Fokus
Komunitas
Minggu, 03 Juli 2022 | 11:30 WIB
Dir. Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri
Kamis, 30 Juni 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Rabu, 29 Juni 2022 | 16:01 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Rabu, 29 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Reportase

Tak Didukung Senat, Biden Berbelok Cari Dukungan CEO Top AS

A+
A-
0
A+
A-
0
Tak Didukung Senat, Biden Berbelok Cari Dukungan CEO Top AS

Presiden AS Joe Biden berbicara pada rapat bersama anggota Tim Respons COVID-19 Gedung Putih di Auditorium Lapangan Selatan komplek Gedung Putih, Washington, Amerika Serikat, Selasa (4/1/2022). ANTARA FOTO/REUTERS/Evelyn Hockstein/AWW/djo

WASHINGTON D.C., DDTCNews - Presiden AS Joe Biden akan memanggil 10 CEO dari 10 korporasi terbesar AS untuk mendiskusikan nasib beleid Build Back Better Act yang tak kunjung disetujui oleh Senat AS.

CEO yang diundang berasal dari perusahaan-perusahaan besar seperti General Motors, Ford, HP, Siemens, Corning, hingga Microsoft.

"Semua CEO yang hadir dalam pertemuan tersebut mendukung disetujuinya Build Back Better Act," ujar seorang pejabat White House yang tak disebutkan namanya seperti dilansir cnbc.com, dikutip Rabu (26/1/2022).

Baca Juga: Kebut Pemulihan, Thailand Bebaskan Lagi Pajak Hotel Sampai Juni 2024

Untuk diketahui, Build Back Better Act sesungguhnya telah mendapatkan lampu hijau dari House of Representative. Namun, masih terdapat sebagian anggota Partai Demokrat di Senat AS yang belum menyetujui beleid tersebut.

Pada rancangan undang-undang tersebut, AS berencana menggelontorkan stimulus senilai US$1,75 triliun untuk masyarakat rentan dan kelas menengah. Untuk mendanai jaring pengaman sosial tersebut, AS berencana meningkatkan tarif pajak korporasi dan mengenakan pajak minimum.

Akibat tak kunjung disetujuinya Build Back Better Act, Presiden AS Joe Biden tidak dapat menjamin keberlanjutan dari child tax credit yang diusungnya.

Baca Juga: Inflasi Tertinggi Sejak 1998, Korea Siap-Siap Naikkan Suku Bunga

Pada Build Back Better Act, Biden berencana memperpanjang pemberian child tax credit hingga 2025. Meski demikian, terdapat beberapa anggota parlemen yang ingin agar insentif tersebut hanya diberikan hingga 2021.

Bila usulan Biden disetujui, wajib pajak mendapatkan kredit pajak atas tanggungan anak senilai US$3.600 atas anak berusia di bawah 6 tahun dan US$3.000 atas anak berusia 6 hingga 17 tahun. Kredit pajak yang diberikan ini bisa direstitusi oleh wajib pajak dan menjadi instrumen pemerintah AS dalam memberikan jaring pengaman sosial kepada rumah tangga rentan.

Berdasarkan analisis Center on Poverty and Social Policy Columbia University, 3,7 juta anak di AS terbebas dari kemiskinan berkat child tax credit. Dengan tak dilanjutkannya child tax credit, child poverty rate pada Januari 2022 berpotensi meningkat dari 12,1% menjadi 17,1%. (sap)

Baca Juga: Anggota Partai Ini Dukung Penolakan Hungaria atas Pajak Minimum Global

Topik : pajak internasional, build back better act, Joe Biden, pajak kekayaan, Amerika Serikat

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 28 Juni 2022 | 19:00 WIB
STATISTIK CUKAI DUNIA

Menyimak Tren Pengenaan Cukai Ganja di Dunia, Begini Datanya

Selasa, 28 Juni 2022 | 17:00 WIB
DENMARK

Redam Lonjakan Harga Energi, Negara Ini Pangkas Pajak Listrik

Selasa, 28 Juni 2022 | 11:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

AS Naikkan Tarif Bea Masuk Ratusan Barang Impor Asal Rusia

berita pilihan

Rabu, 06 Juli 2022 | 18:21 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa atas Transaksi Contract Manufacturing yang Tidak Wajar

Rabu, 06 Juli 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Gudang Berikat?

Rabu, 06 Juli 2022 | 17:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Kembangkan Aplikasi untuk Unduh Surat Keterangan PPS

Rabu, 06 Juli 2022 | 17:00 WIB
KP2KP REMBANG

Door to Door Lagi, Petugas Pajak Incar Pelaku UMKM Cek Pelaporan SPT

Rabu, 06 Juli 2022 | 16:30 WIB
KOREA SELATAN

Inflasi Tertinggi Sejak 1998, Korea Siap-Siap Naikkan Suku Bunga

Rabu, 06 Juli 2022 | 16:00 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK

Tren Penggunaan Teknologi dalam Peningkatan Kepatuhan Pajak di Dunia

Rabu, 06 Juli 2022 | 15:00 WIB
KANWIL DJP BENGKULU DAN LAMPUNG

Ajak UMKM Naik Kelas, Penyuluh DJP Singgung Omzet Tak Kena Pajak

Rabu, 06 Juli 2022 | 14:43 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Hingga Juni 2022, Pemerintah Kumpulkan Rp7,1 Triliun dari PPN PMSE