Review
Jum'at, 27 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (2)
Kamis, 26 Januari 2023 | 15:53 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (1)
Kamis, 26 Januari 2023 | 14:40 WIB
KONSULTASI PERPAJAKAN
Rabu, 25 Januari 2023 | 17:15 WIB
LAPORAN DARI AUSTRALIA
Fokus
Data & Alat
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Rabu, 11 Januari 2023 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 11 JANUARI - 17 JANUARI 2022
Rabu, 04 Januari 2023 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 04 JANUARI - 10 JANUARI 2023
Reportase

Sengketa PPh Pasal 26 atas Reklasifikasi Biaya Royalti Menjadi Dividen

A+
A-
1
A+
A-
1
Sengketa PPh Pasal 26 atas Reklasifikasi Biaya Royalti Menjadi Dividen

RESUME Putusan Peninjauan Kembali (PK) ini merangkum sengketa mengenai beberapa koreksi positif pajak penghasilan (PPh) Pasal 26. Adapun koreksi PPh Pasal 26 yang dimaksud berhubungan dengan transaksi pembayaran bunga kepada pihak afiliasi, pembayaran royalti teknik pengecatan, dan koreksi tarif PPh Pasal 26.

Dalam perkara ini, wajib pajak melakukan transaksi dengan X Co yang berdomisili di Jepang. Transaksi yang dilakukan antara wajib pajak dan X Co ialah kegiatan pinjam-meminjam dan pemanfaatan know how atas teknik pengecatan.

Otoritas pajak berpendapat biaya bunga yang dibayarkan kepada X Co selaku pemberi pinjaman merupakan dividen terselubung. Biaya royalti yang dibayarkan kepada X Co juga merupakan dividen karena tidak ada bukti yang menunjukkan eksistensi royalti atas know how teknik pengecatan. Selain itu, surat keterangan domisili (SKD) yang dilampirkan wajib pajak tidak memenuhi ketentuan administratif, sehingga dilakukan penyesuaian besaran tarif PPh Pasal 26.

Baca Juga: Begini Ketentuan Pengajuan Keberatan oleh Wajib Pajak dalam PP 50/2022

Di sisi lain, wajib pajak tidak sepakat dengan pendapat otoritas pajak. Wajib pajak menyatakan transaksi pembayaran bunga dan royalti telah dipungut pajak dengan benar. Wajib pajak berpendapat transaksi yang dimaksud bukan merupakan dividen terselubung.

Pada tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan untuk mengabulkan seluruhnya permohonan banding yang diajukan wajib pajak. Kemudian, di tingkat PK, Mahkamah Agung menolak permohonan PK yang diajukan otoritas pajak.

Apabila tertarik membaca putusan ini lebih lengkap, kunjungi laman Direktori Putusan Mahkamah Agung atau Perpajakan ID.

Baca Juga: Sengketa Jasa Periklanan Sebagai Objek PPh Pasal 23

Kronologi

WAJIB pajak mengajukan banding ke Pengadilan Pajak atas keberatannya terhadap penetapan otoritas pajak. Terkait dengan sengketa biaya bunga, Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat wajib pajak tidak menjadikan transaksi pinjaman sebagai alat untuk memberikan dividen secara terselubung. Oleh sebab itu, sengketa PPh Pasal 26 atas reklasifikasi bunga menjadi dividen tidak dapat dipertahankan.

Majelis Hakim Pengadilan Pajak juga menilai pembayaran royalti atas penggunaan know how berupa teknik pengecatan dapat dibuktikan dengan perjanjian yang disepakati antara wajib pajak dan X Co. Dengan demikian, reklasifikasi PPh Pasal 26 atas pembayaran royalti menjadi pembayaran dividen tidak dapat dipertahankan.

Berikutnya, mengenai sengketa koreksi tarif PPh Pasal 26, Majelis Hakim Pengadilan Pajak berpendapat meskipun form DGT-1 tidak diisi secara lengkap, wajib pajak berhasil membuktikan lawan transaksi berdomisili di Jepang.

Baca Juga: Sengketa Nilai Pabean atas Bea Masuk terhadap Biaya Royalti

Terhadap permohonan banding itu, Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan mengabulkan seluruhnya permohonan banding yang diajukan wajib pajak. Dengan diterbitkannya Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 71576/PP/M.XIA/13/2016 tanggal 13 Juni 2016, otoritas pajak mengajukan upaya hukum PK secara tertulis ke Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada 27 September 2016.

