Review
Rabu, 21 Oktober 2020 | 14:14 WIB
KONSULTASI PAJAK
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 17:13 WIB
ANALISIS PAJAK
Rabu, 14 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 07 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:02 WIB
STATISTIK SISTEM PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 09:24 WIB
KURS PAJAK 21 OKTOBER - 27 OKTOBER 2020
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 15:24 WIB
MATRIKS AREA KEBIJAKAN
Rabu, 14 Oktober 2020 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 14 OKTOBER - 20 OKTOBER 2020
Komunitas
Kamis, 22 Oktober 2020 | 14:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Kamis, 22 Oktober 2020 | 09:54 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Rabu, 21 Oktober 2020 | 16:39 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 21 Oktober 2020 | 14:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Kolaborasi
Selasa, 20 Oktober 2020 | 14:10 WIB
KONSULTASI
Selasa, 20 Oktober 2020 | 09:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 13 Oktober 2020 | 14:13 WIB
KONSULTASI
Selasa, 13 Oktober 2020 | 11:54 WIB
KONSULTASI
Reportase

Soal Implementasi PPh Final UMKM DTP, Ini Masukan Akademisi

A+
A-
0
A+
A-
0
Soal Implementasi PPh Final UMKM DTP, Ini Masukan Akademisi

Pendiri Tax Center Universitas Kristen Indonesia sekaligus Dosen UK Maranatha Timbul Hamonangan Simanjuntak saat memberikan paparan dalam webinar, Rabu (26/8/2020).

BANDUNG, DDTCNews—Para akademisi menilai ketentuan insentif PPh Final UMKM ditanggung pemerintah (DTP) masih terbilang rumit sehingga berdampak terhadap rendahnya jumlah penerima manfaat insentif tersebut.

Pandangan akademisi tersebut disampaikan dalam acara webinar berjudul ‘Relaksasi Pajak UMKM dan Koperasi di Tengah Pandemi Covid-19’. Program yang digelar 26 Agustus 2020 ini diselenggarakan oleh Universitas Kristen (UK) Maranatha.

Acara ini dibagi dalam tiga sesi materi. Materi pertama disampaikan Direktur TAXAcc Consulting Bandung Nur Hidayat. Dia memaparkan dasar hukum pemberian insentif pajak UMKM sekaligus manfaat yang diperoleh bagi wajib pajak UMKM.

Baca Juga: Amankan Penerimaan Daerah, Pemutihan Pajak Kendaraan Dimulai

“Manfaat yang paling spesifik bagi UMKM adalah sama sekali tidak perlu membayar PPh. Wajib pajak hanya perlu melaporkan realisasi setiap bulannya tanpa perlu mengajukan surat keterangan,” kata pria yang juga Dosen Magister Akuntansi UK Maranatha.

Materi kedua disampaikan oleh Pendiri Tax Center Universitas Kristen Indonesia sekaligus Dosen UK Maranatha Timbul Hamonangan Simanjuntak. Dia menjelaskan peranan relaksasi pajak UMKM dari perspektif asas, kepatuhan pajak, dan fiskal.

Timbul menyebut keikutsertaan UMKM yang memanfaatkan fasilitas relaksasi masih sangat rendah, yaitu 201.880 UMKM per 10 Juli 2020 lantaran UMKM menilai kewajiban membuat laporan realisasi insentif rumit dan menghambat.

Baca Juga: Perpanjang Kontrak Ibrahimovic, AC Milan Bisa Dapat Insentif Pajak

“Selain itu, layanan internet di berbagai daerah menjadi hambatan utama, baik karena tidak paham, beban pulsa, maupun hambatan sinyal. Bahkan ada daerah yang pelaku UMKM lebih memilih tetap membayar PPh final,” jelas Timbul.

Timbul merekomendasikan sosialisasi dan edukasi pajak dilakukan dengan bahasa, materi, dan cara yang sederhana. Hal tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi budaya daerah sehingga dapat berjalan secara maksimal.

Selain itu, perlu juga adanya revisi atas PMK 86/2020 guna meniadakan kewajiban pelaporan bulanan. Menurutnya, pemerintah perlu menekanan jika fasilitas ini bersifat pilihan, sehingga wajib pajak yang tetap mau membayar dapat terakomodir.

Baca Juga: Mau Libur Bayar Pajak Sampai Desember 2020? DJP: Caranya Gampang!

“Tidak lupa perlunya upaya modernisasi UMKM dan usaha rumah tangga agar bisa bersaing secara global, mengingat UMKM tidak saja menjadi penggerak roda ekonomi nasional, tetapi berperan menciptakan peluang kerja,” imbuhnya.

Materi ketiga dibawakan Dosen Universitas Indonesia Andreas Adoe. Menurutnya, banyak wajib pajak yang kurang memahami ketentuan pajak bahkan menganggapnya rumit. Mereka takut melakukan kesalahan yang berujung terkena sanksi.

“Begitu juga dengan pembukuan laporan keuangan. Sekalipun wajib pajak mendapat PPh final 0,5%, jika tidak memiliki laporan tersebut akan dianggap belum melaporkan pajak. Ini menjadi tantangan bagi pelaku usaha dalam melaporkan pajaknya,” jelasnya.

Baca Juga: Ini Saran Pakar Soal Kebijakan Pajak dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi

Sementara itu, Wakil Pengurus Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Jawa Barat Ivan Yudianto menuturkan pemerintah perlu membantu UMKM di pandemi ini mengingat UMKM adalah penggerak utama bagi perekonomian nasional.

“Dari 64,2 juta unit usaha di Indonesia, sekitar 91,9% adalah UMKM dan 90% tenaga kerja terserap di sektor ini. Jadi, saya pikir pemerintah harus membantu UMKM bangkit pada masa pandemi ini,” tuturnya seperti dilansir Marantha News.

Baca Juga: Ayo Manfaatkan! Pemutihan Pajak Kendaraan Hanya Berlaku Dua Bulan
Topik : universitas maranatha, insentif pajak, pph final umkm dtp, kampus
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 13:17 WIB
PROVINSI RIAU
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 12:15 WIB
PMK 153/2020
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 10:02 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 08:30 WIB
PMK 153/2020
berita pilihan
Kamis, 22 Oktober 2020 | 17:34 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Kamis, 22 Oktober 2020 | 17:18 WIB
PENGADAAN BARANG DAN JASA
Kamis, 22 Oktober 2020 | 17:05 WIB
PMK 156/2020
Kamis, 22 Oktober 2020 | 17:00 WIB
KINERJA PENERIMAAN BEA DAN CUKAI
Kamis, 22 Oktober 2020 | 16:35 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Kamis, 22 Oktober 2020 | 16:30 WIB
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kamis, 22 Oktober 2020 | 16:15 WIB
PAJAK DAERAH (21)
Kamis, 22 Oktober 2020 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 22 Oktober 2020 | 15:28 WIB
PROVINSI LAMPUNG