BERITA TERKINI
Para menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20 saat menggelar rapat secara virtual, Jumat (26/2/2021). (foto: Kemenkeu)
JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menghadiri pertemuan secara virtual para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 yang pertama di bawah presidensi Italia.
Sri Mulyani mengatakan pertemuan yang digelar pada 26 Februari 2021 tersebut memuat dua agenda utama, yaitu ekonomi global dan aksi kebijakan untuk pemulihan transformatif dan berkeadilan serta isu-isu sektor keuangan.
“Ekonomi dunia termasuk Indonesia masih membutuhkan dukungan untuk pemulihan. Pada 2021, Indonesia masih mengalokasikan belanja negara yang besar untuk penanganan Covid-19,” katanya dalam keterangan resmi, Senin (1/3/2021).
Sri Mulyani menambahkan Indonesia secara perlahan juga akan berupaya melepaskan ketergantungan ekonomi pada dukungan fiskal dan moneter dengan melakukan berbagai reformasi untuk memperkuat ekonomi ke depannya.
Pemulihan ekonomi yang kuat dan merata menjadi fokus utama para menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20. Mereka menilai kerja sama internasional perlu lebih diperkuat dalam menghadapi tantangan global melalui pendekatan multilateralisme.
Pemulihan ekonomi global tahun ini diperkirakan membaik seiring dengan dimulainya pelaksanaan vaknisasi, dan relaksasi pembatasan sosial di berbagai negara. Namun, proyeksi pemulihan ekonomi ini masih menghadapi ketidakpastian dan belum merata di seluruh negara.
Belajar dari pengalaman krisis pada masa lalu, G20 menekankan pentingnya untuk menghindari pengurangan stimulus yang terlalu dini demi memastikan proses pemulihan ekonomi dapat berjalan dengan baik.
G20 juga menegaskan komitmennya dalam membantu negara-negara miskin yang tengah menghadapi peningkatan beban utang akibat pandemi melalui restrukturisasi utang dalam kerangka Debt Service Suspension Initiative (DSSI) dan G20 Common Framework on Debt Treatment.
Selain itu, G20 akan melakukan eksplorasi formulasi a Special Drawing Rights (SDRs) General Allocation dalam rangka mendukung pembiayaan global jangka panjang, dan kebutuhan devisa bagi negara-negara yang paling membutuhkan.
Terkait dengan perpajakan internasional, G20 menggarisbawahi urgensi reformasi sistem perpajakan, yang dapat merespon tantangan globalisasi dan digitalisasi terhadap perekonomian. G20 mendorong tercapainya konsensus global pada pertengahan tahun ini.
G20 juga menegaskan komitmen untuk melakukan kerja sama multilateral perihal isu perubahan iklim dan risiko lingkungan. Presidensi G20 Italia akan menyelenggarakan High Level Tax Symposium dan Conference on Climate pada Juli 2021.
Lalu, G20 mendorong dilanjutkannya upaya penguatan sektor keuangan nonbank dan implementasi G20 Roadmap for Enhancing Cross-Border Payments guna pengembangan layanan transaksi lintas negara yang lebih efektif, cepat, efisien, dan murah.
Kemudian, G20 mendukung usulan peningkatan pemahaman dan kesiapan sektor keuangan atas potensi risiko perubahan iklim melalui pemenuhan data gaps, dalam keperluan assessing climate related financial risks dan mendorong climate related disclosure.
G20 mendukung usulan Presidensi Italia untuk mengaktifkan Sustainable Finance Study Group (SFSG). Pengaktifan SFSG ini diharapkan dapat mendorong kesiapan dan kapasitas sektor keuangan dalam mendukung transisi menuju perekonomian yang berkelanjutan.
Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 mendorong review dan update atas Rencana Aksi G20, sehingga merefleksikan gambaran kebijakan forward looking sebagai alat koordinasi utama negara G20 dalam menangani pandemi dan mengakselerasi pemulihan ekonomi.
“Kami berharap forum multilateral dapat terus mendukung upaya pemulihan global. Kami akan menggunakan instrumen fiskal dan terus bekerja sama dengan otoritas moneter untuk memastikan pemulihan yang lebih baik, kuat dan berkelanjutan,” ujar Menkeu. (rig)
