Fokus
Reportase
Perpajakan.id

Simak! Syarat Restitusi Dipercepat WP Kriteria Tertentu Diperketat

A+
A-
5
A+
A-
5
Simak! Syarat Restitusi Dipercepat WP Kriteria Tertentu Diperketat

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) memperketat ketentuan penelitian kewajiban formal bagi wajib pajak kriteria tertentu yang mengajukan pengembalian pendahuluan atau restitusi dipercepat.

Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 209/2021 yang merupakan revisi kedua atas PMK 39/2018, laporan keuangan wajib pajak kriteria tertentu harus sudah diaudit oleh akuntan publik dan harus memperoleh pendapat WTP.

"Berdasarkan permohonan pengembalian pendahuluan ... Dirjen Pajak terlebih dahulu melakukan penelitian kewajiban formal pengembalian pendahuluan, yaitu meliputi ... laporan keuangan wajib pajak pada suatu tahun pajak setelah ditetapkan sebagai wajib pajak kriteria tertentu diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintah dan memperoleh pendapat WTP," bunyi Pasal 6 ayat (3) huruf e PMK 39/2018 s.t.d.t.d PMK 209/2021, dikutip Kamis (13/1/2022).

Baca Juga: Ketidaksesuaian Penyetoran Pajak Belanja Daerah, KPP Bisa Minta Ini

Bila laporan keuangan tidak diaudit oleh akuntan publik, keputusan penetapan wajib pajak kriteria tertentu dapat dicabut oleh Dirjen Pajak.

Tak hanya itu, keputusan penetapan wajib pajak kriteria tertentu juga bisa dicabut oleh Dirjen Pajak bila laporan keuangan yang disampaikan setelah wajib pajak ditetapkan sebagai wajib pajak kriteria tertentu telah diaudit tapi tidak mendapatkan WTP dari akuntan publik.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan kewajiban penyampaian laporan keuangan dengan pendapat WTP diperlukan untuk menjamin kepatuhan wajib pajak.

Baca Juga: Uji dan Awasi Setoran Pajak atas Belanja Daerah, DJP Gunakan Ini

"Penyesuaian kebijakan ini untuk menjamin kepatuhan wajib pajak kriteria tertentu dan menjamin bahwa wajib pajak memiliki kriteria yang layak selama mendapatkan layanan khusus berupa pengembalian pendahuluan tersebut," ujar Neilmaldrin dalam keterangan resmi.

Untuk diketahui, wajib pajak kriteria tertentu termasuk salah satu wajib pajak yang berhak mendapatkan restitusi dipercepat baik PPh maupun PPN.

Wajib pajak bisa ditetapkan sebagai wajib pajak kriteria tertentu bila tepat waktu dalam menyampaikan SPT, tidak mempunyai tunggakan pajak kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran, laporan keuangannya diaudit dan memperoleh pendapat WTP selama 3 tahun berturut-turut, dan tidak pernah dipidana karena tindak pidana pajak selama 5 tahun terakhir. (sap)

Baca Juga: Di Negara Ini, Unggah Bukti Transaksi Kena Pajak Bisa Dapat Mobil Baru

Topik : restitusi dipercepat, SPT Tahunan, PPh, PPN, PMK 209/2021, Ditjen Pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 14 Mei 2022 | 10:00 WIB
KANWIL DJP JAWA TENGAH II

Pengusaha Bisa Ikuti PPS di Sisa Waktu, Apindo: Pajak Itu Bukan Beban

Sabtu, 14 Mei 2022 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Ada Penelitian Pasca Lapor SPT, Pahami Konsekuensi SP2DK Tak Dibalas

Sabtu, 14 Mei 2022 | 06:30 WIB
KPP PRATAMA SAMARINDA ULU

Deadline Makin Dekat, Giliran Pegawai Bank Jadi Sasaran Promosi PPS

Jum'at, 13 Mei 2022 | 19:00 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Pajak atas Reimbursement yang Dikenakan PPN

berita pilihan

Senin, 16 Mei 2022 | 16:00 WIB
PER-19/PJ/2021

Ketidaksesuaian Penyetoran Pajak Belanja Daerah, KPP Bisa Minta Ini

Senin, 16 Mei 2022 | 15:30 WIB
PER-19/PJ/2021

Uji dan Awasi Setoran Pajak atas Belanja Daerah, DJP Gunakan Ini

Senin, 16 Mei 2022 | 14:30 WIB
PER-03/PJ/2022

Pengecualian Ketentuan Faktur Pajak yang Dibuat PKP Pedagang Eceran

Senin, 16 Mei 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Bakal Evaluasi Aturan Pajak dari Luar Daerah Pabean

Senin, 16 Mei 2022 | 13:00 WIB
CHINA

Bantu UMKM dan Manufaktur, China Percepat Restitusi PPN

Senin, 16 Mei 2022 | 12:55 WIB
DATA PPS HARI INI

4,5 Bulan PPS Berjalan, Harta WP yang Diungkap Tembus Rp86,7 Triliun

Senin, 16 Mei 2022 | 12:30 WIB
KAMUS CUKAI

Apa Itu Pagu Penundaan dalam Pembayaran Cukai?

Senin, 16 Mei 2022 | 12:00 WIB
CALL FOR PAPER DJP 2022

DJP Adakan Lomba Penulisan Makalah dengan Total Hadiah Rp52,5 Juta

Senin, 16 Mei 2022 | 11:30 WIB
TIPS PAJAK

Cara Menginput Nomor Seri Faktur Pajak di e-Faktur Versi 3.2