Berita
Selasa, 11 Agustus 2020 | 17:08 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Selasa, 11 Agustus 2020 | 16:39 WIB
INSENTIF PAJAK
Selasa, 11 Agustus 2020 | 15:52 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
Selasa, 11 Agustus 2020 | 15:51 WIB
AMERIKA SERIKAT
Review
Selasa, 11 Agustus 2020 | 09:20 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 09 Agustus 2020 | 09:00 WIB
KEPALA KKP PRATAMA JAKARTA MAMPANG PRAPATAN IWAN SETYASMOKO:
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:26 WIB
TAJUK
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:19 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Selasa, 11 Agustus 2020 | 12:09 WIB
ALI SADIKIN:
Senin, 10 Agustus 2020 | 17:29 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:15 WIB
TIPS PAJAK
Data & alat
Selasa, 11 Agustus 2020 | 14:30 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 16:12 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PERPAJAKAN
Komunitas
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 14:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 11:15 WIB
IPB ACCOUNTING COMPETITION 2020
Kamis, 06 Agustus 2020 | 18:46 WIB
UNIVERSITAS MULIA
Reportase

Sebelum Pemeriksaan, Ini Pengawasan Wajib Pajak Belum Ber-NPWP

A+
A-
7
A+
A-
7
Sebelum Pemeriksaan, Ini Pengawasan Wajib Pajak Belum Ber-NPWP

Ilustrasi gedung DJP. 

JAKARTA, DDTCNews – Dalam pengawasan berbasis kewilayahan yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, otoritas akan mendapatkan data terkait wajib pajak (WP) yang telah memiliki NPWP dan data terkait WP yang belum memiliki NPWP.

Bagaimana tindak lanjut pengawasan terhadap wajib pajak yang belum memiliki NPWP? Berdasarkan Surat Edaran Ditjen Pajak No. SE-07/PJ/2020 dinyatakan terhadap data terkait WP yang belum memiliki NPWP dilakukan penentuan Daftar Sasaran Ekstensifikasi sesuai SE-24/2019.

“Tindak lanjut pengawasan atas WP yang terdapat dalam Daftar Sasaran Ekstensifikasi … dilakukan melalui kegiatan ekstensifikasi sesuai dengan SE-14/2019,” demikian bunyi ketentuan dalam beleid tersebut.

Baca Juga: Penambahan Diskon Angsuran PPh Pasal 25 Jadi 50% Berlaku Otomatis

Sesuai SE-24/2019 terkait implementasi compliance risk management (CRM), Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE) adalah daftar WP yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif tapi belum mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

WP yang tercantum dalam DSE diurutkan berdasarkan hasil analisis risiko yang dilakukan DJP. Adapun hasil analisis risiko yang dimaksud merupakan output dari CRM Fungsi Ekstensifikasi yang ditampilkan pada sistem informasi yang disediakan oleh DJP. Simak artikel ‘Tidak Punya NPWP? Bisa Jadi Anda Masuk Daftar Sasaran Ditjen Pajak’.

Sesuai SE–14/2019 tentang Tata Cara Ekstensifikasi, Ditjen Pajak (DJP) menetapkan empat wajib pajak (WP) yang menjadi sasaran ekstensifikasi. Keempat WP itu adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi, korporasi (badan), serta bendahara yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut pajak. Simak artikel ‘Ini 4 Sasaran Ekstensifikasi Ditjen Pajak’.

Baca Juga: DJP Bakal Libatkan Telkom dalam Uji Coba Unifikasi SPT Masa PPh

Dalam SE-07/2020 disebutkan terhadap WP yang diberikan NPWP melalui kegiatan ekstensifikasi, baik melalui permohonan maupun secara jabatan, dilakukan pemberian edukasi mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan, yaitu perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak.

“Dalam hal WP tidak memenuhi kewajiban perpajakan setelah diberikan edukasi … dilakukan pengawasan melalui penyampaian SP2DK [Surat Permintaan Penjelasan dan Data dan/atau Keterangan] sesuai SE-39/2015, SE-49/2016,” demikian bunyi ketentuan dalam beleid tersebut.

Jika WP tidak memenuhi kewajiban perpajakan setelah dilaksanakan pengawasan melalui SP2DK, akan dilakukan penyampaian usulan pemeriksaan dengan membuat analisis risiko sesuai dengan SE-15/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan.

Baca Juga: Prosedur Pengajuan dan Penelitian Insentif Restitusi PPN Pendahuluan

Analisis risiko adalah kegiatan yang dilakukan untuk menilai tingkat ketidakpatuhan WP yang berisiko menimbulkan hilangnya potensi penerimaan pajak. (kaw)

Topik : pengawasan, pemeriksaan pajak, CRM, DJP, Ditjen Pajak, kepatuhan pajak, KPP Pratama, pengawasan berb
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 07:30 WIB
PELAYANAN PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 16:11 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 12:07 WIB
PER-14/PJ/2020
berita pilihan
Selasa, 11 Agustus 2020 | 17:08 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Selasa, 11 Agustus 2020 | 16:39 WIB
INSENTIF PAJAK
Selasa, 11 Agustus 2020 | 15:52 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
Selasa, 11 Agustus 2020 | 15:51 WIB
AMERIKA SERIKAT
Selasa, 11 Agustus 2020 | 15:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 11 Agustus 2020 | 14:45 WIB
KORPORASI
Selasa, 11 Agustus 2020 | 14:30 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Selasa, 11 Agustus 2020 | 14:07 WIB
KABUPATEN TEMANGGUNG
Selasa, 11 Agustus 2020 | 13:53 WIB
PRANCIS
Selasa, 11 Agustus 2020 | 13:48 WIB
BANTUAN LANGSUNG TUNAI