Berita
Jum'at, 24 September 2021 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 17:30 WIB
THAILAND
Jum'at, 24 September 2021 | 17:00 WIB
PAJAK INTERNASIONAL
Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Jum'at, 24 September 2021 | 12:40 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 23 September 2021 | 17:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Sri Mulyani Serahkan RUU P2-APBN 2020 kepada DPR

A+
A-
2
A+
A-
2
Sri Mulyani Serahkan RUU P2-APBN 2020 kepada DPR

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyerahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (P2-APBN) 2020 kepada DPR. (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyerahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (P2-APBN) 2020 kepada DPR.

Sri Mulyani mengatakan pelaksanaan APBN 2020 sangat dipengaruhi pandemi Covid-19. Menurutnya, pemerintah telah menggunakan APBN sebagai countercyclical melawan pandemi sekaligus melindungi ekonomi masyarakat.

"Pemerintah berusaha keras melalui instrumen APBN untuk menahan dampak negatif pandemi terhadap kesejahteraan rakyat agar tidak mengalami penurunan yang sangat tajam," katanya dalam rapat paripurna DPR, Kamis (15/7/2021).

Baca Juga: Sri Mulyani Soroti Bengkaknya Simpanan Pemda di Bank

Sri Mulyani mengatakan pemerintah merespons pandemi Covid-19 dengan mengambil langkah extraordinary seperti memberikan stimulus ekonomi dan keuangan. Kebijakan tersebut utamanya diarahkan untuk menangani dampak kesehatan dari pandemi Covid-19 sekaligus memulihkan perekonomian nasional.

Berbagai kebijakan tersebut pada akhirnya berhasil menahan laju kontraksi pertumbuhan ekonomi 2020 menjadi minus 2,07%, dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki level moderat terdampak pandemi Covid-19. Sementara tingkat inflasi tercatat hanya 1,68% karena pandemi berdampak pada penurunan aktivitas perekonomian dan tingkat permintaan masyarakat.

Sri Mulyani menyebut pokok-pokok keterangan pemerintah mengenai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN 2020 terdiri atas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) 2020 yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dia menyebut BPK juga telah memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas pelaksanaan APBN 2020.

Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Tren Penerimaan Pajak Mulai Dekati Level Prapandemi

Pada pidatonya, Sri Mulyani memaparkan ringkasan realisasi APBN 2020. Realisasi pendapatan negara tercatat senilai Rp1.647,7 triliun atau minus 15,9% dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Khusus dari sisi perpajakan, penerimaannya mencapai Rp1.285,1 triliun atau terkontraksi 16,8% dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya.

Sementara dari sisi belanja, realisasinya mencapai Rp2.309,3 triliun atau tumbuh 4,3%. Belanja itu terdiri atas belanja pemerintah pusat senilai Rp1.496,3 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Rp812,9 triliun.

Dengan kinerja tersebut, defisit APBN 2020 tercatat Rp947,6 triliun atau 6,14% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Baca Juga: Hingga Agustus 2021, Pembeli Mobil Serap Insentif Pajak Rp1,73 Triliun

"Defisit ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan periode 2019, sejalan dengan lebih rendahnya kinerja pendapatan negara akibat perlambatan ekonomi di tengah pandemi Covid-19 disertai kinerja belanja negara yang tetap tumbuh positif," ujarnya.

Sri Mulyani kemudian melaporkan perubahan saldo anggaran lebih (SAL) yang pada awal 2020 senilai Rp212,7 triliun. Pada tahun tersebut, terdapat penggunaan SAL senilai Rp70,6 triliun, sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) Rp245,6 triliun, dan penyesuaian SAL Rp0,4 triliun sehingga saldo akhir SAL 2020 sebesar Rp388,1 triliun.

Dalam posisi keuangan pemerintah pada neraca hingga 31 Desember 2020, Sri Mulyani menyebut total aset senilai Rp11.098,6 triliun, kewajiban senilai Rp6.625,4 triliun, dan ekuitas senilai Rp4.473,2 triliun.

Baca Juga: Sri Mulyani Minta Belanja APBD untuk Perlindungan Sosial Dipacu

"RUU ini diajukan pemerintah kepada DPR RI untuk dibahas dan selanjutnya dimintakan persetujuan untuk ditetapkan menjadi undang-undang," imbuh Sri Mulyani. (kaw)

Topik : RUU P2-APBN 2020, APBN 2020, kinerja fiskal, Sri Mulyani

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 12 September 2021 | 16:45 WIB
OLIMPIADE APBN 2021

Olimpiade Dimulai, Sri Mulyani Ingin Anak Muda Lebih Paham APBN

Minggu, 12 September 2021 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Anggota DPR Minta Pemerintah Segera Eksekusi Pengenaan Cukai Plastik

Minggu, 12 September 2021 | 07:00 WIB
APBN 2021

Mulai untuk Vaksinasi Hingga UMKM, Sri Mulyani Jelaskan Manfaat SiLPA

Rabu, 08 September 2021 | 13:00 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Pertumbuhan Ekonomi 2022 Dipatok 5,2%

berita pilihan

Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa atas Bunga Pinjaman yang Tidak Dipungut PPh Pasal 26

Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK

Apa itu Daftar Sasaran Ekstensifikasi Pajak?

Jum'at, 24 September 2021 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Begini Lini Masa Pembaruan Sistem Core Tax 2021-2024

Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA

Ini Profil Perpajakan Negara yang Punya Air Terjun Tertinggi di Dunia

Jum'at, 24 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Buat Apa Sih Kita Bayar Pajak? Begini Kata Sri Mulyani

Jum'at, 24 September 2021 | 17:30 WIB
THAILAND

Lagi, Tenaga Medis Covid-19 Dapat Fasilitas Bebas Pajak Penghasilan

Jum'at, 24 September 2021 | 17:00 WIB
PAJAK INTERNASIONAL

Begini Tarif Pajak Penghasilan Individu di Berbagai Negara Saat Ini

Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Urgensi Edukasi dalam Membangun Moral Pajak

Jum'at, 24 September 2021 | 16:33 WIB
CONTAXTUAL

Apa Itu Pajak Penghasilan Final? Simak Penjelasannya di Video Ini

Jum'at, 24 September 2021 | 16:30 WIB
MOLDOVA

Cegah Penghindaran Pajak, Moldova Bakal Bertukar Informasi Keuangan