Pokok sengketa dalam perkara ini adalah permohonan banding yang tidak dapat diterima Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas koreksi DPP PPh Pasal 26 masa pajak November 2011. Pertama, reklasifikasi PPh Pasal 26 atas biaya bunga menjadi dividen. Kedua, reklasifikasi PPh Pasal 26 atas biaya royalti menjadi dividen. Ketiga, koreksi tarif PPh Pasal 26.

Pendapat Pihak yang Bersengketa

PEMOHON PK selaku otoritas pajak menyatakan keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak. Sebagai informasi, Termohon PK menjalankan usaha pengecatan kendaraan di Indonesia.

Baca Juga: Pengadilan Pajak Luncurkan e-Tax Court pada April 2023

Dalam menjalankan usahanya, Termohon PK melakukan transaksi dengan X Co yang berkedudukan di Jepang. Adapun transaksi yang dilakukan antara Termohon PK dan X Co ialah kegiatan pinjam-meminjam dan pemanfaatan know how terkait dengan teknik pengecatan.

Kemudian, terhadap transaksi tersebut menimbulkan 3 sengketa. Pertama, sengketa PPh Pasal 26 atas reklasifikasi biaya bunga menjadi dividen. Dalam perkara ini, Termohon PK menerima pinjaman sejumlah dana dari X Co. Terhadap pinjaman tersebut, Termohon PK wajib membayar kembali dana yang dipinjam beserta bunganya.

Menurut Pemohon PK, bunga yang dibayarkan oleh Termohon PK kepada X Co secara substantif merupakan dividen terselubung. Sebab, X Co memiliki penyertaan modal sebesar 99% atas Termohon PK, sehingga terjalin hubungan istimewa.

Baca Juga: Demi Menekan Jumlah Gugatan, DJP Akan Terus Perbaiki Prosedur

Dalam laporan keuangan Termohon PK dan hasil pemeriksaan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2011 diketahui X Co, selaku pemberi pinjaman belum, menyetor penuh modal dasar sebagaimana tercantum dalam akta pendirian. Selain itu, Termohon PK tidak mampu memberikan perincian penghitungan pembayaran bunga dan dokumen pendukung yang dapat membuktikan kebenaran adanya pemberian pinjaman.

Kedua, sengketa PPh Pasal 26 atas reklasifikasi biaya royalti teknik pengecatan menjadi dividen. Atas perkara ini, Termohon PK membayar royalti kepada X Co atas pemberian informasi teknik pengecatan.

Namun, Pemohon PK menilai pembayaran royalti tidak diperkuat dengan adanya bukti kepemilikan formal atas know how atau keterampilan unik yang dimiliki X Co. Termohon PK juga tidak dapat menunjukkan bukti material dan formal terkait dengan eksistensi royalti atas know how teknik pengecatan.

Baca Juga: Sengketa PPh Pasal 23 atas Pembayaran Biaya Kontribusi

Ketiga, koreksi tarif PPh Pasal 26. Pemohon PK berpendapat Termohon PK tidak memenuhi persyaratan administratif dalam pengisian SKD. Alasannya, Termohon PK tidak mengisi form DGT-1 secara lengkap dan benar.

Oleh sebab itu, Pemohon PK berpendapat Termohon PK tidak dapat menggunakan tarif PPh Pasal 26 berdasarkan pada perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) antara Indonesia dan Jepang.

Sebaliknya, Termohon PK tidak sependapat dengan pernyataan Pemohon PK. Termohon PK menilai bunga kepada X Co wajib dibayarkan atas pinjaman yang diterima. Oleh sebab itu, Termohon PK menyatakan pembayaran bunga kepada X Co bukanlah pembayaran atas dividen.

Baca Juga: PP 50/2022 Perinci Aturan Pelunasan Kerugian Negara dalam Kasus Pajak

Kemudian, terkait dengan biaya royalti, Termohon PK menjelaskan pembayaran dilakukan sehubungan dengan pemberian informasi teknik pengecatan oleh X Co. Dengan demikian, Termohon PK menegaskan pembayaran royalti kepada X Co bukanlah dividen terselubung.

Sebagai informasi, Termohon PK tidak memiliki departemen penelitian dan pengembangan, sehingga informasi teknik pengecatan yang dimiliki X Co sangat membantu untuk mencapai efisiensi produksi.

