Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Soal Core Tax System, Ini Kata Bos Pajak

1
1

JAKARTA, DDTCNews - Target penerimaan pajak tahun ini mencapai angka Rp1.424,7 triliun atau naik 24% dari penerimaan tahun 2017. Butuh usaha ekstra dalam memenuhi ekspektasi tersebut.

Oleh karena itu, Dirjen Pajak Robert Pakpahan meyakini pelayanan yang prima dan kehandalan sistem informasi menjadi penting menjalankan tugas pengumpulan pajak. Salah satu terobosan yang akan dilakukan membuka opsi pelayanan wajib pajak besar di luar Jakarta. 

"Ini masih menjadi opsi DJP supaya pelayanan terhadap WP besar optimal. Jadi wajib pajak daerah yang super besar bisa melakukan di kantor WP besar," katanya dalam Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Selasa (24/4).

Baca Juga: Soal Aksi Sepihak Pajak Ekonomi Digital, Ini Kata Robert Pakpahan

Lebih lanjut, Robert mengatakan bahwa awal mula pembentukan kantor wajib pajak besar merupakan rekomendasi tingkat internasional. Pelayanan khusus Wajib Pajak (WP) kelas kakap ini agar pengadministrasian dapat dilakukan secara terpadu dalam pelayanan satu pintu.

Selain itu, perbaikan sistem informasi tidak kalah penting untuk dilakukan. Pasalnya, agenda global soal keterbukaan informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan (Automatic Exchange of Information/AEoI) sudah mulai bergulir tahun ini.

Oleh karena itu dibutuhkan sistem informasi yang handal dalam bentuk core tax system. "Sistem inti perpajakan core tax system yang pengadaannya mulai tahun ini," terangnya.

Baca Juga: Tahun Depan, Ditjen Pajak Mulai Masuk Era Otomatisasi

Seperti yang diketahui, core tax administration system adalah sistem teknologi informasi yang menyediakan dukungan terpadu bagi pelaksanaan tugas Ditjen Pajak termasuk otomasi proses bisnis.

Mulai dari proses pendaftaran wajib pajak, pemrosesan surat pemberitahuan & dokumen perpajakan lainnya, pemrosesan pembayaran pajak, dukungan pemeriksaan dan penagihan, hingga fungsi taxpayer accounting.

Pengembangan core tax administration system yang merupakan salah satu komponen vital dalam program reformasi perpajakan ini telah memasuki fase desain pada Agustus 2017. Fase ini diperkirakan membutuhkan waktu enam hingga tujuh bulan hingga awal tahun 2018. 

Baca Juga: Soal Anggaran Perbaikan Core Tax System, Ini Kata Ditjen Pajak

Pengembangan core tax system ini dibutuhkan mengingat sistem teknologi informasi yang dimiliki Ditjen Pajak saat ini (SIDJP) belum terintegrasi.

Selain itu, terdapat keterbatasan dalam memenuhi berbagai fungsi kritis yang diperlukan, seperti belum adanya dukungan terhadap pemeriksaan dan penagihan, dan belum adanya fungsi sistem akuntansi yang terintegrasi (taxpayer account management). (Gfa/Amu)

Baca Juga: Ini Target Tax Ratio 2020

"Ini masih menjadi opsi DJP supaya pelayanan terhadap WP besar optimal. Jadi wajib pajak daerah yang super besar bisa melakukan di kantor WP besar," katanya dalam Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Selasa (24/4).

Baca Juga: Soal Aksi Sepihak Pajak Ekonomi Digital, Ini Kata Robert Pakpahan

Lebih lanjut, Robert mengatakan bahwa awal mula pembentukan kantor wajib pajak besar merupakan rekomendasi tingkat internasional. Pelayanan khusus Wajib Pajak (WP) kelas kakap ini agar pengadministrasian dapat dilakukan secara terpadu dalam pelayanan satu pintu.

Selain itu, perbaikan sistem informasi tidak kalah penting untuk dilakukan. Pasalnya, agenda global soal keterbukaan informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan (Automatic Exchange of Information/AEoI) sudah mulai bergulir tahun ini.

Oleh karena itu dibutuhkan sistem informasi yang handal dalam bentuk core tax system. "Sistem inti perpajakan core tax system yang pengadaannya mulai tahun ini," terangnya.

Baca Juga: Tahun Depan, Ditjen Pajak Mulai Masuk Era Otomatisasi

Seperti yang diketahui, core tax administration system adalah sistem teknologi informasi yang menyediakan dukungan terpadu bagi pelaksanaan tugas Ditjen Pajak termasuk otomasi proses bisnis.

Mulai dari proses pendaftaran wajib pajak, pemrosesan surat pemberitahuan & dokumen perpajakan lainnya, pemrosesan pembayaran pajak, dukungan pemeriksaan dan penagihan, hingga fungsi taxpayer accounting.

Pengembangan core tax administration system yang merupakan salah satu komponen vital dalam program reformasi perpajakan ini telah memasuki fase desain pada Agustus 2017. Fase ini diperkirakan membutuhkan waktu enam hingga tujuh bulan hingga awal tahun 2018. 

Baca Juga: Soal Anggaran Perbaikan Core Tax System, Ini Kata Ditjen Pajak

Pengembangan core tax system ini dibutuhkan mengingat sistem teknologi informasi yang dimiliki Ditjen Pajak saat ini (SIDJP) belum terintegrasi.

Selain itu, terdapat keterbatasan dalam memenuhi berbagai fungsi kritis yang diperlukan, seperti belum adanya dukungan terhadap pemeriksaan dan penagihan, dan belum adanya fungsi sistem akuntansi yang terintegrasi (taxpayer account management). (Gfa/Amu)

Baca Juga: Ini Target Tax Ratio 2020
Topik : dirjen pajak, robert pakpahan, core tax system
artikel terkait
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Rabu, 21 September 2016 | 08:01 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 20 September 2016 | 12:01 WIB
KEBIJAKAN INVESTASI
berita pilihan
Kamis, 20 Juni 2019 | 18:06 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kamis, 20 Juni 2019 | 17:28 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 20 Juni 2019 | 16:25 WIB
KEBIJAKAN MONETER
Kamis, 20 Juni 2019 | 15:42 WIB
INVESTASI
Kamis, 20 Juni 2019 | 14:48 WIB
PMK 87/2019
Kamis, 20 Juni 2019 | 13:49 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Kamis, 20 Juni 2019 | 11:36 WIB
PERPAJAKAN GLOBAL
Kamis, 20 Juni 2019 | 08:38 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 19 Juni 2019 | 20:37 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 19 Juni 2019 | 18:50 WIB
PORTAL BERITA PAJAK