Fokus
Data & Alat
Rabu, 12 Mei 2021 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 -25 MEI 2021
Rabu, 05 Mei 2021 | 14:32 WIB
STATISTIK TARIF PAJAK
Rabu, 05 Mei 2021 | 08:55 WIB
KURS PAJAK 5 MEI - 11 MEI 2021
Selasa, 04 Mei 2021 | 16:30 WIB
KMK 25/2021
Reportase
Perpajakan.id

Apa Itu Penagihan Pajak dengan Surat Paksa?

A+
A-
11
A+
A-
11
Apa Itu Penagihan Pajak dengan Surat Paksa?

SALAH satu kunci keberhasilan dalam penerimaan pajak adalah kepatuhan wajib pajak. Hal ini lantaran Indonesia menganut sistem self assessment yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajibannya.

Kendati demikian, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tetap melaksanakan pembinaan, penelitian, pengawasan dan pelayanan. Hal ini ditujukan untuk menjamin pemenuhan kewajiban pajak yang sesuai dengan ketentuan.

Untuk itu, apabila terdapat wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pajaknya, DJP akan melakukan tindakan tegas salah satunya melalui tindakan penagihan pajak dengan surat paksa. Lantas, sebenarnya apakah yang dimaksud dengan penagihan pajak dengan surat paksa?

Baca Juga: Apa Itu Nilai Pabean?

Definisi
MERUJUK Pasal 1 ayat 9 UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP), penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajaknya beserta biaya penagihan pajak.

Penagihan pajak dapat dilakukan dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, dan memberitahukan surat paksa.

Selain itu, dalam pelaksanaan penagihan pajak, penanggung pajak juga dapat dicegah agar tidak keluar negeri, disandera (gijzeling), hingga dilakukan penyitaan.

Baca Juga: Apa Itu Sistem Single Online Submission?

Mengingat istilah yang digunakan adalah penanggung pajak, maka konteks pihak yang disasar dalam penagihan lebih luas dari wajib pajak. Simak Kamus ‘Apa itu Gijzeling’

Pasal 1 angka 3 UU PPSP mendefinisikan penanggung pajak sebagai orang atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Adapun dasar penagihan pajak adalah surat tagihan pajak (STP), surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB), SKPKB tambahan (SKPKBT), surat keputusan pembetulan/keberatan, putusan banding/peninjauan kembali yang menyebabkan jumlah utang pajak bertambah. Simak “Apa Itu STP

Baca Juga: Pengusaha Tidak Setor Pajak, Bersiap Terima Surat Teguran

Penerbitan Surat paksa
BERDASARKAN Pasal 20 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), penagihan pajak dengan surat paksa dilakukan apabila masih ada pajak terutang dalam STP, SKPKB, SKPKBT, surat keputusan pembetulan, surat keputusan banding, putusan banding atau peninjauan kembali yang belum dibayar sampai tanggal jatuh tempo. Simak Kamus “Apa Itu SKP

Secara umum, tanggal jatuh tempo diatur dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (3a) UU KUP yaitu selama 1 bulan sejak tanggal surat diterbitkan. Namun, bagi wajib pajak usaha kecil dan wajib pajak pada daerah tertentu, jangka waktu pelunasan tersebut dapat diperpanjang paling lama 2 bulan.

Secara lebih terperinci, Pasal 8 ayat (1) UU PPSP menjabarkan terdapat tiga kondisi yang membuat surat paksa diterbitkan. Pertama, penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

Baca Juga: Apa Itu Hard-to-Tax Sector?

Kedua, terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus. Ketiga, penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penagihan pajak dengan surat paksa tertuang dalam PMK 24/ 2008 s.t.d.t.d PMK 85/2010. Berdasarkan beleid tersebut penagihan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan surat teguran.

Surat teguran tersebut disampaikan setelah 7 hari sejak tanggal jatuh tempo. Kemudian, apabila wajib pajak belum melunasi utang pajaknya hingga melewati 21 hari sejak tanggal disampaikannya surat teguran maka surat paksa diterbitkan.

Baca Juga: Penegakan Hukum Harus Diikuti Optimalisasi Penagihan Pajak

Surat paksa diterbitkan pejabat dan disampaikan langsung oleh juru sita kepada penanggung pajak. Apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya hingga melewati 2 x 24 jam sejak surat paksa diberitahukan maka pejabat akan menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.

Simpulan
BERDASARKAN penjabaran yang diberikan dapat disimpulkan pengertian dari penagihan pajak dengan surat paksa adalah tindakan yang dilakukan agar penanggung pajak melunasi utang pajaknya beserta dengan biaya penagihan.

Surat paksa dapat diterbitkan setelah surat teguran disampaikan. Apabila 21 hari setelah surat teguran disampaikan penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya, maka surat paksa diterbitkan. Surat paksa tersebut harus dilunasi oleh penanggung pajak dalam waktu 2 x 24 jam. (Bsi)

Baca Juga: Tagih Pajak Kendaraan dan PBB-P2, Dua Pemda Ini Bakal Bersinergi

Topik : penagihan pajak dengan surat paksa, penagihan pajak, kamus pajak
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 13 April 2021 | 13:29 WIB
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
Senin, 12 April 2021 | 17:44 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 12 April 2021 | 10:50 WIB
KABUPATEN TABANAN
Jum'at, 09 April 2021 | 17:58 WIB
KAMUS PAJAK
berita pilihan
Jum'at, 14 Mei 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Jum'at, 14 Mei 2021 | 10:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 14 Mei 2021 | 09:00 WIB
KOTA BALIKPAPAN
Jum'at, 14 Mei 2021 | 08:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK
Jum'at, 14 Mei 2021 | 07:00 WIB
PP 64/2021
Jum'at, 14 Mei 2021 | 06:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 13 Mei 2021 | 15:00 WIB
KANWIL DJP JATIM I
Kamis, 13 Mei 2021 | 14:00 WIB
KABUPATEN PANGANDARAN
Kamis, 13 Mei 2021 | 13:00 WIB
TRANSAKSI CRYPTOCURRENCY