Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Literasi
Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:05 WIB
PROFIL PAJAK KOTA TASIKMALAYA
Jum'at, 21 Januari 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Reportase
Perpajakan.id

Sebelum Naikkan Pajak Parkir, Gubernur Anis Perlu Pertimbangkan Ini

A+
A-
0
A+
A-
0
Sebelum Naikkan Pajak Parkir, Gubernur Anis Perlu Pertimbangkan Ini

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memandang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan perlu mempertimbangkan situasi ekonomi masyarakat dan dunia usaha sebelum memutuskan untuk menaikkan tarif pajak parkir. (Foto: Pemprov DKI Jakarta)

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memandang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan perlu mempertimbangkan situasi ekonomi masyarakat dan dunia usaha sebelum memutuskan untuk menaikkan tarif pajak parkir.

Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto mengatakan pemerintah pusat telah memberikan banyak keringanan kepada masyarakat dan dunia usaha di tengah pandemi. Seharusnya, Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan yang sejalan.

"Pada prinsipnya Kemendagri tidak melarang, tetapi DKI perlu mempertimbangakan situasi dan kondisi masyarakat dan dunia usaha akibat dampak dari pandemi Covid-19," ujar Ardian, Jumat (25/6/2021).

Baca Juga: Warga DKI Bakal Bisa Cicil PBB, Tinggal Tunggu Persetujuan Anies

Secara regulasi, tarif pajak parkir yang ditetapkan oleh Pemprov DKI Jakarta tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Hanya saja, Pemprov DKI Jakarta perlu mempertimbangkan kembali tarif pajak parkir yang terbaru dari sisi kepentingan umum.

Ardian mengatakan evaluasi rancangan Perda Pajak Parkir itu telah dilakukan Pemprov DKI Jakarta. "[Nanti] tinggal di-crosscheck ke mereka [Pemprov DKI Jakarta] exercise terhadap hitungannya," ujar Ardian.

Di lain pihak, Kepala Bidang Peraturan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Indra Satria mengatakan Perda Pajak Parkir yang telah disetujui sejak September tersebut masih belum diimplementasikan. "Biro Hukum sedang berkoordinasi dengan DPRD," ujar Indra.

Baca Juga: Punya Tunggakan Pajak, Pengelola Parkir Ini Ditagih Rp1,5 Miliar

Seperti diketahui, revisi atas Perda 16/2010 tentang Pajak Parkir telah disetujui oleh DPRD DKI Jakarta terhitung sejak September 2020. Dalam perda tersebut, Pemprov DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta sepakat meningkatkan tarif pajak parkir dari 20% menjadi 30%.

Meski demikian, hingga saat ini Perda Pajak Parkir tersebut tak kunjung diimplementasikan dan tarif pajak parkir yang berlaku masih tetap 20%. Selain meningkatkan tarif, Perda Pajak Parkir terbaru juga akan mewajibkan usaha perparkiran untuk menyelenggarakan sistem online.

Sistem online harus diselenggarakan pengusaha parkir paling lambat 6 bulan usai perda diundangkan dan ada sanksi bagi wajib pajak parkir jika tidak melaksanakan sistem online atas transaksi usahanya. Sanksi yang dikenakan berupa pencabutan izin hingga pembatalan izin. (Bsi)

Baca Juga: Sisa 3 Hari! Pemutihan & Diskon Pajak DKI Jakarta Berlaku Sampai Jumat

Topik : anies baswedan, gubernur DKI Jakarta, pajak parkir, perda pajak parkir

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 09 April 2021 | 13:15 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA

Anies Akhirnya Tetapkan NJOP PBB-P2 2021

Jum'at, 26 Maret 2021 | 17:00 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA

Tarif Pajak Terbaru Tak Kunjung Terbit, Kemendagri: Sudah Dievaluasi

Kamis, 25 Februari 2021 | 10:22 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA

Parkir Liar di DKI Marak, Setoran Pajak Makin Tergerus

Jum'at, 05 Februari 2021 | 17:15 WIB
KABUPATEN PANGANDARAN

Gali Potensi Penerimaan, Pemkab Kejar Wajib Pajak Baru

berita pilihan

Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:30 WIB
KABUPATEN TEMANGGUNG

NJOP Naik Drastis, Paguyuban Kades Kompak Menolak

Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Tanggung Jawab Renteng atas Pembayaran PPN

Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:05 WIB
PROFIL PAJAK KOTA TASIKMALAYA

Simak Profil Pajak Kota Mutiara dari Priangan Timur

Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:00 WIB
KABUPATEN SUKAMARA

Optimalkan Pajak Pusat dan Daerah, Pemda Teken MoU dengan DJP

Jum'at, 21 Januari 2022 | 16:11 WIB
HASIL DEBAT 30 Desember 2021—19 Januari 2022

77,24% Peserta Debat Setuju Sidang Online Tetap Ada Pascapandemi

Jum'at, 21 Januari 2022 | 16:00 WIB
GHANA

Pajak Transaksi Elektronik 1,75 Persen Diusulkan ke DPR

Jum'at, 21 Januari 2022 | 15:52 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Objek Tak Kena PPN Dikurangi, Sektor Informal Diharapkan Masuk Sistem

Jum'at, 21 Januari 2022 | 15:35 WIB
UU HPP

Dirjen Pajak Sebut Pengesahan UU HPP Tak Sulut Konfrontasi