Berita
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:40 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:30 WIB
KABUPATEN BANDUNG
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:02 WIB
STABILITAS SISTEM KEUANGAN
Rabu, 05 Agustus 2020 | 17:54 WIB
INSENTIF PAJAK
Review
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:19 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 30 Juli 2020 | 11:01 WIB
OPINI EKONOMI
Selasa, 28 Juli 2020 | 10:27 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 22 Juli 2020 | 11:59 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 16:12 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PERPAJAKAN
Minggu, 02 Agustus 2020 | 16:00 WIB
STATISTIK PAJAK KEKAYAAN
Jum'at, 31 Juli 2020 | 15:15 WIB
STATISTIK REZIM PAJAK
Komunitas
Rabu, 05 Agustus 2020 | 10:05 WIB
DDTC PODTAX
Minggu, 02 Agustus 2020 | 10:30 WIB
FAQIH RUSDIANA
Sabtu, 01 Agustus 2020 | 12:01 WIB
MADONNA:
Sabtu, 01 Agustus 2020 | 09:56 WIB
KOMIK PAJAK
Reportase

Simak, Tiga Omnibus Law ini Masuk Renstra Kemenkeu 2020-2024

A+
A-
3
A+
A-
3
Simak, Tiga Omnibus Law ini Masuk Renstra Kemenkeu 2020-2024

Gedung Kementerian Keuangan. (foto: DDTCNews)

JAKARTA, DDTCNews—Kementerian Keuangan berencana merampungkan tiga rancangan undang-undang (RUU) omnibus law sampai dengan 2024 sebagai salah satu rencana strategis (renstra) Kementerian Keuangan 2020-2024.

Tiga omnibus law tersebut antara lain RUU Omnibus Law tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan; RUU Omnibus Law tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan; dan RUU Omnibus Law tentang Pengelolaan Kekayaan Negara.

Rencana merampungkan tiga omnibus law itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 77/2020 tentang Rencana Strategis Kemenkeu 2020-2024. Adapun, omnibus law perpajakan ditargetkan rampung tahun ini.

Baca Juga: Lawan Penipuan Pajak PPN, Uni Eropa Ajak China Bikin Kesepakatan

“Omnibus law perpajakan ini mengatur tentang PPh, PPN, pajak dan retribusi daerah, serta ketentuan umum perpajakan, perbaikan peringkat kemudahan berusaha, dan penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik,” sebut PMK tersebut, Jumat (3/7/2020).

Untuk Omnibus Law Sektor Keuangan dan Omnibus Law Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan menargetkan kedua omnibus law tersebut rampung selambat-lambatnya pada 2024 mendatang.

Dalam renstra, Omnibus Law Kekayaan Negara mengatur hal-hal yang berkaitan antara lain penerimaan negara berupa pajak, pokok lelang, pengamanan pajak, dan mengurangi potential lost atau kerugian negara.

Baca Juga: Cegah Resesi, Airlangga: Belanja Pemerintah Perlu Rp800 T Tiap Kuartal

Omnibus Law Kekayaan Negara juga bertujuan untuk menyelamatkan keuangan negara yang tertunggak debitur dalam waktu singkat secara efektif dan efisien sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan nasional.

Sementara itu, Kemenkeu menjelaskan Omnibus Law Sektor Keuangan bakal merevisi undang-undang sektor keuangan yang bersifat sektoral dan kelembagaan dalam waktu yang bersamaan.

Omnibus law itu diusulkan untuk menyesuaikan perkembangan sektor jasa keuangan dengan perkembangan global dan domestik, mulai dari hal teknologi, inovasi bisnis hingga struktur konglomerasi yang memerlukan penguatan pengawasan secara terintegrasi. (rig)

Baca Juga: Wah, Setoran Pajak Pupuk Indonesia ke Negara Tembus Rp7,2 Triliun

Topik : renstra kemenkeu, rencana strategis, kementerian keuangan, omnibus law perpajakan, nasional
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 03 Agustus 2020 | 17:15 WIB
PMK 98/2020
Senin, 03 Agustus 2020 | 15:06 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 03 Agustus 2020 | 14:34 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
berita pilihan
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:40 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:35 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:30 WIB
KABUPATEN BANDUNG
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:10 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 05 Agustus 2020 | 18:02 WIB
STABILITAS SISTEM KEUANGAN
Rabu, 05 Agustus 2020 | 17:54 WIB
INSENTIF PAJAK
Rabu, 05 Agustus 2020 | 17:34 WIB
KINERJA EKONOMI KUARTAL II/2020
Rabu, 05 Agustus 2020 | 17:15 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 05 Agustus 2020 | 16:24 WIB
PMK 89/2020