BERITA TERKINI
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (tangkapan layar)
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah merancang defisit APBN 2023 akan berada di rentang 2,61%-2,9% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan defisit tersebut akan kembali ke level paling tinggi 3%, sesuai dengan perintah UU 2/2020. Menurutnya, pemerintah akan menyusun APBN 2023 secara hati-hati dengan mempertimbangkan berbagai risiko dan tantangan yang terjadi pada tahun depan.
"Melalui akselerasi pemulihan ekonomi, reformasi struktural, dan reformasi fiskal, diharapkan kebijakan fiskal 2023 tetap efektif dalam mendukung pemulihan ekonomi namun APBN tetap kredibel dan sustainable," katanya dalam rapat paripurna DPR dengan agenda penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2023, Jumat (20/5/2022).
Sri Mulyani mengatakan pendapatan negara pada 2023 akan semakin meningkat ke kisaran 11,19%-11,7% terhadap PDB. Sementara itu, belanja negara akan mencapai kisaran 13,8%-14,6% terhadap PDB. Keseimbangan primer akan mulai bergerak menuju positif di kisaran minus (-)0,46% hingga 0,65% terhadap PDB.
Defisit juga akan diproyeksi semakin mengecil ke level 2,61%-2,9% terhadap PDB, dengan rasio utang akan tetap terkendali di kisaran 40,58%-42,42% terhadap PDB.
Sri Mulyani menambahkan salah satu tantangan yang harus diwaspadai yakni lonjakan inflasi dunia sebagai akibat perang antara Rusia dan Ukraina, terutama di negara-negara maju seperti Amerika Serikat. Menurutnya, lonjakan inflasi itu akan memberikan dampak rambatan dalam bentuk keluarnya arus modal dari negara berkembang dan naiknya imbal hasil surat berharga negara.
Menurut Sri Mulyani, tekanan inflasi di Indonesia tidak setinggi di negara lain karena kenaikan harga energi global diredam oleh APBN.
"APBN menjadi shock absorber yang konsekuensinya menyebabkan kebutuhan belanja subsidi energi dan kompensasi meningkat tajam," ujarnya.
Melalui UU 2/2020, pemerintah berkomitmen mengembalikan defisit APBN ke level 3% pada 2023. Defisit APBN sempat melebar hingga 6,09% terhadap PDB pada 2020 dan berangsur turun menjadi 4,65% PDB pada 2021.
Memasuki 2022, pemerintah awalnya merencanakan defisit APBN senilai Rp868,0 triliun atau 4,85% terhadap PDB. Kemudian dengan kesepakatan Banggar DPR, defisit kini ditargetkan senilai Rp840,2 triliun atau 4,5% PDB. (sap)
