Review
Selasa, 02 Maret 2021 | 09:40 WIB
OPINI PAJAK
Jum'at, 26 Februari 2021 | 10:30 WIB
TAJUK PAJAK
Jum'at, 26 Februari 2021 | 09:00 WIB
ANALISIS PAJAK
Rabu, 24 Februari 2021 | 16:39 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Senin, 01 Maret 2021 | 10:15 WIB
KMK 13/2021
Rabu, 24 Februari 2021 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 24 FEBRUARI - 2 MARET 2021
Minggu, 21 Februari 2021 | 09:00 WIB
STATISTIK MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE
Rabu, 17 Februari 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 FEBRUARI - 23 FEBRUARI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Siapa Itu Juru Sita Pajak?

A+
A-
7
A+
A-
7
Siapa Itu Juru Sita Pajak?

SISTEM self assessment memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Kendati demikian, Ditjen Pajak (DJP) sebagai pengelola pajak tetap melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pelayanan.

Salah satu kewajiban wajib pajak adalah melunasi utang pajak. Namun, apabila tidak dilunasi sebagaimana mestinya, petugas pajak akan melaksanakan tindakan penagihan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun pelaksana dari tindakan penagihan tersebut dilakukan oleh juru sita pajak atau jurusita pajak jika menganut istilah undang-undang. Lantas, siapa sebenarnya yang dimaksud dengan juru sita pajak?

Baca Juga: Apa Itu Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran?

Definisi
MERUJUK Pasal 1 ayat (6) UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP) juru sita pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan, dan penyanderaan.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) juru sita pajak diangkat dan diberhentikan oleh pejabat. Lebih lanjut, Pasal 2 ayat (1) menyebutkan Menteri Keuangan berwenang menunjuk pejabat untuk penagihan pajak pusat.

Adapun yang dimaksud dengan pejabat untuk penagihan pajak pusat antara lain Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Ketentuan lebih lanjut mengenai pejabat untuk penagihan pajak pusat tercantum dalam PMK 189/2020

Baca Juga: Apa Itu Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas?

Sementara itu, Pasal 2 ayat (2) menyatakan Kepala Daerah berwenang menunjuk pejabat untuk penagihan pajak daerah. Hal ini berarti kewenangan menunjuk pejabat untuk penagihan pajak daerah diberikan kepada kepala daerah.

Penjelasan Pasal 2 ayat (2) menyatakan yang dimaksud dengan pejabat untuk penagihan pajak daerah misalnya Kepala Dinas Pendapatan Daerah. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut pemerintah daerah antara lain pajak hotel dan restoran, penerangan jalan, dan kendaraan bermotor.

Namun, tidak sembarang orang bisa ditunjuk sebagai juru sita pajak. Pasalnya, seperti penjelasan Pasal 3, juru sita pajak dalam melaksanakan tugasnya merupakan pelaksana eksekusi dan putusan yang sama kedudukannya dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Baca Juga: Apa Itu Pemindahbukuan (Pbk)?

Untuk dapat diangkat sebagai juru sita pajak harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Misalnya pendidikan serendah-rendahnya sekolah menengah umum atau sederajat serta telah mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus jurusita pajak.

Karena juru sita pajak harus ada pada setiap kantor pejabat, baik pejabat penagihan pajak pusat maupun daerah, kewenangan pengangkatan dan pemberitahuan juru sita pajak diberikan kepada pejabat dengan berpedoman pada syarat dan tata cara yang ditetapkan Menteri Keuangan.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk diangkat menjadi jurusita pajak diatur dalam syarat-syarat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 562/KMK.04/2000.

Baca Juga: Beda Formulir SPT 1770 S dan 1770 SS

Pegawai DJP maupun pegawai Dinas Pendapatan Daerah yang memenuhi persyaratan tersebut di atas dapat diangkat sebagai juru sita pajak oleh pejabat , dalam hal ini Kepala KPP untuk pajak pusat dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah untuk pajak daerah.

Sebelum memangku jabatannya, juru sita pajak diambil sumpah atau janji menurut agama atau kepercayaannya oleh pejabat. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan peran juru sita pajak dapat disimak pada UU PPSP, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 562/KMK.04/2000, dan PMK 189/2020

Simpulan
INTINYA juru sita pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan, dan penyanderaan.

Baca Juga: Apa Itu Formulir 1721-VI dan 1721-VII?

Juru sita pajak ini ditunjuk oleh pejabat, misalnya Kepala KPP untuk penagihan pajak pusat daan Kepala Dinas Pendapatan Daerah untuk pajak daerah. (Bsi)

Topik : juru sita pajak, jurusita pajak, definisi, kamus pajak
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 18 Januari 2021 | 17:51 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:37 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Rabu, 13 Januari 2021 | 18:06 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 11 Januari 2021 | 18:26 WIB
KAMUS PAJAK
berita pilihan
Selasa, 02 Maret 2021 | 17:30 WIB
SINGAPURA
Selasa, 02 Maret 2021 | 17:26 WIB
PMK 18/2021
Selasa, 02 Maret 2021 | 16:15 WIB
INSENTIF PAJAK
Selasa, 02 Maret 2021 | 16:00 WIB
PMK 21/2021
Selasa, 02 Maret 2021 | 15:45 WIB
KABUPATEN NGAWI
Selasa, 02 Maret 2021 | 15:41 WIB
PELAPORAN SPT
Selasa, 02 Maret 2021 | 15:15 WIB
PMK 21/2021
Selasa, 02 Maret 2021 | 15:13 WIB
WIDJOJO NITISASTRO:
Selasa, 02 Maret 2021 | 14:45 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Selasa, 02 Maret 2021 | 14:30 WIB
AKUNTABILITAS KEUANGAN