Sementara itu, perihal koreksi tarif PPh Pasal 26, Termohon PK menyebutkan telah melampirkan SKD saat menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 26. Form DGT-1 yang diberikan kepada Pemohon PK juga telah mencantumkan nama pejabat dan otoritas perpajakan yang berwenang di Jepang serta telah mendapat pengesahan dari pejabat yang bersangkutan. Oleh sebab itu, Termohon PK dapat menggunakan tarif bunga dan royalti yang berlaku sesuai dengan P3B antara Indonesia dan Jepang.

Baca Juga: Apa Itu Banding dalam Ranah Perpajakan?

Pertimbangan Mahkamah Agung

MAHKAMAH Agung berpendapat alasan-alasan permohonan PK tidak dapat dibenarkan. Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding sudah tepat dan benar. Adapun terhadap perkara ini, terdapat 2 pertimbangan hukum Mahkamah Agung sebagai berikut.

Pertama, alasan Pemohon PK mengenai koreksi objek PPh Pasal 26 masa pajak November 2011 berupa reklasifikasi biaya bunga dan biaya royalti menjadi dividen dan koreksi besaran tarif PPh Pasal 26 tidak dapat dipertahankan.

Sebab, setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan kedua belah pihak, pendapat Pemohon PK tidak dapat menggugurkan fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

Baca Juga: PP 50/2022 Perinci Interaksi MAP dengan Upaya Hukum Wajib Pajak

Kedua, penetapan besaran tarif atas pembayaran royalti oleh Termohon PK kepada X Co dapat mengacu pada P3B antara Indonesia dan Jepang. Hal ini dilakukan karena Termohon PK telah memenuhi persyaratan administratif berupa SKD untuk membuktikan domisili X Co.

Berdasarkan pada pertimbangan di atas, Mahkamah Agung menilai permohonan PK tidak beralasan, sehingga harus ditolak. Dengan demikian, Pemohon PK ditetapkan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara.

Baca Juga: 21 Calon Hakim Pengadilan Pajak Berhak Mengikuti Seleksi Wawancara
(Disclaimer)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : resume putusan, pengadilan pajak, sengketa pajak, PPh Pasal 26

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 30 November 2022 | 18:41 WIB
UU PPh

Simak, Ini Jenis Penghasilan yang Dipotong PPh 26 Tidak Final

Rabu, 30 November 2022 | 11:27 WIB
OPINI PAJAK

Imbalan Bunga sebagai Wujud Keadilan

Kamis, 24 November 2022 | 12:03 WIB
PENGADILAN PAJAK

Bangun Sistem e-Tax Court, Pengadilan Pajak Lakukan Studi Banding

Jum'at, 18 November 2022 | 18:34 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPh Pasal 23 atas Pembayaran Bunga

berita pilihan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ekonomi Pulih, Sri Mulyani Sebut Skala Insentif Pajak Sudah Diturunkan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Batas Restitusi Dipercepat Jadi Rp5 Miliar, Sri Mulyani Bilang Begini

Sabtu, 28 Januari 2023 | 13:30 WIB
PP 50/2022

Ini Maksud 'Dimulainya Penyidikan' dalam Pengungkapan Ketidakbenaran

Sabtu, 28 Januari 2023 | 13:00 WIB
KABUPATEN REMBANG

Kepala Desa Dikumpulkan Gara-Gara Validasi NIK dan NPWP, Ada Apa?

Sabtu, 28 Januari 2023 | 12:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Penawaran Perdana SUN Khusus PPS Tahun Ini, Begini Hasilnya

Sabtu, 28 Januari 2023 | 12:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Ngeri! Bea Cukai dan Polri Sita Sabu 149 Kg Jaringan Malaysia-Aceh 

Sabtu, 28 Januari 2023 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

5 Alasan Wajib Pajak Bisa Ajukan Permintaan Sertifikat Elektronik Baru

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Partai Oposisi Usulkan Pengenaan Windfall Tax untuk Danai Stimulus

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:00 WIB
PMK 203/2017

Pembebasan Bea Masuk US$500 Diberikan Per Penumpang, Bukan Per Barang

Sabtu, 28 Januari 2023 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Insentif Atas Impor Alkes dan Vaksin Covid Selama 3 Tahun Tembus Rp3 T