Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 22 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Rabu, 22 September 2021 | 18:12 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 22 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 20 September 2021 | 19:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Rabu, 22 September 2021 | 17:27 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Rabu, 22 September 2021 | 12:28 WIB
AGENDA PAJAK
Rabu, 22 September 2021 | 12:02 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Selasa, 21 September 2021 | 17:20 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Sri Mulyani: 52% Pegawai Kemenkeu Masih WFH

A+
A-
3
A+
A-
3
Sri Mulyani: 52% Pegawai Kemenkeu Masih WFH

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam satu acara beberapa waktu lalu. Menkeu menyebut mayoritas pegawai di kantornya masih menjalani bekerja dari rumah (work from home/WFH) di tengah pandemi Covid-19.  (Foto: Youtube Kemenkeu) 

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut mayoritas pegawai di kantornya masih menjalani bekerja dari rumah (work from home/WFH) di tengah pandemi Covid-19.

Sri Mulyani mengatakan kantornya tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat, termasuk melakukan pemeriksaan, pelacakan, dan perawatan pegawai yang terpapar Covid-19. Meski demikian, dia memastikan kinerja Kemenkeu dalam mengelola keuangan negara tetap optimal.

"Hingga saat ini, jajaran Kemenkeu yang bekerja dari rumah sebesar 52% untuk menjaga protokol kesehatan," katanya melalui akun Instagram, Jumat (21/5/2021).

Baca Juga: Catatan atas Skema Penunjukan Pemungut PPN PMSE, Ini Kata Kemenkeu

Sri Mulyani mengatakan Covid-19 telah menyebabkan 67 orang jajaran Kemenkeu meninggal dunia. Sementara itu, total pegawai yang tertular dan sembuh mencapai 3.546 orang.

Menurutnya, pandemi Covid-19 juga mengubah cara kerja Kemenkeu dalam 14 bulan terakhir. Berbagai penyesuaian cara kerja harus dilakukan agar upaya penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi dapat berjalan.

Sri Mulyani menyebut pegawai Kemenkeu tidak boleh jeda atau berhenti bekerja. Alasannya, tugas mengelola keuangan negara untuk memulihkan masyarakat dan ekonomi masih terus berlangsung.

Baca Juga: OECD Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI Jadi 3,7% Tahun Ini

Melalui unggahan itu pula, dia meminta pegawai Kemenkeu selalu bersemangat karena pekerjaan belum selesai dan perjuangan masih panjang. "Ayo kita terus fokus dan bekerja keras menjaga masyarakat dan memulihkan kembali ekonomi Indonesia dari dampak Covid-19," ujarnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga membagikan foto dan cerita ketika mengunjungi dan berkeliling kantor dengan berjalan kaki bersama para pejabat eselon I. Menurutnya, suasana kantor Kemenkeu tampak lengang karena kebanyakan pegawai menjalani WFH. (Bsi)

Baca Juga: Berlaku Hingga 30 November, Program Pemutihan 11 Jenis Pajak Dimulai
Topik : sri mulyani indrawati, wfh, kemenkeu, Covid-19

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 10 September 2021 | 16:59 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Kecepatan Vaksinasi dan Pemberian Insentif Jadi Penentu Pemulihan

Kamis, 09 September 2021 | 16:00 WIB
THAILAND

Dorong Pengembangan Vaksin Lokal, Insentif Pajak Tambahan Disiapkan

Kamis, 09 September 2021 | 11:15 WIB
APBD 2022

Batas Maksimal Defisit APBD 2022 Diturunkan, Ini Kata Kemenkeu

berita pilihan

Rabu, 22 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Kawasan Daur Ulang Berikat?

Rabu, 22 September 2021 | 18:30 WIB
MAURITIUS

Kapok Jadi Tax Haven, Negara Ini Reformasi Aturan Pajaknya

Rabu, 22 September 2021 | 18:12 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Pengenaan PPN Jasa Keagenan Kapal Asing

Rabu, 22 September 2021 | 18:09 WIB
KEBIJAKAN MONETER

Likuiditas Positif, Uang Beredar di Indonesia Tembus Rp7.198 Triliun

Rabu, 22 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sistem Pajak Progresif Makin Tak Relevan, Begini Penjelasan DPD RI

Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK

Penurunan Tarif Pajak Bunga Obligasi, Apakah Hanya untuk WPLN?

Rabu, 22 September 2021 | 17:30 WIB
KANWIL DJP JAWA BARAT I

Sandera Wajib Pajak, Kanwil DJP Jajaki Kerja Sama dengan Kemenkumham

Rabu, 22 September 2021 | 17:27 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Perlunya Antisipasi Risiko Kenaikan Tarif PPN

Rabu, 22 September 2021 | 17:00 WIB
UNI EROPA

Tekan Penyimpangan, Sistem PPN dan Kepabeanan Perlu Diperkuat

Rabu, 22 September 2021 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DPR Sampaikan Beberapa Usulan Perihal Alternative Minimum Tax