Review
Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:15 WIB
WAKIL MENTERI KEUANGAN SUAHASIL NAZARA:
Senin, 06 Desember 2021 | 15:43 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 08 Desember 2021 | 15:00 WIB
TIPS PERPAJAKAN
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:45 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Data & Alat
Rabu, 08 Desember 2021 | 08:31 WIB
KURS PAJAK 8 DESEMBER - 14 DESEMBER 2021
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Sri Mulyani Sebut UU HPP Jadi Alat untuk Manfaatkan Bonus Demografi

A+
A-
0
A+
A-
0
Sri Mulyani Sebut UU HPP Jadi Alat untuk Manfaatkan Bonus Demografi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. ANTARA FOTO/Fransisco Carolio/Lmo/aww.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan pengesahan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memanfaatkan bonus demografi yang diperkirakan terjadi pada 2045.

Sri Mulyani mengatakan bonus demografi menjadi momentum penting untuk melakukan reformasi struktural yang didukung reformasi fiskal serta penguatan fondasi ekonomi dan daya saing. Tak hanya itu, bonus demografi juga akan memberikan peluang peningkatan penerimaan negara seiring dengan terus tumbuhnya kelas menengah.

"Kami berupaya membangun kondisi atau prasyarat sehingga tujuan tersebut bisa tercapai," katanya dalam konferensi pers UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Kamis (7/10/2021).

Baca Juga: Belanja Online Barang Impor Melonjak, Aturan Kepabeanan Bakal Direvisi

Sri Mulyani menuturkan reformasi di bidang perpajakan menjadi bagian dari reformasi di bidang fiskal dan reformasi struktural. Menurutnya, reformasi tersebut diperlukan salah satunya untuk mendukung tercapainya cita-cita Indonesia maju pada 2045.

Pada 2045, penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 309 juta jiwa. Sebanyak 52% di antaranya berada pada usia produktif. Lalu, sebanyak 75% penduduk diproyeksi tinggal di perkotaan dan 80% penduduk berpenghasilan menengah.

Selain itu, Indonesia ditargetkan mampu menjadi negara dengan ekonomi terbesar keempat dunia dan pendapatan perkapita US$29.300. Struktur perekonomian diharapkan bisa lebih produktif dengan sektor jasa yang maju.

Baca Juga: Eks Menkeu Nasihati Otoritas: Tak Perlu Tambah Pajak Berbasis Konsumsi

Menurut Sri Mulyani, capaian-capaian tersebut tidak bisa terjadi dengan sendirinya. Pemerintah perlu melakukan reformasi untuk menjadi negara maju, baik dari sisi penerimaan negara, belanja negara, sumber daya manusia, hingga penyediaan berbagai infrastruktur.

Ketika negara sedang menghadapi pandemi, UU HPP diharapkan mampu berkontribusi mempercepat pemulihan ekonomi. Sebab, pemulihan ekonomi membutuhkan banyak sumber daya dalam bentuk penerimaan negara agar APBN dapat bekerja optimal.

"Kami ingin melalui UU ini bisa optimalkan penerimaan negara, mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan, dan memberikan kepastian hukum," ujar Sri Mulyani. (rig)

Baca Juga: Daftar 10 Negara Tujuan Investasi UKM Terfavorit di Eropa, Apa Saja?

Topik : uu hpp, ruu hpp, menkeu sri mulyani, pajak, bonus demografi, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
HARTA PEJABAT NEGARA

Permudah Pegawai Lapor Harta Kekayaan, Dua Aplikasi Ini Diintegrasikan

Rabu, 08 Desember 2021 | 11:00 WIB
FILIPINA

Dorong Produktivitas Usaha, Keringanan Pajak Disiapkan

Rabu, 08 Desember 2021 | 10:45 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL

Apa Itu Konsolidasi Fiskal?

Rabu, 08 Desember 2021 | 10:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK FOKUS AKHIR TAHUN

Perkembangan APBN Sebelum Defisit Kembali Maksimal 3% PDB

berita pilihan

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:39 WIB
RUU HKPD

RUU HKPD Turunkan Tarif Maksimal Pajak Hiburan, Begini Detailnya

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:30 WIB
APARATUR SIPIL NEGARA

Tjahjo Kumolo Ingatkan ASN Soal 8 Area Rawan Korupsi

Rabu, 08 Desember 2021 | 16:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Begini Tren Rasio Kepatuhan Laporan SPT Tahunan 2016-2021

Rabu, 08 Desember 2021 | 15:43 WIB
KPP PRATAMA MEDAN POLONIA

Sosialisasi UU HPP, Wajib Pajak Dapat Penjelasan Soal PPS dari DJP

Rabu, 08 Desember 2021 | 15:30 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Perusahaan Bisa Dijatuhi Hukuman Pidana Perpajakan, Simak Ketentuannya