Soal Pelayanan Publik Berkeadilan, Ini Kata 3 Capres di Debat Pertama

JAKARTA, DDTCNews – Program strategis terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi salah satu aspek yang dibahas dalam debat pertama calon presiden (capres) pada Selasa (12/12/2023).

Pembahasan muncul pada segmen kedua saat masing-masing capres mendapat pertanyaan dari para panelis dengan tema Pemerintahan dan Peningkatan Layanan Publik. Pertanyaan dari panelis disampaikan langsung oleh moderator Valerina Daniel.

Valerina mengatakan indeks pelayanan publik di Indonesia stagnan. Sementara itu Undang-Undang Pelayanan Publik menghendaki persamaan pelakuan dan memperhatikan kepentingan khusus kelompok rentan, perempuan, anak, dan disabilitas.

“Pertanyaannya, apa program strategis Anda untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berkeadilan?” ujar Valeria saat membacakan pertanyaan dari panelis. Adapun pertanyaan ditujukan kepada Ganjar Pranowo.

Atas pertanyaan tersebut, Ganjar mengaku mempunyai pengalaman 10 tahun menangani persoalan itu. Dia mengajak kelompok perempuan, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan lain berpartisipasi dan hadir dalam musyarawah perencanaan pembangunan (musrenbang).

“Kenapa? Agar pengambil keputusan, mereka aware, mereka peduli apa yang mereka [kelompok rentan] rasakan. Kesetaraan dalam perencanaan pembangunan itulah yang kita harapkan bisa merepresentasikan apa yang mereka harapkan … sehingga tidak ada lagi protes soal itu,” ujar Ganjar.

Selain itu, Ganjar juga menyebut perlunya kontrol publik atas aparatur pelaksana. Dia bercerita mengenai pengalaman membuat LaporGub! sebagai ruang komplain bagi publik. Pemerintah harus menerima seluruh masukan dan kritik.

“Inilah yang akan kita angkat menjadi government superapps. Ketika itu tidak berjalan, pemerintah tertinggilah yang kemudian harus mengambil alih sehingga pelayanan akan bisa jauh lebih baik. Kelompok-kelompok ini harus mendapatkan afirmasi,” jelas Ganjar.

Anies Rasyid Baswedan mendapat kesempatan menyampaikan tanggapan. Anies mengatakan perlunya untuk memprioritaskan pelayanan pada masyarakat kelompok rentan, yakni penyandang disabilitas, perempuan terutama ibu hamil, anak-anak, serta lansia.

“Kemudian, pelayanannya. Buatkan pelayanan yang transparan dan terukur. Pelayanan pemerintah itu tidak ada yang baru. Semua yang dilayani pemerintah itu hal yang berulang. Jadi, kalau disebut masalah, itu pasti pernah terjadi sebelumnya. Pasti berulang,” ujar Anies.

Dalam kesempatan tersebut, Anies bercerita mengenai pengalamannya saat menjadi Gubernur DKI Jakarta. Saat ini, ada sebuah superapps bernama Jaki. Dengan aplikasi tersebut, setiap pelayanan publik ada ukurannya.

“Contoh, bila lapor pohon tumbang maka kami memberikan arahan kepada jajaran berapa jam harus beres. Ada laporan tentang peristiwa X maka berapa waktunya harus beres. Semua ukuran pelayanan dibuat transparan. Lalu, publik yang melapor tahu persis saya lapor kapan, harus selesai kapan. Dengan begitu, standardisasi akan bisa terjadi,” jelas Anies.

Prabowo Subianto turut memberikan respons. Menurut pandangan Prabowo, kelompok rentan juga termasuk para petani dan nelayan. Dia mengungkap temuan hasil dia berkeliling, khususnya di Jawa Tengah, ada petani-petani yang sulit mendapatkan pupuk.

“Mereka [petani] mengeluh dengan Kartu Tani yang Bapak luncurkan ini mempersulit mereka dapat pupuk. Jadi, sebetulnya mereka ingin pupuk itu pengadaannya disederhanakan. Saya kira mungkin Bapak bisa menjawab masalah itu,” ujar Prabowo.

Terhadap respons atas kedua capres lainnya, Ganjar mengatakan langkah yang diambil Anies sudah sama dengannya. Terkait dengan pertanyaan Prabowo, Ganjar mengatakan langkanya pupuk juga terjadi di Papua, Sumatra Utara, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Kalimantan Timur.

“Data petani kita tidak pernah beres. Kalau kemudian satu data petani itu bisa kita kelola maka distribusi pupuknya harus bisa sampai dan tepat sasaran. Pada saat yang sama kuota pupuk tidak boleh dibatasi … Inilah mesti kita kerjakan nanti,” kata Ganjar.

Terkait dengan pelayanan publik, ada temuan menarik dalam survei pajak dan politik yang diikuti sebanyak 2.080 responden. Download laporan hasil survei bertajuk Saatnya Parpol & Capres Bicara Pajak melalui https://bit.ly/HasilSurveiPakpolDDTCNews2023.

Mayoritas responden, yakni 92,9%, cenderung berpendapat peningkatan layanan publik memengaruhi dan sangat memengaruhi kerelaan mereka untuk membayar pajak. Kecenderungan ini terjadi pada seluruh generasi, baik gen Z, milenial, gen X, maupun baby boomers. (kaw)