Berita
Jum'at, 24 September 2021 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 17:30 WIB
THAILAND
Jum'at, 24 September 2021 | 17:00 WIB
PAJAK INTERNASIONAL
Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Jum'at, 24 September 2021 | 12:40 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 23 September 2021 | 17:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Skema PPh OP, Sri Mulyani Sebut Rencana Penambahan Tarif 35%

A+
A-
20
A+
A-
20
Skema PPh OP, Sri Mulyani Sebut Rencana Penambahan Tarif 35%

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah berencana menambah lapisan penghasilan kena pajak orang pribadi dengan tarif pajak penghasilan (PPh) sebesar 35%.

Rencana ini terungkap saat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan materi dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR pada siang ini, Senin (24/5/2021). Pemerintah, sambungnya, akan melakukan perubahan lapisan penghasilan kena pajak.

Dia tidak menjelaskan secara detail lapisan dan tarif PPh orang pribadi yang akan menjadi usulan perubahan. Dia hanya mengatakan akan ada lapisan penghasilan kena pajak di atas Rp5 miliar per tahun dengan tarif PPh sebesar 35%.

Baca Juga: Begini Tarif Pajak Penghasilan Individu di Berbagai Negara Saat Ini

“Kita juga akan melakukan perubahan tarif dan bracket PPh OP. Untuk yang high wealth individual itu kenaikan [tarif PPh] juga tidak terlalu besar, hanya 30% ke 35%. Dan itu untuk yang pendapatannya di atas Rp5 miliar per tahun,” ungkapnya.

Sri Mulyani menegaskan perubahan lapisan penghasilan kena pajak beserta tarif PPh OP itu tidak berdampak besar pada masyarakat Indonesia. Pasalnya, jumlah masyarakat dengan penghasilan di atas Rp5 miliar per tahun hanya sedikit.

“Itu hanya sedikit sekali orang di Indonesia yang masuk dalam kelompok ini. Mayoritas masyarakat kita tidak berubah dari sisi bracket-nya maupun tarifnya,” ujar Sri Mulyani.

Baca Juga: Presiden Terbitkan Aturan Baru Soal Pajak Judi Online

Dalam ketentuan saat ini, sesuai dengan Pasal 17 UU PPh, ada 4 layer penghasilan kena pajak dengan besaran tarif PPh yang berbeda-beda. Pertama, penghasilan kena pajak sampai Rp50 juta dengan tarif 5%. Kedua, penghasilan kena pajak di atas Rp50 juta – Rp250 juta dengan tarif 15%.

Ketiga, penghasilan kena pajak di atas Rp250 juta – Rp500 juta dengan tarif 25%. Keempat, penghasilan kena pajak di atas Rp500 juta dengan tarif 30%.

Sebelumnya, World Bank dalam laporan berjudul Indonesia Economic Prospect mengusulkan penetapan lapisan penghasilan kena pajak baru di atas empat lapisan penghasilan kena pajak yang saat ini berlaku. Tarif yang dikenakan atas lapisan penghasilan kena pajak tertinggi ini diusulkan sebesar 35%.

Baca Juga: Begini Pandangan Fraksi di DPR Soal Penerapan GAAR

Selain itu, World Bank mengusulkan agar tarif PPh orang pribadi sebesar 30% perlu dikenakan terhadap tingkat penghasilan yang lebih rendah. Saat ini, tarif PPh sebesar 30% dikenakan atas lapisan PKP di atas Rp500 juta.

Nominal sebesar Rp500 juta ini, menurut World Bank, perlu diturunkan agar makin banyak wajib pajak yang menanggung beban tarif PPh sebesar 30%. Simak ‘World Bank Usulkan Indonesia Revisi Skema Tarif PPh Orang Pribadi’.

Seperti diberitakan sebelumnya, rencana perubahan lapisan penghasilan kena pajak dan tarif PPh orang pribadi ini juga sudah dimasukkan dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2022. (kaw)

Baca Juga: Sri Mulyani Soroti Bengkaknya Simpanan Pemda di Bank

Topik : KEM-PPKF 2022, kebijakan pajak, PPh OP, UU PPh, DJP, HWI, HNWI, World Bank, Sri Mulyani

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 22 September 2021 | 13:00 WIB
SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN

Cerita Sri Mulyani Soal Core Tax System: Idenya Sudah Sejak 2008

Rabu, 22 September 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Cara Meminta Nomor Seri Faktur Pajak ke DJP

Rabu, 22 September 2021 | 10:19 WIB
PER-18/PJ/2021

DJP Terbitkan Aturan Baru Soal Pemungutan PPN Pulsa & Kartu Perdana

Rabu, 22 September 2021 | 08:09 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

DJP Mulai Terjunkan Pegawai ke Lapangan, Ini 2 Sasaran Prioritasnya

berita pilihan

Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa atas Bunga Pinjaman yang Tidak Dipungut PPh Pasal 26

Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK

Apa itu Daftar Sasaran Ekstensifikasi Pajak?

Jum'at, 24 September 2021 | 18:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Begini Lini Masa Pembaruan Sistem Core Tax 2021-2024

Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA

Ini Profil Perpajakan Negara yang Punya Air Terjun Tertinggi di Dunia

Jum'at, 24 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Buat Apa Sih Kita Bayar Pajak? Begini Kata Sri Mulyani

Jum'at, 24 September 2021 | 17:30 WIB
THAILAND

Lagi, Tenaga Medis Covid-19 Dapat Fasilitas Bebas Pajak Penghasilan

Jum'at, 24 September 2021 | 17:00 WIB
PAJAK INTERNASIONAL

Begini Tarif Pajak Penghasilan Individu di Berbagai Negara Saat Ini

Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Urgensi Edukasi dalam Membangun Moral Pajak

Jum'at, 24 September 2021 | 16:33 WIB
CONTAXTUAL

Apa Itu Pajak Penghasilan Final? Simak Penjelasannya di Video Ini

Jum'at, 24 September 2021 | 16:30 WIB
MOLDOVA

Cegah Penghindaran Pajak, Moldova Bakal Bertukar Informasi Keuangan