Review
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:06 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 30 Juni 2020 | 09:33 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 09 Juli 2020 | 17:15 WIB
KEBERATAN PAJAK (3)
Rabu, 08 Juli 2020 | 18:00 WIB
PROFIL PERPAJAKAN ANDORRA
Rabu, 08 Juli 2020 | 17:54 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 17:39 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & alat
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 08:29 WIB
KURS PAJAK 8 JULI - 14 JULI 2020
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:26 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase

Sri Mulyani Ungkap Data Pertukaran Informasi Keuangan untuk Perpajakan

A+
A-
2
A+
A-
2
Sri Mulyani Ungkap Data Pertukaran Informasi Keuangan untuk Perpajakan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menjadi panelis dalam acara G20 Symposium on Tax Transparency dalam pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 di Riyadh, Sabtu (22/2/2020), (foto: Facebook Sri Mulyani)

JAKARTA, DDTCNews – Lebih dari 1,6 juta informasi akun keuangan dari berbagai negara telah diterima Indonesia melalui skema pertukaran informasi, terutama automatic exchange of information (AEoI). Topik tersebut menjadi bahasan sejumlah media nasional pada hari ini, Senin (24/2/2020).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan secara global, sudah ada sekitar 94 negara yang telah memulai pertukaran informasi secara otomatis. Lebih dari 6.100 perjanjian pertukaran informasi bilateral telah disepakati. Metode pengumpulan pajak, sambungnya, menjadi lebih efisien.

“Sejak 2018, Indonesia telah menerima lebih dari 1,6 juta informasi mengenai financial account dari berbagai negara dengan nilai lebih dari 246,6 miliar euro. Ke depan, upaya penghindaran dan pengurangan pajak akan semakin dapat dicegah,” ujarnya melalui akun Facebook.

Baca Juga: Semester I/2020, Realisasi Pembiayaan Utang Tembus Rp421,5 triliun

Berdasarkan laporan OECD, pada September 2018, informasi yang dipertukarkan secara otomatis lebih 47 juta akun keuangan dengan nilai total sekitar €4,9 triliun. Lebih dari €100 miliar pendapatan pajak telah diidentifikasi. Simak artikel ‘Wah, Tahun Lalu Ada 6.100 Pertukaran Informasi untuk Perpajakan’.

Selain itu, ada pula bahasan mengenai rencana pemerintah memberi fasilitas pajak pertambahan nilai (PPN) tidak dipungut atas penyerahan granula atau butiran emas. Kebijakan ini akan diluncurkan dengan harapan untuk menggerakkan penghiliran di dalam negeri dan menstimulus ekspor.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Baca Juga: Sri Mulyani Yakin Kinerja Penerimaan Pajak Kembali Pulih, Ini Sebabnya
  • Level Playing Field

Saat menjadi salah satu panelis dalam acara G20 Symposium on Tax Transparency dalam pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 di Riyadh, Sabtu (22/2/2020), Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pendapat agar transparansi pajak global bisa dilaksanakan dengan baik.

“Harus ada same level playing field bagi semua negara. Semua negara harus dalam posisi yang sama, tidak boleh ada lagi negara tax haven atau low tax jurisdiction. Memiliki standar dan peraturan yang sama mengenai pertukaran informasi pajak,” katanya. (Kontan/DDTCNews)

  • Kerahasiaan dan Keamanan Data Wajib Pajak

Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengatakan setiap negara juga harus mengomunikasikan kepada rakyat terkait pentingnya transparansi pajak dan tujuan pertukaran informasi hanya untuk tujuan perpajakan. Pemerintah juga harus tetap menjamin kerahasiaan dan keamanan data para wajib pajak.

Baca Juga: Realisasi Penerimaan PPh Badan Masih Minus

“Masyarakat juga harus diyakinkan bahwa otoritas pajak memiliki SOP [standard operating procedure], peraturan, infrastruktur teknologi, dan tata kelola yang kredibel dalam mengelola kerahasiaan dan keamanan data,” jelasnya. (Kontan/DDTCNews)

  • Uji Kepatuhan Wajib Pajak

Partner DDTC Fiscal Research B. Bawono Kristiaji menyatakan pemanfaatan data merupakan cara yang bisa dijalankan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak. Data dan informasi yang diperoleh digunakan untuk menguji kepatuhan wajib pajak.

“Untuk menguji kepatuhan wajib pajak, pemerintah perlu mengoptimalkan data yang sudah diterima serta menggali potensi yang ada,” ujarnya. Simak artikel ‘DJP Sudah Tetapkan Target Kepatuhan Formal Wajib Pajak, Lihat di Sini’. (Kontan)

Baca Juga: Simak di Sini, Sri Mulyani Paparkan Data Pemanfaat Insentif Pajak
  • Industri Dalam Negeri

Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Rofyanto Kurniawan mengungkapkan fasilitas tidak dipungut PPN atas penyerahan granula diberikan untuk mendukung dan memberikan keringanan kepada industri emas perhiasan.

