Fokus
Reportase
Perpajakan.id

Simak, Ini Kewajiban Agar Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto

A+
A-
3
A+
A-
3
Simak, Ini Kewajiban Agar Tambahan Pengurangan Penghasilan Bruto

WAJIB pajak badan yang ingin memperoleh tambahan pengurangan penghasilan bruto atas kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) harus memenuhi sejumlah kewajiban terlebih dahulu.

Adapun ketentuan mengenai kewajiban tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 153/PMK.010/2020 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto atas Penelitian dan Pengembangan Tertentu di Indonesia (PMK 153/2020).

Awalnya, untuk memanfaatkan pembebanan tambahan pengurangan penghasilan bruto, wajib pajak badan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan serta bukti pendukung melalui aplikasi Online Single Submission (OSS). Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) PMK 153/2020.

Baca Juga: Bantu UMKM dan Manufaktur, China Percepat Restitusi PPN

Bukti pendukung yang dimaksud menunjukkan kegiatan litbang telah memperoleh hak kekayaan intelektual (HAKI) berupa hak paten atau hak perlindungan varietas tanaman (PVT) dan/atau mencapai tahap komersialisasi kepada Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek).

Selanjutnya, Kemenristek akan melakukan penelitian kesesuaian antara proposal dan realisasi kegiatan litbang. Adapun penelitian kesesuaian dilakukan berdasarkan koordinasi antara Kemenristek dan kementerian dan/atau lembaga pemerintah lainnya yang menangani bidang terkait dengan tema litbang dari wajib pajak badan.

Mengacu pada Pasal 10 ayat (4) PMK 153/2020, setelah penelitian kesesuaian dilakukan, wajib pajak badan akan menerima hasil penelitian kesesuaian. Hasil penelitian kesesuaian dapat berupa dua pernyataan sebagai berikut.

Baca Juga: Demi Investasi dan Pertahanan, Galangan Kapal Ini Dapat Insentif Pajak
  1. wajib pajak dapat memanfaatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto, besaran persentase, dan tahun pajak saat wajib pajak dapat mulai memanfaatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto; atau
  2. wajib pajak tidak dapat memanfaatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto.

Hasil penelitian kesesuaian tersebut akan disampaikan kepada wajib pajak badan melalui OSS dengan ditembuskan kepada dirjen pajak melalui direktur Peraturan Perpajakan II.

Sesuai dengan Pasal 10 ayat (6) PMK 153/2020, wajib pajak badan yang memanfaatkan tambahan pengurangan penghasilan bruto memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan penghitungan pemanfaatan pengurangan penghasilan bruto setiap tahunnya.

Laporan disampaikan kepada dirjen pajak melalui OSS paling lambat bersamaan dengan waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan badan pada tahun pajak pemanfaatan insentif tersebut.

Baca Juga: Segera Urus! Program Pemutihan Pajak PBB Bakal Berakhir Bulan Ini

Ketika menyampaikan laporan penghitungan pemanfaatan pengurangan penghasilan bruto, wajib pajak badan dapat merujuk pada format surat penyampaian laporan pemanfaatan pengurangan penghasilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran PMK 153/2020.

Jika wajib pajak badan tidak menyampaikan laporan atau menyampaikan laporan tapi tidak memenuhi ketentuan, kepala kantor pelayanan pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar dapat menerbitkan surat teguran kepada wajib pajak badan.

Merujuk pada Pasal 10 ayat (8) PMK 153/2020, surat teguran yang dimaksud diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 14 hari sejak surat teguran disampaikan.

Baca Juga: Hanya Sampai Akhir Mei! Pemkot Semarang Berikan Diskon PBB 10%

Apabila wajib pajak badan tidak menyampaikan laporan penghitungan pemanfaatan pengurangan penghasilan bruto, dirjen pajak dapat melakukan koreksi tambahan pengurangan penghasilan bruto yang dibebankan oleh wajib pajak.

Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) PMK 153/2020. Selain itu, koreksi tambahan pengurangan penghasilan bruto juga dapat dilakukan jika wajib pajak melaporkan besaran dan jenis biaya litbang secara tidak benar. (vallen/kaw)

Baca Juga: Pajak atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan
Topik : kelas pajak, supertax deduction, kelas pajak supertax deduction, insentif pajak, litbang

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Senin, 16 Mei 2022 | 16:00 WIB
PER-19/PJ/2021

Ketidaksesuaian Penyetoran Pajak Belanja Daerah, KPP Bisa Minta Ini

Senin, 16 Mei 2022 | 15:30 WIB
PER-19/PJ/2021

Uji dan Awasi Setoran Pajak atas Belanja Daerah, DJP Gunakan Ini

Senin, 16 Mei 2022 | 14:30 WIB
PER-03/PJ/2022

Pengecualian Ketentuan Faktur Pajak yang Dibuat PKP Pedagang Eceran

Senin, 16 Mei 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Bakal Evaluasi Aturan Pajak dari Luar Daerah Pabean

Senin, 16 Mei 2022 | 13:00 WIB
CHINA

Bantu UMKM dan Manufaktur, China Percepat Restitusi PPN

Senin, 16 Mei 2022 | 12:55 WIB
DATA PPS HARI INI

4,5 Bulan PPS Berjalan, Harta WP yang Diungkap Tembus Rp86,7 Triliun

Senin, 16 Mei 2022 | 12:30 WIB
KAMUS CUKAI

Apa Itu Pagu Penundaan dalam Pembayaran Cukai?

Senin, 16 Mei 2022 | 12:00 WIB
CALL FOR PAPER DJP 2022

DJP Adakan Lomba Penulisan Makalah dengan Total Hadiah Rp52,5 Juta

Senin, 16 Mei 2022 | 11:30 WIB
TIPS PAJAK

Cara Menginput Nomor Seri Faktur Pajak di e-Faktur Versi 3.2