Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Respons Digitalisasi, Redesain Kurikulum Pendidikan Pajak Jadi Krusial

1
1

Managing Partner DDTC Darussalam saat memberikan paparan dalam seminar bertajuk 'Perubahan Lanskap Pajak Global dan Implikasinya di Indonesia’ yang diadakan di Kampus STIE YKPN Yogyakarta, Kamis (11/4/2019).

YOGYAKARTA, DDTCNews – Pesatnya perkembangan teknologi digital membawa dampak terhadap berbagai bidang, tidak terkecuali pajak. Dalam konteks ini, penyesuaian kurikulum pendidikan pajak menjadi krusial untuk menghadapi tantangan yang muncul akibat perkembangan teknologi digital.

Hal ini disampaikan Managing Partner DDTC Darussalam dalam seminar bertajuk ‘Perubahan Lanskap Pajak Global dan Implikasinya di Indonesia’ yang diadakan di Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara (STIE YKPN) Yogyakarta, Kamis (11/4/2019).

“Perkembangan teknologi digital yang pesat ini membutuhkan respons dari ranah pendidikan. Ini menjadi bukti bahwa dunia pajak itu sangat dinamis. Untuk itulah, redesain kurikulum pendidikan pajak sangat krusial untuk menghadapi masa depan,” katanya.

Baca Juga: Pimpin Upacara Peringatan Hari Pajak, Ini Pesan Sri Mulyani

Dia menyayangkan tidak ada pergerakan yang signifikan – terutama dari sisi kurikulum – untuk merespons dinamisnya perkembangan pajak, termasuk kaitannya dengan digitalisasi. Padahal, penerimaan pajak menyumbang lebih dari 70% pendapatan negara.

Adapun salah satu aspek yang membuat redesain kurikulum pendidikan pajak sangat krusial adalah prospek profesi di bidang pajak itu sendiri. Perubahan pola bisnis atau administrasi pada gilirannya menuntut adanya penyesuaian kompetensi sumber daya manusia (SDM) di dalamnya.

Profesional pajak di masa mendatang tidak cukup hanya memiliki kemampuan teknis perpajakan. Mereka harus punya kemampuan dalam menguasai teknologi. Oleh karena itulah muncul profesi baru yang disebut taxologistTaxologist merupakan profesional yang memiliki keunggulan dalam penggunaan teknologi untuk memaksimalkan fungsi perpajakan.

Baca Juga: Selamat Hari Pajak, Bersama Dukung Reformasi Perpajakan

Prospek profesi di bidang pajak ini tentunya perlu respons dari sisi kurikulum pendidikan. Dengan demikian, diharapkan akan ada banyak lulusan yang memiliki kompetensi memadai dan sesuai dengan perubahan lanskap pajak global maupun domestik.

Selain itu, Darussalam mengatakan redesain kurikulum pendidikan pajak juga penting untuk melihat skema pemajakan yang ideal dalam era digitalisasi. Seperti diketahui, ekonomi digital juga disebut-sebut sebagai new shadow economy. Dalam konteks ini, kurikulum pendidikan yang hanya berfokus pada cara-cara konvensional sudah tidak cocok.

Terlebih, dalam perkembangan terbaru, muncul wacana untuk memajaki robot. Dengan alasan efisiensi, sekitar 52% pekerjaan manusia pada 2025 bisa digantikan oleh robot. Proyeksi dari World Economic Forum ini didasarkan pada tingginya pemanfaatan mesin dan komputer serta teknologi terotomatisasi.

Baca Juga: Bersama Dukung Reformasi Perpajakan

“Sekali lagi saya tekankan, dunia pendidikan itu perlu meredesain kurikulum pendidikan,” ujar Darussalam yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (Atpetsi) ini. 

Dalam redesain kurikulum pendidikan pajak, sambungnya, perlu pemahaman pajak melalui pendekatan baru. Pertama, pendekatan pajak sebagai multidisiplin ilmu. Kedua, pendekatan studi perbandingan atau komparatif. Ketiga, pendekatan dengan kasus-kasus pajak yang terjadi. (kaw)

Baca Juga: Masuki Era Digitalisasi, 2 Direktorat Baru Ini Bakal Kerek Kinerja DJP

“Perkembangan teknologi digital yang pesat ini membutuhkan respons dari ranah pendidikan. Ini menjadi bukti bahwa dunia pajak itu sangat dinamis. Untuk itulah, redesain kurikulum pendidikan pajak sangat krusial untuk menghadapi masa depan,” katanya.

