Berita
Minggu, 25 Oktober 2020 | 16:01 WIB
KABUPATEN TABANAN
Minggu, 25 Oktober 2020 | 15:01 WIB
FILIPINA
Minggu, 25 Oktober 2020 | 13:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK DAERAH
Minggu, 25 Oktober 2020 | 12:01 WIB
RUMANIA
Review
Rabu, 21 Oktober 2020 | 14:14 WIB
KONSULTASI PAJAK
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 17:13 WIB
ANALISIS PAJAK
Rabu, 14 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 07 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:02 WIB
STATISTIK SISTEM PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 09:24 WIB
KURS PAJAK 21 OKTOBER - 27 OKTOBER 2020
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 15:24 WIB
MATRIKS AREA KEBIJAKAN
Rabu, 14 Oktober 2020 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 14 OKTOBER - 20 OKTOBER 2020
Komunitas
Minggu, 25 Oktober 2020 | 14:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Minggu, 25 Oktober 2020 | 09:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Minggu, 25 Oktober 2020 | 08:01 WIB
ALPHONZUS WIDJAJA:
Sabtu, 24 Oktober 2020 | 14:47 WIB
TASYA KAMILA:
Kolaborasi
Selasa, 20 Oktober 2020 | 14:10 WIB
KONSULTASI
Selasa, 20 Oktober 2020 | 09:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 13 Oktober 2020 | 14:13 WIB
KONSULTASI
Selasa, 13 Oktober 2020 | 11:54 WIB
KONSULTASI
Reportase

'Respons Kebijakan atas Covid-19 Harus Lihat Data Sebaran'

A+
A-
0
A+
A-
0

JAKARTA, DDTCNews—Presiden Joko Widodo mengingatkan jajarannya untuk terlebih dahulu melihat secara luas data sebaran pandemi Covid-19 dalam merespons penambahan kasus Covid-19 yang terdeteksi.

Presiden menegaskan hal tersebut saat memimpin rapat terbatas mengenai Laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional melalui konferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin, (14/9/2020).

"Pertama, perlu saya ingatkan kembali bahwa keputusan dalam merespons penambahan kasus di provinsi, kabupaten, maupun kota, saya minta semuanya selalu melihat data sebaran," kata Presiden, seperti dilansir Youtube Sekretariat Presiden.

Di samping itu, Presiden juga menginstruksikan agar pemerintah daerah menerapkan strategi intervensi berbasis lokal dan strategi pembatasan berskala lokal, baik di tingkat RT/RW maupun di tingkat desa atau kampung.

Penerapan strategi tersebut diyakini akan membuat penanganan menjadi lebih detail dan lebih fokus. Sebab, dalam sebuah provinsi, misalnya ada 20 kabupaten dan kota, tidak semuanya berada dalam posisi merah, sehingga penanganannya jangan digeneralisir.

"Di sebuah kota atau di sebuah kabupaten pun sama, tidak semua kelurahan, tidak semua desa, tidak semua kecamatan juga mengalami hal yang sama merah semuanya, ada yang hijau, ada yang kuning. Itu memerlukan treatment dan perlakuan yang berbeda-beda," paparnya.

Karena itu, sambung Jokowi, strategi intervensi berbasis lokal, strategi intervensi untuk pembatasan berskala lokal ini penting sekali dilakukan, baik manajemen intervensi yang dalam skala lokal maupun dalam skala komunitas.

Sejalan dengan itu, Presiden mengimbau agar pemerintah daerah tidak terburu-buru menutup sebuah wilayah. Menurutnya, jika pemerintah bekerja berbasis data, maka intervensi tersebut akan berjalan lebih efektif dan bisa segera menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lapangan.

"Sekali lagi, manajemen penanganan klaster-klaster transmisi lokal ini yang perlu ditingkatkan terutama di 8 provinsi yang menjadi prioritas yang sudah sejak 2 bulan yang lalu saya sampaikan," lanjutnya.

Untuk mengendalikan pandemi Covid-19, Kepala Negara menegaskan pemerintah harus terus bekerja keras meningkatkan angka kesembuhan. Per 13 September 2020, rata-rata kasus aktif di Indonesia 25,02%, sedikit lebih tinggi daripada rata-rata kasus aktif dunia sebesar 24,78%.

"Kemudian juga jumlah kasus sembuh sebanyak 155.010 kasus dengan recovery rate 71%. Ini rata-rata kesembuhan di Indonesia 71% ini juga sedikit lebih rendah dari rata-rata kesembuhan dunia. Saya kira kita terus mengejar rata-rata kesembuhan global," jelasnya.

Selain itu, pemerintah juga harus terus bekerja keras untuk menurunkan angka kematian. Rata-rata tingkat kematian di Indonesia memang terus menurun dari 4,49% di bulan lalu menjadi 3,99%.

Namun, angka tersebut masih berada di atas rata-rata kematian dunia yang mencapai 3,18%. Tingginya angka kematian nasional tersebut disebabkan 4 provinsi memiliki tingkat kematian di atas 6%.

"Ini perlu data seperti ini, detail, sehingga informasikan kepada provinsi tersebut, kemudian kita juga pemerintah pusat memberikan dukungan penuh ke sana sehingga bisa menurunkan angka kematian, yaitu di Provinsi Bengkulu, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, dan Jawa Timur," tegasnya. (Bsi).

Topik : presiden jokowi, penanganan Covid-19, PSBB
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 23 September 2020 | 09:26 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Jum'at, 18 September 2020 | 13:27 WIB
SE-018/PP/2020
Jum'at, 18 September 2020 | 08:45 WIB
PANDEMI COVID-19
Kamis, 17 September 2020 | 09:30 WIB
SE-017/PP/2020
berita pilihan
Minggu, 25 Oktober 2020 | 16:01 WIB
KABUPATEN TABANAN
Minggu, 25 Oktober 2020 | 15:01 WIB
FILIPINA
Minggu, 25 Oktober 2020 | 14:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Minggu, 25 Oktober 2020 | 13:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK DAERAH
Minggu, 25 Oktober 2020 | 12:01 WIB
RUMANIA
Minggu, 25 Oktober 2020 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 25 Oktober 2020 | 10:01 WIB
PENERIMAAN PPN
Minggu, 25 Oktober 2020 | 09:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Minggu, 25 Oktober 2020 | 08:01 WIB
ALPHONZUS WIDJAJA:
Minggu, 25 Oktober 2020 | 07:01 WIB
MAROKO