Fokus
Literasi
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Soal Tindak Pidana Perpajakan, Ini Mandat Khusus Presiden kepada PPATK

A+
A-
0
A+
A-
0
Soal Tindak Pidana Perpajakan, Ini Mandat Khusus Presiden kepada PPATK

SEPANJANG 2020, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan telah membantu pemerintah memperoleh penerimaan dari perpajakan hingga Rp9 triliun, atau meningkat signifikan dari periode 2013-2019 sejumlah Rp5 triliun.

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae mengatakan dari 26 jenis Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjadi kewenangan PPATK, presiden memberikan arahan khusus terkait dengan tindak pidana perpajakan.

“Kami diberikan mandat khusus oleh presiden untuk memainkan peranan yang lebih besar dalam konteks peningkatan pendapatan pajak,” ujarnya.

Baca Juga: Pengusaha Hotel Minta Perpanjangan Insentif PBB, Menkeu Ini Menolak

Menurut Dian, keberhasilan dalam mengamankan penerimaan negara tersebut merupakan hasil dari joint operation antara tiga pihak yaitu PPATK beserta Ditjen Pajak (DJP) dan Ditjen Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan.

“Dalam mengatasi tindak pidana bidang perpajakan, baik DJP dan DJBC biasanya menyampaikan permintaan informasi (inquiry) kepada PPATK untuk melakukan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh wajib pajak,” jelasnya.

Lebih lanjut, Dian juga menjelaskan mekanisme bagi masyarakat untuk melaporkan secara langsung dugaan TPPU kepada PPATK. Penasaran? Yuk langsung simak obrolan lengkap dari DDTC PodTax episode kali ini melalui Youtube atau Spotify! (rig)

Baca Juga: Pemerintah Alokasikan Rp350 Triliun untuk Subsidi BBM Hingga Listrik

Topik : podtax, Dian Ediana Rae, PPATK, tindak pidana perpajakan, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 22 Juni 2022 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Sebut Dana Perantara Keuangan Bakal Beroperasi Tahun Ini

Rabu, 22 Juni 2022 | 09:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Hindari Kena Sanksi dari DJP, Gubernur Edy Imbau Warga Segera Ikut PPS

Selasa, 21 Juni 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Realisasi Insentif Tambahan Pengguna KITE dan KB Tembus Rp15,8 Miliar

berita pilihan

Sabtu, 25 Juni 2022 | 11:30 WIB
DATA PPS HARI INI

PPS Sisa 5 Hari, Deklarasi Harta Luar Negeri Melejit ke Rp31,7 Triliun

Sabtu, 25 Juni 2022 | 11:01 WIB
LAPORAN DARI BELANDA

Lagi, Profesional DDTC Lulus S-2 di Tilburg University Belanda

Sabtu, 25 Juni 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS KEPABEANAN

Ketentuan Bea Masuk Pembalasan

Sabtu, 25 Juni 2022 | 10:45 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Tarif Bea Keluar Atas CPO Naik, Penerimaan Diyakini Ikut Melesat

Sabtu, 25 Juni 2022 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Tarif Cukai Rokok Bakal Naik Lagi Tahun Depan? Begini Kata Kemenkeu

Sabtu, 25 Juni 2022 | 09:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

WP Ungkap Harta Tak Sesuai Sebenarnya Bisa Kena Pembatalan Suket PPS

Sabtu, 25 Juni 2022 | 08:15 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Pengawasan akan Makin Kencang Pasca-PPS! WP Badan UMKM Perlu Ingat Ini

Sabtu, 25 Juni 2022 | 07:45 WIB
SELEBRITAS

Lewat Jaran Goyang, Nella Kharisma Ajak Wajib Pajak Ikut PPS

Sabtu, 25 Juni 2022 | 07:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Pertumbuhan Penerimaan Pajak Double Digit Belum Tentu Lanjut Terus