Review
Sabtu, 11 Juli 2020 | 10:32 WIB
PERSPEKTIF
Rabu, 08 Juli 2020 | 06:06 WIB
PERSPEKTIF
Selasa, 07 Juli 2020 | 10:28 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 07 Juli 2020 | 09:06 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 08 Juli 2020 | 15:37 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 08 Juli 2020 | 08:29 WIB
KURS PAJAK 8 JULI - 14 JULI 2020
Minggu, 05 Juli 2020 | 14:31 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:26 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase

Soal Unifikasi SPT Masa PPh, DJP Siapkan Aplikasinya

A+
A-
16
A+
A-
16
Soal Unifikasi SPT Masa PPh, DJP Siapkan Aplikasinya

Direktur Transformasi Proses Bisnis DJP Hantriono Joko Susilo.

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) masih terus melakukan uji coba unifikasi surat pemberitahuan (SPT) masa pajak penghasilan (PPh). Salah satu yang tengah disiapkan adalah aplikasi untuk menjalankan unifikasi tersebut.

Direktur Transformasi Proses Bisnis DJP Hantriono Joko Susilo mengatakan ada beberapa alasan kenapa otoritas masih melakukan piloting unifikasi SPT masa PPh. Menurutnya, DJP belum melakukan evaluasi yang menyeluruh atas piloting unifikasi di PT. Pertamina (Persero).

"[Untuk implementasi unifikasi SPT PPh] nanti kita evaluasi dulu," katanya Rabu (8/4/2020).

Baca Juga: 7 Fitur Pelaporan Realisasi Insentif Baru di DJP Online Siap Dipakai

Seperti diketahui, uji coba unifikasi SPT masa PPh di PT. Pertamina dilakukan setelah ditekennya kerja sama integrasi data perpajakan pada akhir tahun lalu. Setidaknya, diperlukan waktu satu kuartal hingga satu semester untuk bisa melakukan evaluasi implementasi uji coba unifikasi SPT masa.

Selain urusan evaluasi, DJP juga harus memastikan sistem teknologi informasi dapat bekerja optimal bukan hanya kepada BUMN seperti Pertamina, tapi juga dapat diimplementasikan untuk korporasi lain.

"Target piloting [selesai] belum ditentukan karena ini sekalian dengan penyempurnaan aplikasinya,” jelas Hantriono.

Baca Juga: DJP Jamin Data Tetap Aman Meski Terjadi Bencana atau Gangguan Lain

Sebelumnya, DJP sempat menyatakan proses uji coba unifikasi SPT masa PPh akan dievaluasi pada kuartal pertama tahun ini. Jika hasil evaluasi menunjukkan perkembangan yang baik dan lancar, ada kemungkinan unifikasi SPT masa PPh bisa diperluas untuk wajib pajak lain pada Mei atau Juni 2020. Simak artikel ‘Evaluasi Uji Coba Unifikasi SPT Masa PPh Penentu Langkah Lanjutan DJP’.

Seperti diketahui, rencana unifikasi SPT masa PPh akan mencakup proses bisnis potong/pungut dalam penerimaan pajak. Oleh karena itu, unifikasi SPT masa PPh adalah PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23/26, dan PPh Pasal 4 ayat (2). Dengan demikian, SPT masa keempat jenis PPh itu akan digabungkan dalam satu formulir.

SPT masa PPh yang akan masuk dalam unifikasi adalah SPT masa PPh yang berkaitan dengan kewajiban pemotongan atau pemungutan pajak (pot/put). Baca artikel ‘Sebenarnya, Apa Itu Unifikasi SPT Masa PPh?’.

Baca Juga: Think Tank AS: Pajak Transaksi Elektronik Indonesia Diskriminatif

Adapun yang masuk dalam unifikasi SPT masa PPh adalah PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23/26, dan PPh Pasal 4 ayat (2). Dengan demikian, SPT masa keempat jenis PPh itu akan digabungkan dalam satu formulir. Simak artikel ‘Penjelasan DJP Mengapa Unifikasi Hanya Mencakup 4 Jenis SPT Masa PPh’.

Unifikasi pelaporan SPT masa diharapkan dapat memangkas biaya perusahaan dalam menyampaikan laporan SPT setiap bulan. Perbaikan sisi administrasi ini merupakan langkah yang signifikan dalam memberikan efisiensi biaya bagi pelaku usaha. (kaw)

Baca Juga: Perkuat Reformasi Perpajakan, DJP Gandeng IBFD
Topik : unifikasi SPT masa. unifikasi, Pertamina, DJP, DItjen Pajak
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Anton

Kamis, 09 April 2020 | 18:17 WIB
Saya mau apakah laporan spt ppn masa februari yang hrusnya dilaporkan bulan maret adanya ketentuan untuk work for home apabila dilaporkan di bulan april ini dikenai denda ya, krena dri kmrn2 itu sulit masuk

Anton

Kamis, 09 April 2020 | 18:16 WIB
Saya mau apakah laporan spt ppn masa februari yang hrusnya dilaporkan bulan maret adanya ketentuan untuk work for home apabila dilaporkan di bulan april ini dikenai denda ya, krena dri kmrn2 itu sulit masuk

Jose Fernando

Kamis, 09 April 2020 | 15:06 WIB
Djp hanya ngomong terus ..tp tdk memperhatikan server djp online yg terus menerus eror...tp lapor Spt hrs tepat wkt....gmn mau lapor eror terus..

Jose Fernando

Kamis, 09 April 2020 | 15:04 WIB
server eror terus....gmn mau lapor pajak
1
artikel terkait
Rabu, 08 Juli 2020 | 09:45 WIB
KEP-280/PJ/2020
Rabu, 08 Juli 2020 | 07:50 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 07 Juli 2020 | 15:58 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
Selasa, 07 Juli 2020 | 15:36 WIB
PPN PRODUK DIGITAL
berita pilihan
Sabtu, 11 Juli 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 11 Juli 2020 | 10:32 WIB
PERSPEKTIF
Sabtu, 11 Juli 2020 | 10:01 WIB
PROVINSI SULAWESI BARAT
Sabtu, 11 Juli 2020 | 09:01 WIB
PANDUAN OECD
Sabtu, 11 Juli 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Sabtu, 11 Juli 2020 | 06:01 WIB
DAMPAK KENAIKAN PPN
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:53 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:46 WIB
DDTC NEWSLETTER
Jum'at, 10 Juli 2020 | 18:35 WIB
HASIL OPERASI DJBC