Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Saatnya Memetakan Perilaku Wajib Pajak

0
0

DENGAN berakhirnya program pengampunan pajak, apa yang mendesak harus dilakukan oleh otoritas pajak? Jawabannya adalah pembuatan peta perilaku wajib pajak. Pemetaan perilaku ini dimaksudkan untuk mempermudah penentuan jenis perlakuan yang akan diberikan kepada masing-masing kelompok wajib pajak. Pemetaan kelompok dapat dilakukan melalui piramida kelompok wajib pajak sebagaimana yang disarankan oleh OECD (2004) sebagai berikut ini:

Kelompok Pertama, adalah kelompok wajib pajak yang selalu mengikuti ketentuan pajak yang berlaku atau dengan kata lain selalu patuh. Untuk wajib pajak kelompok ini perlakuan yang diberikan adalah dengan memberikan kemudahan dan pelayanan yang prima.

Kelompok Dua, adalah kelompok wajib pajak yang memiliki keinginan yang besar untuk patuh. Namun, keinginan tersebut tidak selalu membuahkan hasil yang positif terutama karena adanya kendala-kendala, misalkan sistem pelaporan yang kompleks ataupun tingginya biaya kepatuhan (cost of compliance). Jenis kelompok ini tidak memiliki perilaku yang konsisten, yaitu kadang patuh dan kadang tidak patuh. Perlakuan yang harus diberikan kepada kelompok ini dengan pemberian bimbingan dan menghilangkan kendala-kendala yang dihadapi oleh mereka, misalnya dengan meminimalkan biaya kepatuhan dan membuat aturan yang sederhana.

Baca Juga: Soal Kepatuhan WP Peserta Tax Amnesty, Ini Penjelasan DJP

Kelompok Tiga, adalah kelompok wajib pajak yang memiliki kecenderungan untuk tidak patuh. Namun, bisa berubah menjadi patuh jika ketidakpatuhan yang mereka lakukan terdeteksi oleh otoritas pajak. Secara perilaku, Kelompok Tiga ini sama dengan Kelompok Dua. Terhadap kelompok ini, agar mereka menjadi patuh bisa dilakukan melalui pemeriksaan yang didukung dengan data valid.

Kelompok Empat, adalah kelompok wajib pajak yang memang telah memutuskan untuk tidak patuh. Untuk kelompok ini, otoritas pajak dapat menggunakan segala upaya untuk memaksa mereka patuh, termasuk pemberian sanksi pidana perpajakan.

Dari pemetaan kelompok wajib pajak di atas, pesan pentingnya adalah setiap kelompok wajib pajak akan mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan perilakunya. Dengan kata lain, jangan sampai wajib pajak patuh diberi perlakuan seperti wajib pajak tidak patuh. Atau sebaliknya, wajib pajak yang tidak patuh atau bahkan selama ini berada di luar sistem administrasi pajak (tidak memiliki NPWP) tidak dilakukan tindakan penegakan hukum pajak apapun.

Baca Juga: Misbakhun akan Jaga Tax Amnesty II di DPR, Asalkan..

Gambar di atas menunjukkan piramida kelompok perilaku wajib pajak yang disarankan oleh OECD.

Kelompok Dua, adalah kelompok wajib pajak yang memiliki keinginan yang besar untuk patuh. Namun, keinginan tersebut tidak selalu membuahkan hasil yang positif terutama karena adanya kendala-kendala, misalkan sistem pelaporan yang kompleks ataupun tingginya biaya kepatuhan (cost of compliance). Jenis kelompok ini tidak memiliki perilaku yang konsisten, yaitu kadang patuh dan kadang tidak patuh. Perlakuan yang harus diberikan kepada kelompok ini dengan pemberian bimbingan dan menghilangkan kendala-kendala yang dihadapi oleh mereka, misalnya dengan meminimalkan biaya kepatuhan dan membuat aturan yang sederhana.

Baca Juga: Soal Kepatuhan WP Peserta Tax Amnesty, Ini Penjelasan DJP

Kelompok Tiga, adalah kelompok wajib pajak yang memiliki kecenderungan untuk tidak patuh. Namun, bisa berubah menjadi patuh jika ketidakpatuhan yang mereka lakukan terdeteksi oleh otoritas pajak. Secara perilaku, Kelompok Tiga ini sama dengan Kelompok Dua. Terhadap kelompok ini, agar mereka menjadi patuh bisa dilakukan melalui pemeriksaan yang didukung dengan data valid.

Kelompok Empat, adalah kelompok wajib pajak yang memang telah memutuskan untuk tidak patuh. Untuk kelompok ini, otoritas pajak dapat menggunakan segala upaya untuk memaksa mereka patuh, termasuk pemberian sanksi pidana perpajakan.

Dari pemetaan kelompok wajib pajak di atas, pesan pentingnya adalah setiap kelompok wajib pajak akan mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan perilakunya. Dengan kata lain, jangan sampai wajib pajak patuh diberi perlakuan seperti wajib pajak tidak patuh. Atau sebaliknya, wajib pajak yang tidak patuh atau bahkan selama ini berada di luar sistem administrasi pajak (tidak memiliki NPWP) tidak dilakukan tindakan penegakan hukum pajak apapun.

Baca Juga: Misbakhun akan Jaga Tax Amnesty II di DPR, Asalkan..

Gambar di atas menunjukkan piramida kelompok perilaku wajib pajak yang disarankan oleh OECD.

Topik : Tax Amnesty
Komentar
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Minggu, 19 Juni 2016 | 16:11 WIB
SURAT DARI KELAPA GADING
Selasa, 12 Desember 2017 | 12:08 WIB
INFORMASI PERPAJAKAN
Senin, 25 Februari 2019 | 13:40 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 02 Juli 2019 | 15:50 WIB
TAJUK PAJAK
berita pilihan
Selasa, 02 Agustus 2016 | 18:25 WIB
TAJUK PAJAK
Senin, 10 Oktober 2016 | 20:01 WIB
TAJUK PAJAK
Selasa, 27 Desember 2016 | 18:48 WIB
TAJUK PAJAK
Senin, 17 Oktober 2016 | 18:27 WIB
TAJUK PAJAK
Senin, 05 September 2016 | 07:31 WIB
TAX AMNESTY
Kamis, 05 Januari 2017 | 12:54 WIB
TAJUK PAJAK
Jum'at, 02 November 2018 | 14:35 WIB
TAJUK
Selasa, 02 Juli 2019 | 15:50 WIB
TAJUK PAJAK
Jum'at, 09 Februari 2018 | 18:12 WIB
PENGELOLAAN EKONOMI
Selasa, 12 Desember 2017 | 12:08 WIB
INFORMASI PERPAJAKAN