Review
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:06 WIB
OPINI PAJAK
Selasa, 30 Juni 2020 | 09:33 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 08:29 WIB
KURS PAJAK 8 JULI - 14 JULI 2020
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:26 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase

Sri Mulyani Bayar Utang DBH Rp14,7 Triliun Kepada Pemerintah Daerah

A+
A-
2
A+
A-
2
Sri Mulyani Bayar Utang DBH Rp14,7 Triliun Kepada Pemerintah Daerah

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews—Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merealisasikan transfer kurang bayar dana bagi hasil (DBH) tahun 2019 senilai Rp14,7 triliun kepada pemerintah daerah, untuk mempercepat penanganan virus Corona.

Pencairan kurang bayar DBH diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 36/PMK.07/2020 tentang penetapan alokasi sementara kurang bayar dana bagi hasil tahun anggaran 2019 untuk penanganan pandemi Corona.

Dengan beleid tersebut, Sri Mulyani mentransfer kurang bayar DBH kepada 542 daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Baca Juga: Operasi Laut, DJBC Sita Ratusan Kilogram Sabu-Sabu Hingga Rokok Ilegal

“Penyaluran alokasi sementara kurang bayar dana bagi hasil ... kepada daerah provinsi, kabupaten, dan kota dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara dan kebutuhan daerah dalam penanganan Covid-19,” bunyi PMK tersebut, dikutip Jumat (24/4/2020).

PMK yang ditandangani 16 April 2020 itu menyebut alokasi sementara kurang bayar DBH mencapai Rp14,7 triliun terdiri dari kurang bayar DBH pajak senilai Rp8,14 triliun dan kurang bayar DBH sumber daya alam (SDA) Rp6,56 triliun.

Sementara kurang bayar DBH SDA, berasal dari DBH SDA mineral dan batu bara senilai Rp3,22 triliun, dan minyak dan gas bumi Rp2,57 triliun, panas bumi Rp429,08 miliar, kehutanan Rp261,44 miliar, dan perikanan senilai Rp86,84 miliar.

Baca Juga: Pegawai WFH Perlu Dapat Insentif Pajak, Ini Usulan Senat

Pencairan kurang bayar DBH hanya 50% dari alokasi sementara yang ditetapkan. Alokasi itu dihitung dari DBH kuartal IV-2019 berdasarkan selisih antara prognosis realisasi DBH 2019 dengan DBH 2019 yang telah disalurkan sampai dengan kuartal III-2019.

Pencairan kurang bayar DBH itu juga diketahui belum melewati audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2019.

Nanti, hasil audit BPK tentang realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan tahun 2019 akan menjadi dasar penetapan sisa 50% alokasi DBH yang belum dibayarkan.

Baca Juga: Bank Sentral Minta Pemerintah Setop Buat Insentif Pajak Baru

“Tata cara penganggaran, penyaluran, penggunaan, dan penatausahaan serta pertanggungjawaban alokasi sementara kurang bayar DBH ... dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi Pasal 4 beleid tersebut.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya sempat menagih piutang Rp5,1 triliun DBH dari pemerintah pusat. Menurut Anies, piutang senilai Rp5,1 triliun itu bisa membantu Pemprov DKI dalam penanganan Corona.

Bukan tanpa sebab Anies menyebut Pemprov DKI sangat membutuhkan dana tersebut. Hal itu dikarenakan kebutuhan dana untuk penanganan dampak Corona sudah mencapai Rp3 triliun hingga Mei 2020. (rig)

Baca Juga: Kembangkan Judi Online, Rezim Perpajakan Direformasi
Topik : dana bagi hasil, transfer pemerintah pusat, pemerintah daerah, penanganan Covid-19, APBN, nasional
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 09 Juli 2020 | 13:41 WIB
KINERJA FISKAL
Kamis, 09 Juli 2020 | 13:36 WIB
PENERIMAAN CUKAI
Kamis, 09 Juli 2020 | 13:14 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Kamis, 09 Juli 2020 | 11:17 WIB
KEGIATAN EKSPOR IMPOR
berita pilihan
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:53 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:46 WIB
DDTC NEWSLETTER
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:35 WIB
HASIL OPERASI DJBC
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:30 WIB
PROFIL PAJAK KABUPATEN KARAWANG
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:28 WIB
PMK 85/2020
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:19 WIB
FILIPINA
Jum'at, 10 Juli 2020 | 17:16 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 10 Juli 2020 | 17:08 WIB
PERCEPATAN BELANJA
Jum'at, 10 Juli 2020 | 16:52 WIB
PENGELOLAAN ASET NEGARA
Jum'at, 10 Juli 2020 | 16:30 WIB
TEKNOLOGI INFORMASI DJP