SE-24/2019

Tidak Punya NPWP? Bisa Jadi Anda Masuk Daftar Sasaran Ditjen Pajak

Redaksi DDTCNews | Senin, 07 Oktober 2019 | 17:36 WIB
Tidak Punya NPWP? Bisa Jadi Anda Masuk Daftar Sasaran Ditjen Pajak

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Dengan mengimplementasikan compliance risk management (CRM), Ditjen Pajak akan mempunyai Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE) yang akan digunakan sebagai instrumen untuk memperluas basis pajak.

Ketentuan terkait DSE tersebut kembali disampaikan Dirjen Pajak Robert Pakpahan dalam Surat Edaran (SE) Dirjen Pajak No. SE-24/PJ/2019. DSE adalah daftar wajib pajak (WP) yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif tapi belum mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP.

“Wajib pajak yang tercantum dalam DSE diurutkan berdasarkan hasil analisis risiko yang dilakukan DJP,” demikian bunyi penggalan beleid yang diteken pada 11 September 2019 tersebut.

Baca Juga:
Update! M-Pajak Versi 1.3.0 Dirilis DJP, Ini Beberapa Layanannya

Adapun hasil analisis risiko yang dimaksud merupakan output dari CRM Fungsi Ekstensifikasi yang ditampilkan pada sistem informasi yang disediakan oleh DJP. WP yang tercantum dalam DSE ditampilkan dalam Peta Kepatuhan CRM Fungsi Ekstensifikasi.

Adapun Peta Kepatuhan CRM Fungsi Ekstensifikasi merupakan peta yang menggambarkan risiko kepatuhan WP dalam mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP. Peta ini yang disusun berdasarkan pada tingkat kemungkinan ketidakpatuhan WP dan tingkat kontribusi WP terhadap penerimaan.

“DSE sebagaimana output CRM Fungsi Ekstensifikasi ditindaklanjuti sesuai urutan risiko kepatuhan WP,” demikian imbuh Dirjen Pajak dalam SE tersebut.

Baca Juga:
Humas Pemerintah Perlu Imbau Publik Soal Lapor SPT dan Integrasi NPWP

Apabila terdapat DSE yang belum dapat dilakukan analisis risiko, DSE tersebut ditindaklanjuti sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan oleh direktorat teknis yang memiliki tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang ekstensifikasi.

Tata cara dan ketentuan terkait pelaksanaan, tindak lanjut, pemantauan, dan evaluasi kegiatan ekstensifikasi dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan mengenai tata cara ekstensifikasi.

CRM, seperti dikutip dalam SE tersebut, secara sederhana dapat digambarkan sebagai sebuah proses pengelolaan risiko kepatuhan WP yang dilakukan secara sistematis oleh DJP.

Pengelolaan itu dilakukan dengan membuat pilihan perlakuan (treatment) yang dapat digunakan untuk meningkatkan kepatuhan secara efektif sekaligus mencegah ketidakpatuhan berdasarkan perilaku WP dan kapasitas sumber daya yang dimiliki. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

09 Oktober 2019 | 17:04 WIB

Chip di E-KTP itu didesign u SIN ... tentu NPWP sdh dapat sejak lahir.. katanya sdh jadi Industri 4.0

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Rabu, 21 Februari 2024 | 18:10 WIB LAYANAN PAJAK

Update! M-Pajak Versi 1.3.0 Dirilis DJP, Ini Beberapa Layanannya

Rabu, 21 Februari 2024 | 17:07 WIB KEPATUHAN PAJAK

DJP: Koreksi Transfer Pricing Harus Berangkat dari TPDoc Wajib Pajak

Rabu, 21 Februari 2024 | 16:45 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Insentif PPN Rumah Ditanggung Pemerintah 2024, Download di Sini

Rabu, 21 Februari 2024 | 16:30 WIB PERATURAN MENTERI INVESTASI 6/2023

Penuhi Kriteria Investasi, Impor Mobil Listrik CBU Bebas Bea Masuk

Rabu, 21 Februari 2024 | 15:50 WIB KEBIJAKAN MONETER

Jaga Rupiah dan Inflasi, BI Rate Tetap di Level 6 Persen

Rabu, 21 Februari 2024 | 15:30 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu Pajak Air Permukaan dalam UU HKPD?

Rabu, 21 Februari 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jenis-Jenis Insentif Perpajakan untuk Kendaraan Listrik

Rabu, 21 Februari 2024 | 14:35 WIB STATISTIK CUKAI

Mengenal Skema Pengenaan Cukai Rokok Elektrik di Dunia, Begini Datanya

Rabu, 21 Februari 2024 | 14:19 WIB KEANGGOTAAN OECD

OECD Buka Diskusi Aksesi dengan Indonesia, Begini Kata Pemerintah

Rabu, 21 Februari 2024 | 14:00 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Masih Ada 185.662 Rumah Belum Dialiri Listrik, Ini Strategi Pemerintah