Review
Jum'at, 23 Juli 2021 | 09:15 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 15 Juli 2021 | 15:09 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 10:30 WIB
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS DJP NEILMALDRIN NOOR:
Rabu, 14 Juli 2021 | 09:20 WIB
PERSPEKTIF
Fokus
Data & Alat
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Sri Mulyani: Proyeksi Realisasi Penerimaan Pajak 2020 Minus 5,9%

A+
A-
4
A+
A-
4
Sri Mulyani: Proyeksi Realisasi Penerimaan Pajak 2020 Minus 5,9%

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. 

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meyampaikan proyeksi realisasi penerimaan pajak sepanjang 2020 akan tumbuh negatif 5,9% akibat efek pandemi virus Corona (Covid-19).

Proyeksi ini disampaikan Sri Mulyani saat rapat secara online dengan Komisi XI DPR. Dia memaparkan pendapatan negara pada tahun ini akan minus 10% dibandingkan realisasi tahun lalu atau 78,9% dari target APBN 2020. Simak artikel ‘Sri Mulyani: Pendapatan Negara Tahun Ini Diproyeksi Turun 10%’.

“Untuk penerimaan pajak diprediksi negatif 5,9% karena berbagai hal, termasuk berbagai stimulus yang kita berikan," katanya, Senin (6/4/2020).

Baca Juga: Menilik Kebijakan Insentif Pajak China dalam Hadapi Pandemi Covid-19

Proyeksi tersebut berdasarkan penghitungan terhadap lima aspek. Pertama, penurunan pertumbuhan ekonomi serta perang harga minyak antara Arab Saudi dan Rusia. Kedua, ada pemberian berbagai fasilitas insentif pajak pada paket stimulus jilid II untuk menangkal dampak virus Corona.

Ketiga, relaksasi pajak tambahan karena rencana perluasan stimulus kepada pelaku usaha. Ada rencana perluasan penerima insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), yang tidak hanya diberikan pada karyawan industri manufaktur.

Pemerintah pun mengkaji perluasan penerima insentif pembebasan PPh Pasal 22 dan pengurangan angsuran 30% PPh Pasal 25. Saat ini, kedua insentif itu hanya diberikan pada 19 sektor industri manufaktur tertentu, sedangkan pelaku industri manufaktur lainnya juga mengharapkan insentif serupa.

Baca Juga: Pajak Penghasilan Sewa Tanah dan Bangunan Penanganan Covid-19 Masih 0%

Keempat, ada dampak dari pengurangan tarif PPh Badan dari 25% menjadi 22% seperti yang diatur pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Perpu No.1/2020 tentang Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan. Simak artikel ‘DJP Rilis FAQ Soal Kebijakan Pajak di PMK 23/2020 dan Perpu 1/2020’.

Kelima, dampak dari potensi penundaan PPh dividen jika RUU Omnibus Law Perpajakan disahkan. Seperti diketahui, penghapusan PPh atas dividen dalam negeri dan luar negeri merupakan salah satu instrumen dalam RUU Omnibus Law perpajakan yang digunakan untuk meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai negara tujuan investasi.

Terkait dengan Omnibus Law Perpajakan, DDTC Fiscal Research telah merilis Policy Note bertajuk ‘Omnibus Law Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian: Suatu Catatan’. Untuk memperoleh kajian tersebut, silakan download di sini.

Baca Juga: Lewat Instagram, Sri Mulyani: Ayo Segera Manfaatkan Insentif Pajak

Jika dilihat secara menyeluruh, lanjut Sri Mulyani, penerimaan perpajakan diproyeksi tumbuh negatif 5,4%, sehingga tax ratio dalam arti luas adalah 9,14%. Pada penerimaan bea dan cukai, diproyeksi tumbuh negatif 2,2% karena perhitungan dampak stimulus pembebasan bea masuk untuk 19 industri manufaktur.

Adapun pada penerimaan negara bukan pajak (PNBP) diproyeksi menurun 26,5%. Sri Mulyani mengatakan penurunan PNBP tersebut disebabkan anjloknya harga minyak mentah Indonesia yang semula diasumsikan US$63 per barel kini berada di kisaran US$30 per barel.

"PNBP dari SDA nonmigas juga menurun karena harga batubara juga turun," ujar Sri Mulyani. (kaw)

Baca Juga: Atasi Perubahan Iklim, Sri Mulyani Paparkan Sederet Kebijakan Pajak

Topik : penerimaan pajak, APBN 2020, shortfall, Sri Mulyani, Komisi XI DPR, virus Corona, insentif

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 24 Juli 2021 | 09:00 WIB
INSENTIF PAJAK

Dampak Insentif Pajak Mobil Ditanggung Pemerintah, Ini Kata Kemenkeu

Jum'at, 23 Juli 2021 | 19:02 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Ada PPKM Darurat, Ini Proyeksi Pemerintah Soal Penerimaan PPN

Jum'at, 23 Juli 2021 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Bea Masuk Ditanggung Pemerintah?

Jum'at, 23 Juli 2021 | 17:30 WIB
TIPS PERPAJAKAN

Cara Mengajukan Fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah

berita pilihan

Rabu, 28 Juli 2021 | 14:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis-Jenis Retribusi Daerah

Rabu, 28 Juli 2021 | 13:00 WIB
RESENSI JURNAL

Menilik Kebijakan Insentif Pajak China dalam Hadapi Pandemi Covid-19

Rabu, 28 Juli 2021 | 11:50 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

IMF Turunkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Ini Respons BKF

Rabu, 28 Juli 2021 | 11:00 WIB
SURAT EDARAN MENTERI PAN-RB 16/2021

ASN Sektor Nonesensial WFH 100%, Tjahjo Terbitkan Surat Edaran

Rabu, 28 Juli 2021 | 10:30 WIB
KANWIL DJP JAKARTA KHUSUS

Ratusan Wajib Pajak Diperiksa, DJP Adakan Edukasi e-Objection

Rabu, 28 Juli 2021 | 10:17 WIB
INSENTIF PAJAK

Lewat Instagram, Sri Mulyani: Ayo Segera Manfaatkan Insentif Pajak

Rabu, 28 Juli 2021 | 10:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

PBB Tunjuk 25 Anggota Baru UN Tax Committee, Ada Perwakilan Indonesia

Rabu, 28 Juli 2021 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

5 PMK Tarif Preferensi Dirilis, DJBC Harap Kinerja Ekspor Meningkat