Fokus
Data & Alat
Selasa, 24 Mei 2022 | 20:00 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Sri Mulyani Waspadai Dinamika Harga Komoditas terhadap Setoran Pajak

A+
A-
0
A+
A-
0
Sri Mulyani Waspadai Dinamika Harga Komoditas terhadap Setoran Pajak

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) bersama Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kiri) mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/1/2022). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/rwa.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan akan terus mengamati dinamika harga komoditas global dan dampaknya terhadap pendapatan negara, termasuk pajak, tahun ini.

Sri Mulyani menuturkan lonjakan harga komoditas telah memberikan dampak positif terhadap kinerja penerimaan pajak 2021. Namun, berkah commodity boom tidak bisa diandalkan karena sifatnya yang temporer.

"Kami harus sangat hati-hati. Treatment terhadap harga komoditas yang tidak permanen akan selalu menimbulkan dinamika dan kami juga menyadari hal itu," katanya dikutip pada Minggu (23/1/2022).

Baca Juga: Tanda Pengenal Wajib Pajak Pakai NIK, NPWP Bakal Dihapus Bertahap

Sri Mulyani mengatakan realisasi pendapatan negara 2021 telah menunjukkan pemulihan yang kuat. Pendapatan negara sepanjang 2021 mencapai Rp2.003,1 triliun atau setara dengan 114,9% dari target Rp1.743,6 triliun.

Angka itu utamanya ditopang penerimaan pajak yang mencapai Rp1.277,5 triliun atau tumbuh 19%. Realisasi itu juga setara 104% terhadap target Rp1.229,59 triliun. Adapun realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp452,0 triliun atau 152% dari target.

Kemudian, realisasi penerimaan dari kepabeanan dan cukai sepanjang 2021 mencapai Rp269,0 triliun atau tumbuh 26% dari kinerja tahun lalu. Realisasi tersebut setara dengan 125% dari target Rp215,0 triliun.

Baca Juga: Sengketa PPN Perbedaan Waktu Pengakuan Transaksi Pembelian

Sri Mulyani menyebut tingginya realisasi pendapatan negara tersebut terjadi seiring dengan tren pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, faktor naiknya harga komoditas di pasar global juga turut memengaruhi kinerja pendapatan negara tahun lalu.

Menurutnya, pemerintah harus mengantisipasi berakhirnya commodity boom dengan memaksimalkan semua potensi penerimaan yang ada. Misal, melalui implementasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Implementasi peraturan tersebut berpotensi meningkatkan pendapatan karena ruang lingkupnya yang luas, meliputi ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP), PPh, PPN, program pengungkapan sukarela (PPS), pajak karbon, serta cukai.

Baca Juga: Omzet UMKM di Bawah PTKP Rp500 Juta, Perlu Laporan Bulanan ke DJP?

"Sesuai dengan UU HPP, ini juga akan menjadi PR untuk Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai untuk bisa menjalankannya dalam dukung ketahanan penerimaan negara," ujarnya.

Pada UU APBN 2022, pendapatan negara ditargetkan Rp1.846,1 triliun dan belanja negara Rp2.714,1 triliun. Angka tersebut terdiri atas penerimaan perpajakan Rp1.510,0 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp335,5 triliun, dan hibah Rp579,8 miliar. (rig)

Baca Juga: Omzet Rp500 Juta Tak Kena Pajak, DJP: Bukan untuk UMKM WP Badan
Topik : menkeu sri mulyani, penerimaan pajak, komoditas, tren harga, pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 27 Mei 2022 | 10:00 WIB
DATA PPS HARI INI

Terus Naik, Harta Rp103 Triliun Sudah Diungkap Wajib Pajak Lewat PPS

Jum'at, 27 Mei 2022 | 09:00 WIB
KABUPATEN KOTAWIRINGIN TIMUR

Pemda Luncurkan Aplikasi Smart Tax, Warga Pelosok Gampang Bayar Pajak

Kamis, 26 Mei 2022 | 16:30 WIB
PER-03/PJ/2022

PKP Perlu Tahu 11 Pokok Perubahan Ketentuan Soal Faktur Pajak Ini

berita pilihan

Jum'at, 27 Mei 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tanda Pengenal Wajib Pajak Pakai NIK, NPWP Bakal Dihapus Bertahap

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:54 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPN Perbedaan Waktu Pengakuan Transaksi Pembelian

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Omzet Rp500 Juta Tak Kena Pajak, DJP: Bukan untuk UMKM WP Badan

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Surat Tanggapan dalam Proses Gugatan Pajak?

Jum'at, 27 Mei 2022 | 16:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Sudah Ikut PPS, Gubernur Ajak Warganya Juga Ungkapkan Hartanya

Jum'at, 27 Mei 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Leburkan Kegiatan Pemeriksaan & Pengawasan, Ternyata Ini Tujuannya

Jum'at, 27 Mei 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK

Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak di e-Faktur 3.2

Jum'at, 27 Mei 2022 | 14:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Restitusi Pajak Diprediksi Meningkat, DJP: Berkat Tingginya Impor