Review
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 11:00 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 14:34 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 11 Agustus 2020 | 09:20 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 09 Agustus 2020 | 09:00 WIB
KEPALA KKP PRATAMA JAKARTA MAMPANG PRAPATAN IWAN SETYASMOKO:
Fokus
Literasi
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 18:09 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 17:26 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 16:17 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 13 Agustus 2020 | 17:19 WIB
AKTIVITAS PEREKONOMIAN
Data & alat
Rabu, 12 Agustus 2020 | 09:14 WIB
KURS PAJAK 12 AGUSTUS-18 AGUSTUS 2020
Selasa, 11 Agustus 2020 | 14:30 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Reportase

Tidak Punya NPWP? Bisa Jadi Anda Masuk Daftar Sasaran Ditjen Pajak

A+
A-
16
A+
A-
16
Tidak Punya NPWP? Bisa Jadi Anda Masuk Daftar Sasaran Ditjen Pajak

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Dengan mengimplementasikan compliance risk management (CRM), Ditjen Pajak akan mempunyai Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE) yang akan digunakan sebagai instrumen untuk memperluas basis pajak.

Ketentuan terkait DSE tersebut kembali disampaikan Dirjen Pajak Robert Pakpahan dalam Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak No. SE-24/PJ/2019. DSE adalah daftar wajib pajak (WP) yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif tapi belum mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP.

“Wajib pajak yang tercantum dalam DSE diurutkan berdasarkan hasil analisis risiko yang dilakukan DJP,” demikian bunyi penggalan beleid yang diteken pada 11 September 2019 tersebut.

Baca Juga: Setoran Perpajakan 2021 Ditarget Tumbuh 5,5%, Ini Kata Sri Mulyani

Adapun hasil analisis risiko yang dimaksud merupakan output dari CRM Fungsi Ekstensifikasi yang ditampilkan pada sistem informasi yang disediakan oleh DJP. WP yang tercantum dalam DSE ditampilkan dalam Peta Kepatuhan CRM Fungsi Ekstensifikasi.

Adapun Peta Kepatuhan CRM Fungsi Ekstensifikasi merupakan peta yang menggambarkan risiko kepatuhan WP dalam mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP. Peta ini yang disusun berdasarkan pada tingkat kemungkinan ketidakpatuhan WP dan tingkat kontribusi WP terhadap penerimaan.

“DSE sebagaimana output CRM Fungsi Ekstensifikasi ditindaklanjuti sesuai urutan risiko kepatuhan WP,” demikian imbuh Dirjen Pajak dalam SE tersebut.

Baca Juga: Simak, Ini Perincian Target Penerimaan Perpajakan RAPBN 2021

Apabila terdapat DSE yang belum dapat dilakukan analisis risiko, DSE tersebut ditindaklanjuti sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan oleh direktorat teknis yang memiliki tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang ekstensifikasi.

Tata cara dan ketentuan terkait pelaksanaan, tindak lanjut, pemantauan, dan evaluasi kegiatan ekstensifikasi dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan mengenai tata cara ekstensifikasi.

CRM, seperti dikutip dalam SE tersebut, secara sederhana dapat digambarkan sebagai sebuah proses pengelolaan risiko kepatuhan WP yang dilakukan secara sistematis oleh DJP.

Baca Juga: Cara Aktivasi e-Objection & Mengajukan Keberatan Melalui DJP Online

Pengelolaan itu dilakukan dengan membuat pilihan perlakuan (treatment) yang dapat digunakan untuk meningkatkan kepatuhan secara efektif sekaligus mencegah ketidakpatuhan berdasarkan perilaku WP dan kapasitas sumber daya yang dimiliki. (kaw)

Topik : compliance risk management, CRM, ekstensifikasi, DJP, NPWP
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Bambang Prasetia

Rabu, 09 Oktober 2019 | 17:04 WIB
Chip di E-KTP itu didesign u SIN ... tentu NPWP sdh dapat sejak lahir.. katanya sdh jadi Industri 4.0
1
artikel terkait
Selasa, 11 Agustus 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 11 Agustus 2020 | 10:12 WIB
PMK 107/2020
Selasa, 11 Agustus 2020 | 08:03 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 11 Agustus 2020 | 07:30 WIB
INTEGRASI DATA PERPAJAKAN
berita pilihan
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 19:57 WIB
RAPBN 2021
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 19:25 WIB
RAPBN 2021
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 19:19 WIB
TAX LEADER GUIDE
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 18:09 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 17:26 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 17:15 WIB
WEBINAR SERIES DDTC
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 16:46 WIB
RAPBN 2021
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 16:27 WIB
RAPBN 2021 DAN NOTA KEUANGAN
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 16:22 WIB
RAPBN 2021