Fokus
Data & Alat
Rabu, 23 November 2022 | 10:00 WIB
KURS PAJAK 23 NOVEMBER - 29 NOVEMBER 2022
Rabu, 16 November 2022 | 09:45 WIB
KURS PAJAK 16 NOVEMBER - 22 NOVEMBER 2022
Rabu, 09 November 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 09 NOVEMBER - 15 NOVEMBER 2022
Rabu, 02 November 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 02 NOVEMBER - 08 NOVEMBER 2022
Reportase

Sesuai Skenario, Defisit APBN 2023 Dirancang 2,61%-2,9% PDB

A+
A-
0
A+
A-
0
Sesuai Skenario, Defisit APBN 2023 Dirancang 2,61%-2,9% PDB

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah merancang defisit APBN 2023 akan berada di rentang 2,61%-2,9% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan defisit tersebut akan kembali ke level paling tinggi 3%, sesuai dengan perintah UU 2/2020. Menurutnya, pemerintah akan menyusun APBN 2023 secara hati-hati dengan mempertimbangkan berbagai risiko dan tantangan yang terjadi pada tahun depan.

"Melalui akselerasi pemulihan ekonomi, reformasi struktural, dan reformasi fiskal, diharapkan kebijakan fiskal 2023 tetap efektif dalam mendukung pemulihan ekonomi namun APBN tetap kredibel dan sustainable," katanya dalam rapat paripurna DPR dengan agenda penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2023, Jumat (20/5/2022).

Baca Juga: Pajak Korporasi Tumbuh Tertinggi, Kemenkeu: Angsuran PPh Badan Solid

Sri Mulyani mengatakan pendapatan negara pada 2023 akan semakin meningkat ke kisaran 11,19%-11,7% terhadap PDB. Sementara itu, belanja negara akan mencapai kisaran 13,8%-14,6% terhadap PDB. Keseimbangan primer akan mulai bergerak menuju positif di kisaran minus (-)0,46% hingga 0,65% terhadap PDB.

Defisit juga akan diproyeksi semakin mengecil ke level 2,61%-2,9% terhadap PDB, dengan rasio utang akan tetap terkendali di kisaran 40,58%-42,42% terhadap PDB.

Sri Mulyani menambahkan salah satu tantangan yang harus diwaspadai yakni lonjakan inflasi dunia sebagai akibat perang antara Rusia dan Ukraina, terutama di negara-negara maju seperti Amerika Serikat. Menurutnya, lonjakan inflasi itu akan memberikan dampak rambatan dalam bentuk keluarnya arus modal dari negara berkembang dan naiknya imbal hasil surat berharga negara.

Baca Juga: Konsumsi Makin Tinggi, Realisasi Cukai Minuman Beralkohol Tumbuh 29%

Menurut Sri Mulyani, tekanan inflasi di Indonesia tidak setinggi di negara lain karena kenaikan harga energi global diredam oleh APBN.

"APBN menjadi shock absorber yang konsekuensinya menyebabkan kebutuhan belanja subsidi energi dan kompensasi meningkat tajam," ujarnya.

Melalui UU 2/2020, pemerintah berkomitmen mengembalikan defisit APBN ke level 3% pada 2023. Defisit APBN sempat melebar hingga 6,09% terhadap PDB pada 2020 dan berangsur turun menjadi 4,65% PDB pada 2021.

Baca Juga: Kemenkeu Sebut Tidak Semua Pemindahbukuan Bisa Dilakukan via e-Pbk

Memasuki 2022, pemerintah awalnya merencanakan defisit APBN senilai Rp868,0 triliun atau 4,85% terhadap PDB. Kemudian dengan kesepakatan Banggar DPR, defisit kini ditargetkan senilai Rp840,2 triliun atau 4,5% PDB. (sap)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : APBN, defisit, surplus, belanja pemerintah, penerimaan negara, belanja subsidi, belanja pajak, Sri Mulyani

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 23 November 2022 | 16:11 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Ada Ancaman Reflasi pada 2023, Begini Respons Sri Mulyani

Rabu, 23 November 2022 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pertaruhkan Uang Rakyat, Sri Mulyani Ingatkan Optimalisasi Aset Negara

Kamis, 17 November 2022 | 13:45 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani: Reformasi Kesehatan Penentu Kualitas Hidup Masyarakat

Rabu, 16 November 2022 | 10:45 WIB
PMK 165/2022

PMK Baru! Kemenkeu Revisi Aturan Transaksi SUN secara Langsung

berita pilihan

Senin, 28 November 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Big Data dan Big Data Analytic?

Senin, 28 November 2022 | 18:03 WIB
PER-13/BC/2021

Ingat! Daftar IMEI di Bea Cukai Maksimal 60 Hari Sejak Kedatangan

Senin, 28 November 2022 | 18:01 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Pajak Korporasi Tumbuh Tertinggi, Kemenkeu: Angsuran PPh Badan Solid

Senin, 28 November 2022 | 18:00 WIB
KPP MADYA JAKARTA BARAT

Surat Setoran Pajak Tak Perlu Dibuat untuk Setiap Transaksi

Senin, 28 November 2022 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Pengajuan Pemindahbukuan Tidak Ada Batas Waktu, Simak Penjelasan DJP

Senin, 28 November 2022 | 17:00 WIB
KABUPATEN BANYUWANGI

459 Kendaraan Dinas Belum Bayar Pajak, Pejabat Daerah Ungkap Sebabnya

Senin, 28 November 2022 | 16:37 WIB
KTT G-20

Jokowi Bakal Bentuk Satgas Khusus untuk Tindaklanjuti Hasil KTT G-20

Senin, 28 November 2022 | 16:30 WIB
UPAH MINIMUM PROVINSI

Catat! Hari Ini Batas Akhir Pengumuman Upah Minimum Provinsi 2023

Senin, 28 November 2022 | 16:00 WIB
PAJAK DAERAH

Kemenkeu Bidik Setoran Pajak Rokok 2023 Capai Rp22,79 Triliun

Senin, 28 November 2022 | 15:45 WIB
IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Sederet Insentif Pajak untuk Financial Center IKN, Ini Daftarnya