Baca Juga: Pimpin Upacara Peringatan Hari Pajak, Ini Pesan Sri Mulyani

Dia menyayangkan tidak ada pergerakan yang signifikan – terutama dari sisi kurikulum – untuk merespons dinamisnya perkembangan pajak, termasuk kaitannya dengan digitalisasi. Padahal, penerimaan pajak menyumbang lebih dari 70% pendapatan negara.

Adapun salah satu aspek yang membuat redesain kurikulum pendidikan pajak sangat krusial adalah prospek profesi di bidang pajak itu sendiri. Perubahan pola bisnis atau administrasi pada gilirannya menuntut adanya penyesuaian kompetensi sumber daya manusia (SDM) di dalamnya.

Profesional pajak di masa mendatang tidak cukup hanya memiliki kemampuan teknis perpajakan. Mereka harus punya kemampuan dalam menguasai teknologi. Oleh karena itulah muncul profesi baru yang disebut taxologistTaxologist merupakan profesional yang memiliki keunggulan dalam penggunaan teknologi untuk memaksimalkan fungsi perpajakan.

Baca Juga: Selamat Hari Pajak, Bersama Dukung Reformasi Perpajakan

Prospek profesi di bidang pajak ini tentunya perlu respons dari sisi kurikulum pendidikan. Dengan demikian, diharapkan akan ada banyak lulusan yang memiliki kompetensi memadai dan sesuai dengan perubahan lanskap pajak global maupun domestik.

Selain itu, Darussalam mengatakan redesain kurikulum pendidikan pajak juga penting untuk melihat skema pemajakan yang ideal dalam era digitalisasi. Seperti diketahui, ekonomi digital juga disebut-sebut sebagai new shadow economy. Dalam konteks ini, kurikulum pendidikan yang hanya berfokus pada cara-cara konvensional sudah tidak cocok.

Terlebih, dalam perkembangan terbaru, muncul wacana untuk memajaki robot. Dengan alasan efisiensi, sekitar 52% pekerjaan manusia pada 2025 bisa digantikan oleh robot. Proyeksi dari World Economic Forum ini didasarkan pada tingginya pemanfaatan mesin dan komputer serta teknologi terotomatisasi.

Baca Juga: Bersama Dukung Reformasi Perpajakan

“Sekali lagi saya tekankan, dunia pendidikan itu perlu meredesain kurikulum pendidikan,” ujar Darussalam yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (Atpetsi) ini. 

Dalam redesain kurikulum pendidikan pajak, sambungnya, perlu pemahaman pajak melalui pendekatan baru. Pertama, pendekatan pajak sebagai multidisiplin ilmu. Kedua, pendekatan studi perbandingan atau komparatif. Ketiga, pendekatan dengan kasus-kasus pajak yang terjadi. (kaw)

Baca Juga: Masuki Era Digitalisasi, 2 Direktorat Baru Ini Bakal Kerek Kinerja DJP
Topik : digitalisasi, edukasi pajak, kurikulum pendidikan pajak, teknologi digital
artikel terkait
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Rabu, 21 September 2016 | 08:01 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 20 September 2016 | 12:01 WIB
KEBIJAKAN INVESTASI
berita pilihan
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 13 September 2016 | 14:15 WIB
KINERJA BUMN
Senin, 03 Juli 2017 | 10:30 WIB
STRATEGI MAKRO
Minggu, 31 Juli 2016 | 12:19 WIB
FASILITAS IMPOR
Selasa, 18 April 2017 | 17:49 WIB
KETENTUAN PP 18 TAHUN 2015
Senin, 08 Mei 2017 | 16:57 WIB
KEUANGAN PUBLIK
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Rabu, 18 Oktober 2017 | 17:29 WIB
DESENTRALISASI FISKAL
Selasa, 13 September 2016 | 13:01 WIB
SHORTFALL PAJAK