Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Sri Mulyani: Tarif PPh Badan Turun Bertahap & Tidak Dimulai pada 2020

9
9

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) berbincang dengan Menko Perekonomian Darmin Nasution sebelum konferensi pers RAPBN 2020 dan Nota Keuangan di Kantor Pusat Ditjen Pajak (DJP), Jumat (16/8/2019).

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah memastikan tarif pajak penghasilan (PPh) badan akan diturunkan. Namun, pemangkasan tarif pajak tersebut belum akan efektif berlaku pada 2020.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penerapan penurunan tarif PPh badan dari 25% belum akan berlaku pada tahun depan. Pasalnya, pemerintah harus duduk bersama DPR untuk melakukan revisi atas Undang-Undang (UU) Pajak Penghasilan (PPh).

“RUU-nya nanti akan disampaikan ke DPR. Kalau [kapan] efektifnya nanti kita bahas dalam UU-nya. Efektifnya mungkin tidak di 2020,” katanya di Kantor Pusat Ditjen pajak, Jumat (16/8/2019).

Baca Juga: RUU Penurunan Tarif PPh Badan Disetujui Parlemen

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga menyampaikan proses pemangkasan PPh badan tidak akan berlaku secara langsung. Pemerintah, menurutnya, lebih memilih opsi penurunan tarif secara bertahap.

Hal ini dilakukan untuk meminimalisasi dampak penurunan tarif pada risiko tergerusnya penerimaan yang menjadi tanggung jawab Ditjen Pajak (DJP). Apalagi, setoran pajak dari badan usaha merupakan tulang punggung penerimaan pajak.

“Asumsi [target penerimaann tahun depan] sekarang belum ada tax cut pada 2020. Namun, arah RUU-nya itu untuk penurunan dan desainnya turun secara bertahap. Itu masih kita diskusikan di sidang kabinet sekali atau dua kali lagi,” paparnya.

Baca Juga: Kerek Tax Ratio, Rekomendasi 2 Lembaga Ini Jangan Dilupakan

Sri Mulyani melanjutkan setelah proses internal pemerintah selesai maka tahapan selanjutnya adalah pembahasan bersama DPR. Pada titik itulah, keputusan penurunan tarif dari 25% menjadi 20% akan dieksekusi secara penuh pada satu tahun fiskal atau menggunakan masa transisi sebelum tarif efektif turun menjadi 20%.

“Kita masih lihat proses legislasinya yang paling cepat dan efektif seperti apa, terutama dalam menghadapi masa transisi ini,” imbuh Sri Mulyani. (kaw)

Baca Juga: Genjot Investasi, Sri Mulyani Sebut Indonesia Butuh 3 Aspek Ini

“RUU-nya nanti akan disampaikan ke DPR. Kalau [kapan] efektifnya nanti kita bahas dalam UU-nya. Efektifnya mungkin tidak di 2020,” katanya di Kantor Pusat Ditjen pajak, Jumat (16/8/2019).

Baca Juga: RUU Penurunan Tarif PPh Badan Disetujui Parlemen

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga menyampaikan proses pemangkasan PPh badan tidak akan berlaku secara langsung. Pemerintah, menurutnya, lebih memilih opsi penurunan tarif secara bertahap.

Hal ini dilakukan untuk meminimalisasi dampak penurunan tarif pada risiko tergerusnya penerimaan yang menjadi tanggung jawab Ditjen Pajak (DJP). Apalagi, setoran pajak dari badan usaha merupakan tulang punggung penerimaan pajak.

“Asumsi [target penerimaann tahun depan] sekarang belum ada tax cut pada 2020. Namun, arah RUU-nya itu untuk penurunan dan desainnya turun secara bertahap. Itu masih kita diskusikan di sidang kabinet sekali atau dua kali lagi,” paparnya.

Baca Juga: Kerek Tax Ratio, Rekomendasi 2 Lembaga Ini Jangan Dilupakan

Sri Mulyani melanjutkan setelah proses internal pemerintah selesai maka tahapan selanjutnya adalah pembahasan bersama DPR. Pada titik itulah, keputusan penurunan tarif dari 25% menjadi 20% akan dieksekusi secara penuh pada satu tahun fiskal atau menggunakan masa transisi sebelum tarif efektif turun menjadi 20%.

“Kita masih lihat proses legislasinya yang paling cepat dan efektif seperti apa, terutama dalam menghadapi masa transisi ini,” imbuh Sri Mulyani. (kaw)

Baca Juga: Genjot Investasi, Sri Mulyani Sebut Indonesia Butuh 3 Aspek Ini
Topik : RAPBN 2020, kebijakan fiskal, Sri Mulyani, penerimaan pajak, PPh badan
Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Rabu, 21 September 2016 | 08:01 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 20 September 2016 | 12:01 WIB
KEBIJAKAN INVESTASI
berita pilihan
Selasa, 04 Desember 2018 | 14:21 WIB
KEBIJAKAN ANGGARAN
Senin, 24 Oktober 2016 | 14:02 WIB
TAX AMNESTY
Kamis, 25 April 2019 | 13:16 WIB
PEMBANGKIT LISTRIK
Jum'at, 26 April 2019 | 18:57 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Rabu, 21 November 2018 | 14:53 WIB
PENERIMAAN NEGARA
Kamis, 06 Juni 2019 | 08:15 WIB
REFORMASI PAJAK
Rabu, 10 Juli 2019 | 10:31 WIB
INSENTIF FISKAL
Selasa, 07 Mei 2019 | 15:33 WIB
REFORMA AGRARIA
Rabu, 10 Juli 2019 | 12:54 WIB
HARI PAJAK 14 JULI
Selasa, 07 Mei 2019 | 16:20 WIB
INSENTIF FISKAL