WEBINAR PAJAK DAERAH

Soal Implementasi Opsen, Pemerintah Minta Pemda Lakukan Intensifikasi

Redaksi DDTCNews | Rabu, 30 Maret 2022 | 10:43 WIB
Soal Implementasi Opsen, Pemerintah Minta Pemda Lakukan Intensifikasi

Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Prima dalam Webinar Series DDTC: Outlook Pajak Daerah Pasca HKPD.

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah telah memperkenalkan mekanisme opsen kepada pemerintah daerah (pemda) melalui UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Merespons terbitnya beleid baru ini, pemda memiliki waktu untuk menyesuaikan peraturan daerah (perda) hingga 5 Januari 2024.

Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Prima berharap dengan adanya opsen, penerimaan daerah bisa lebih stabil, seiring dengan intensifikasi yang akan dilakukan oleh pemerintah kota/kabupaten terhadap pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

"Yang ingin saya sampaikan, kita ingin yang namanya pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) betul-betul bisa digunakan sebagai tools bagi daerah untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerahnya," kata Prima dalam Webinar Series DDTC: Outlook Pajak Daerah Pasca HKPD, Rabu (30/3/2022).

Baca Juga:
FEB UI Adakan Seminar soal Prospek Karier di Bidang Pajak

Prima mengatakan dengan adanya opsen, pemkot atau pemkab bisa mendapatkan potensi penerimaan PKB dan BBNKB secara lebih cepat.

"Karena sejak awal langsung dibagi, sehingga Bapak Ibu di pemda agar bisa lakukan koordinasi yang baik antara provinsi dan kabupaten/kota sehingga dampak negatif bisa ditekan," ucap Prima.

Selain itu Prima menegaskan, melalui mekanisme opsen tentunya akan membantu pemerintah provinsi (pemprov) dalam menjaring objek pajak daerah.

Baca Juga:
Begini Ketentuan Tarif Pajak Daerah di Kota Tangerang

"Bagi provinsi yang selama ini merasa, oh pajaknya di-shifting ke kabupaten/kota, sebenarnya ini kebijakan yang baik karena beban provinsi untuk bisa melakukan intensifikasi dari kedua jenis pajak daerah akan di-share juga ke kabupaten/kota. Dengan kita shifting sebagian, kabupaten/kota akan ikut mengawasi," ujarnya.

Di sisi lain, Prima mengatakan penerapan opsen tentunya akan memperhatikan dinamika ekonomi masyarakat di daerah. Karenanya, pemerintah akan menurunkan tarif pajaknya tapi menambah objek pajak daerahnya.

"Opsen adalah sebuah tambahan pungutan tapi kita memperhatikan dinamika dan kami ingin menjaga stabilitas, tarifnya kita turunkan dulu kemudian kita tambahkan opsennya sehingga beban dari wajib pajak tetap," kata Prima. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 29 Februari 2024 | 15:11 WIB UNIVERSITAS INDONESIA

FEB UI Adakan Seminar soal Prospek Karier di Bidang Pajak

Kamis, 29 Februari 2024 | 13:30 WIB KOTA TANGERANG

Begini Ketentuan Tarif Pajak Daerah di Kota Tangerang

Kamis, 29 Februari 2024 | 11:30 WIB KOTA SURABAYA

Rayakan HUT ke-731, Pemkot Adakan Pemutihan Pajak

Rabu, 28 Februari 2024 | 14:00 WIB PAJAK DAERAH

Tingkatkan Kepastian Belanja APBD, Pemda Harus Punya Database Pajak

BERITA PILIHAN
Kamis, 29 Februari 2024 | 15:11 WIB UNIVERSITAS INDONESIA

FEB UI Adakan Seminar soal Prospek Karier di Bidang Pajak

Kamis, 29 Februari 2024 | 14:55 WIB SELEKSI HAKIM AGUNG

11 Calon Hakim Agung TUN Pajak Lolos Seleksi Berkas, Ini Nama-Namanya

Kamis, 29 Februari 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

RPP Insentif PPh untuk Penempatan DHE SDA Tinggal Diteken Jokowi

Kamis, 29 Februari 2024 | 14:00 WIB LAYANAN PAJAK

Ajukan Lupa EFIN Lewat Email Tapi Balasannya Lama? DJP Jelaskan Ini

Kamis, 29 Februari 2024 | 13:50 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Terima Surat Tagihan Pajak (STP)? Sebelum Bayar, Buat Ini Dulu

Kamis, 29 Februari 2024 | 13:30 WIB KOTA TANGERANG

Begini Ketentuan Tarif Pajak Daerah di Kota Tangerang

Kamis, 29 Februari 2024 | 13:15 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Dorong Pemanfaatan BMN Hulu Migas untuk Dongkrak Penerimaan

Kamis, 29 Februari 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ganti Password Akun DJP Online, Pastikan Ingat Kode EFIN

Kamis, 29 Februari 2024 | 12:00 WIB KEANGGOTAAN OECD

Didukung 33 Negara, RI Targetkan Jadi Anggota OECD dalam Tiga Tahun

Kamis, 29 Februari 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Sejarah Pajak Bujangan