Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 22 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Rabu, 22 September 2021 | 18:12 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 22 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 20 September 2021 | 19:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Rabu, 22 September 2021 | 17:27 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Rabu, 22 September 2021 | 12:28 WIB
AGENDA PAJAK
Rabu, 22 September 2021 | 12:02 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Selasa, 21 September 2021 | 17:20 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Setoran Pajak Makin Susut Karena PPKM, Penagihan Pajak Digencarkan

A+
A-
1
A+
A-
1
Setoran Pajak Makin Susut Karena PPKM, Penagihan Pajak Digencarkan

Ilustrasi.

BOGOR, DDTCNews – Perpanjangan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) oleh pemerintah pusat diproyeksikan akan makin menekan kinerja pajak daerah Pemkot Bogor pada tahun ini.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor Deni Hendana mengatakan pihaknya akan fokus pada penagihan piutang pajak untuk mencapai target penerimaan pajak daerah 2021 seiring dengan perpanjangan PPKM tersebut.

"PPKM yang saat ini masih berjalan bahkan diperpanjang memang pasti memberikan dampak pada pendapatan daerah, baik itu pendapatan dari pajak maupun retribusi," katanya , dikutip pada Jumat (23/7/2021).

Baca Juga: Soal Bantuan Penagihan Pajak RUU KUP, DPR Beri Sejumlah Catatan

Deni menilai pengaruh PPKM terhadap penerimaan pajak akan mulai terlihat pada Agustus 2021 dan berpotensi menekan kinerja beberapa jenis pajak daerah di antaranya seperti pajak restoran dan pajak hotel.

Hal ini tercermin dari kinerja setoran pajak restoran hingga hiburan saat pembatasan aktivitas mulai diberlakukan. "Saat pemberlakuan PSBB awal 2020, pendapatan pajak pada April dan Mei turun signifikan, terutama dari hotel dan restoran," tuturnya seperti dilansir metropolitan.id.

Hal yang sama pun terjadi pada tahun ini. Akibat PPKM, pendapatan pajak hotel dan pajak restoran mencatatkan realisasi penerimaan terendah sepanjang semester I/2021 ketimbang jenis pajak daerah lainnya.

Baca Juga: Turun ke Lapangan, Begini Cara Ditjen Pajak Olah Data yang Dikumpulkan

Realisasi pajak daerah sampai dengan Juni 2021 mencapai Rp307,2 miliar atau 47,1% dari target senilai Rp651 miliar. Setoran Pajak hotel terealiasi senilai Rp31,6 miliar atau 44,5% atau dari target sejumlah Rp70,9 miliar.

Sementara itu, realisasi setoran pajak restoran mencapai Rp55,6 miliar atau 39,4% dari target Rp140,9 miliar. Adapun PBB dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi penyokong penerimaan pajak Pemkot Bogor.

Sepanjang paruh pertama tahun ini, realisasi penerimaan PBB sudah mencapai Rp94 miliar atau 58,9% dari target Rp160 miliar. Kemudian, realisasi setoran BPHTB mencapai Rp85,1 miliar atau 51,6% dari target Rp165 miliar. (rig)

Baca Juga: Punya Utang Pajak, Aset 5 Perusahaan Ini Disita DJP

Topik : pemkot bogor, penagihan pajak, pajk hotel, pajak restoran, pajak daerah

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 17 September 2021 | 13:00 WIB
KOTA BATAM

Masih Jauh dari Target, Warga Diimbau Manfaatkan Pemutihan Pajak PBB

Jum'at, 17 September 2021 | 11:30 WIB
PROVINSI BALI

Aturan Disusun, Pemda Siapkan Jenis Retribusi Baru

Kamis, 16 September 2021 | 11:00 WIB
KOTA BALIKPAPAN

Cuma Bulan Ini, Pemkot Tawarkan Pemutihan Pajak PBB

Kamis, 16 September 2021 | 10:17 WIB
NUSA TENGGARA TIMUR

Keluar Masuk Ternak di NTT Perlu Surat Keterangan dari Kantor Pajak

berita pilihan

Rabu, 22 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Kawasan Daur Ulang Berikat?

Rabu, 22 September 2021 | 18:30 WIB
MAURITIUS

Kapok Jadi Tax Haven, Negara Ini Reformasi Aturan Pajaknya

Rabu, 22 September 2021 | 18:12 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Pengenaan PPN Jasa Keagenan Kapal Asing

Rabu, 22 September 2021 | 18:09 WIB
KEBIJAKAN MONETER

Likuiditas Positif, Uang Beredar di Indonesia Tembus Rp7.198 Triliun

Rabu, 22 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sistem Pajak Progresif Makin Tak Relevan, Begini Penjelasan DPD RI

Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK

Penurunan Tarif Pajak Bunga Obligasi, Apakah Hanya untuk WPLN?

Rabu, 22 September 2021 | 17:30 WIB
KANWIL DJP JAWA BARAT I

Sandera Wajib Pajak, Kanwil DJP Jajaki Kerja Sama dengan Kemenkumham

Rabu, 22 September 2021 | 17:27 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Perlunya Antisipasi Risiko Kenaikan Tarif PPN

Rabu, 22 September 2021 | 17:00 WIB
UNI EROPA

Tekan Penyimpangan, Sistem PPN dan Kepabeanan Perlu Diperkuat

Rabu, 22 September 2021 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DPR Sampaikan Beberapa Usulan Perihal Alternative Minimum Tax