Pasalnya, pada saat ini, granula cenderung diekspor dari pada dijual di dalam negeri. Butiran emas tidak dikenai PPN saat dikapalkan ke luar negeri, khususnya pada granula berkadar kemurnian hingga 99%. Alhasil, kondisi ini dinilai membuat industri perhiasan domestik kekurangan pasokan bahan baku. (Bisnis Indonesia)

  • Konsensus Global

Para panelis dalam acara G20 Symposium on Tax Transparency, ungkap Sri Mulyani, optimistis konsensus global terkait pemajakan ekonomi digital akan dapat dicapai pada 2020. Jika tidak tercapai, negara-negara di dunia akan menerapkan pendekatan unilateral.

Baca Juga: Untuk Juni 2020 Saja, Penerimaan PPh OP Tumbuh 144,3%

“Yang membahayakan bagi sistem perpajakan internasional,” ujar Sri Mulyani. (Kontan/DDTCNews)

  • Pengajuan Permohonan Tax Allowance Lewat OSS

Setelah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 11/PMK.010/2020, DJP menegaskan penentuan kesesuaian pemenuhan bidang usaha, daerah tujuan investasi, kriteria dan persyaratan untuk mendapatkan fasilitas tax allowance dilakukan melalui sistem online single submission (OSS).

“Pengajuan permohonan fasilitas melalui OSS harus dilakukan sebelum saat mulai berproduksi komersial, dengan melampirkan salinan digital surat keterangan fiskal para pemegang saham dan salinan digital rincian aktiva tetap dalam rencana nilai penanaman modal,” jelas DJP. (Bisnis Indonesia/DDTCNews)

Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Ada Perbaikan Penerimaan Pajak di Beberapa Sektor
  • Sistem OTP

Ditjen Pajak (DJP) akan mempercepat implementasi pengiriman token atau kode verifikasi e-Filing di DJP Online via SMS gateway atau sistem one-time password (OTP).

Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi DJP Iwan Djuniardi menyatakan hingga saat ini sudah ada satu operator seluler nasional yang siap untuk mengimplementasikan OTP sebagai bagian dari pelayanan digital kepada wajib pajak.

“Untuk OTP kita usahakan di Maret 2020 sudah bisa deploy, walaupun mungkin hanya untuk operator yang sudah siap saja. Minimal mengurangi jalur token via email," jelasnya. (DDTCNews)

Baca Juga: Duh, Realisasi Penerimaan Pajak Semester I/2020 Minus 12%
  • Penambahan KPP Madya Belum Dieksekusi

Jelang akhir Februari 2020, DJP masih belum mengeksekusi penambahan 18 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya yang digadang-gadang sebagai bagian dari upaya pengamanan penerimaan pajak dan peningkatan pelayanan pada tahun ini.

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan alasan utama belum terealisasinya penambahan jumlah KPP Madya itu dikarenakan regulasi yang belum turun dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB). Perubahan nomenklatur organisasi masih dinantikan.

“Secara definitif kita masih menunggu regulasinya [dari Kementerian PAN-RB),” katanya. (DDTCNews) (kaw)

Baca Juga: DPR Minta Sri Mulyani Tinjau Kembali Kenaikan Cukai Rokok Tahun Depan
Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, pertukaran informasi, AEoI, penerimaan pajak, Sri Mulyani, G20
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Sabtu, 04 Juli 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Jum'at, 03 Juli 2020 | 16:47 WIB
INSENTIF PAJAK
Jum'at, 03 Juli 2020 | 09:26 WIB
PMK 75/2020
Jum'at, 03 Juli 2020 | 07:57 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
berita pilihan
Kamis, 09 Juli 2020 | 19:38 WIB
INSENTIF PAJAK
Kamis, 09 Juli 2020 | 18:58 WIB
TARIF PPh BADAN
Kamis, 09 Juli 2020 | 18:22 WIB
KINERJA APBN 2020
Kamis, 09 Juli 2020 | 17:15 WIB
KEBERATAN PAJAK (3)
Kamis, 09 Juli 2020 | 16:59 WIB
KINERJA PENERIMAAN PAJAK
Kamis, 09 Juli 2020 | 16:36 WIB
PMK 81/2020
Kamis, 09 Juli 2020 | 16:27 WIB
ARAB SAUDI
Kamis, 09 Juli 2020 | 16:06 WIB
PROVINSI SULAWESI UTARA
Kamis, 09 Juli 2020 | 15:51 WIB
KINERJA FISKAL