Tak Perlu Sampai 2025, Tax Ratio Bisa Tembus 10% Lebih Cepat Asalkan…

JAKARTA, DDTCNews - Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menyebutkan peningkatan rasio perpajakan (tax ratio) terhadap produk domestik (PDB) akan berlangsung bertahap hingga kembali ke level 10% pada 2025.

Kepala BKF Febrio Kacaribu mengatakan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) akan mempercepat perbaikan tax ratio. Jika ekonomi pulih lebih cepat, target tax ratio mencapai 10% tidak perlu menunggu pada 2025.

"Dalam jangka menengah, rasio perpajakan bisa mencapai lebih dari 10% paling lambat di 2025. Bisa lebih awal kalau pertumbuhan membaik dan juga administrasi terjadi dengan lebih baik," katanya dalam webinar Bincang APBN 2022, Senin (18/10/2021).

Febrio menuturkan UU HPP akan memperkuat dan memperluas basis perpajakan secara adil dan berpihak kepada kelompok tidak mampu. Implementasi UU HPP juga akan memperbaiki administrasi perpajakan, selain langkah reformasi yang saat ini tengah berjalan.

Dia menjelaskan dampak UU HPP akan terasa pada 2022, atau tahun pertama pemberlakuannya. Pada 2022, pemerintah mengestimasikan penerimaan perpajakan mencapai Rp1.649,3 triliun atau sekitar 109,2% dari target pada UU APBN 2022 senilai Rp1.510 triliun.

Dengan realisasi tersebut, tax ratio mencapai 9,22% PDB, lebih tinggi dari estimasi ketika tidak ada UU HPP yang hanya 8,44% PDB.

Tren perbaikan tax ratio akan terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya seiring dengan penerapan UU HPP dan dampak reformasi perpajakan. Pada 2023, tax ratio ditargetkan 9,29%, 9,53% pada 2024, dan 10,12% pada 2025.

"Ini seiring dengan arah pertumbuhan ekonomi yang kita harapkan akan semakin kuat dan tingkat kepatuhan yang terjadi secara berkelanjutan," ujarnya. (rig)