PENGADILAN PAJAK

Resmi! Pengadilan Pajak Gunakan e-Tax Court Mulai 31 Juli 2023

Muhamad Wildan | Sabtu, 22 Juli 2023 | 13:30 WIB
Resmi! Pengadilan Pajak Gunakan e-Tax Court Mulai 31 Juli 2023

Laman depan dokumen PER-1/PP/2023.

JAKARTA, DDTCNews - Pengadilan Pajak resmi menerbitkan peraturan yang menjadi landasan untuk menyelenggarakan sidang secara elektronik menggunakan e-Tax Court. Peraturan dimaksud adalah Peraturan Ketua Pengadilan Pajak Nomor PER-1/PP/2023.

Dengan ditetapkannya PER-1/PP/2023 pada 21 Juli 2023, e-Tax Court bakal mulai digunakan dalam administrasi sengketa dan sidang mulai 31 Juli 2023.

"Administrasi sengketa pajak dan persidangan secara elektronik sesuai Peraturan Ketua Pengadilan Pajak ini diterapkan mulai tanggal 31 Juli 2023," bunyi Pasal 27 PER-1/PP/2023, dikutip Sabtu (22/7/2023).

Baca Juga:
IKH Online Ubah Ketentuan Perpanjangan Izin Kuasa Hukum Pajak

Guna mengajukan banding atau gugatan, pemohon terdaftar dapat mengajukannya dengan mengunggah surat banding atau surat gugatan pada e-Tax Court. Adapun yang dimaksud dengan pemohon terdaftar adalah wajib pajak, penanggung pajak, atau kuasa hukum yang sudah memiliki akun sebagai pengguna e-Tax Court.

Surat banding atau surat gugatan yang diunggah harus berformat portable document format (PDF) dan .doc/.docx/.rtf serta dilampiri salinan keputusan/dokumen yang dibanding atau digugat.

Setelah mengajukan banding atau gugatan lewat e-Tax Court, pemohon akan mendapatkan bukti penerimaan elektronik (BPE). Tanggal BPE adalah tanggal diterimanya surat banding atau surat gugatan oleh Pengadilan Pajak.

Baca Juga:
Ada IKH Online, Izin Kuasa Hukum Pajak Terbit Paling Lama 8 Hari Kerja

Bila banding atau gugatan diajukan secara elektronik, banding atau gugatan tersebut akan disidangkan secara elektronik pula. Bila tidak diajukan secara elektronik, sidang dapat dilakukan secara elektronik dengan persetujuan banding atau penggugat.

Persidangan secara elektronik bakal dilaksanakan menggunakan aplikasi konferensi video. Sidang elektronik menggunakan aplikasi secara hukum dianggap telah memenuhi asas ketentuan persidangan terbuka untuk umum.

Khusus untuk pemeriksaan sengketa pajak, majelis atau hakim tunggal dapat mengubah pelaksanaan pemeriksaan dari sidang secara elektronik menjadi secara tatap muka. Hal ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan efektivitas pemeriksaan.

Baca Juga:
Besok Lusa Pakai IKH Online, Ini Dokumen Permohonan yang Dibutuhkan

Terkait dengan pengucapan putusan, Pasal 17 PER-1/PP/2023 mengatur bahwa pengucapan putusan secara hukum dianggap sudah dilaksanakan ketika salinan putusan diunggah ke e-Tax Court.

Dengan ditetapkannya PER-1/PP/2023, Keputusan Ketua Pengadilan Pajak Nomor KEP-16/PP/2020 tentang Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Pajak dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 12 April 2024 | 14:30 WIB PENGADILAN PAJAK

IKH Online Ubah Ketentuan Perpanjangan Izin Kuasa Hukum Pajak

Jumat, 12 April 2024 | 08:00 WIB PENGADILAN PAJAK

Ada IKH Online, Izin Kuasa Hukum Pajak Terbit Paling Lama 8 Hari Kerja

Rabu, 10 April 2024 | 12:30 WIB IZIN KUASA HUKUM

Besok Lusa Pakai IKH Online, Ini Dokumen Permohonan yang Dibutuhkan

Minggu, 07 April 2024 | 16:30 WIB PER-1/PP/2024

Ingat! IKH Online Sudah Bisa Digunakan Mulai 12 April 2024

BERITA PILIHAN
Rabu, 17 April 2024 | 10:41 WIB KURS PAJAK 17 APRIL 2024 - 23 APRIL 2024

Kurs Pajak Terkini: Rupiah Berlanjut Melemah, Dolar AS Makin Perkasa

Rabu, 17 April 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Ketentuan Barang Bawaan Luar Negeri dan Kiriman PMI Bakal Direvisi

Rabu, 17 April 2024 | 09:30 WIB PELAPORAN SPT TAHUNAN

Perpanjangan Waktu Lapor SPT Tahunan di e-PSPT, Ada Validasi Data Ini

Rabu, 17 April 2024 | 09:00 WIB FASILITAS KEPABEANAN

DJBC Sebut Fasilitas ATA Carnet Bisa Dimanfaatkan untuk Produksi Film

Rabu, 17 April 2024 | 08:27 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Risiko yang Dihadapi WP Badan Jika Lapor SPT Tahunan Mepet Batas Akhir

Rabu, 17 April 2024 | 08:05 WIB PERMENKOP UKM 8/2023

Ini Aturan Izin Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi

Selasa, 16 April 2024 | 17:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Dapat Hadiah dari Undian? Begini Ketentuan Pajaknya

Selasa, 16 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tabungan di Bawah Rp7,5 Juta Tak Kena PPh Bunga tapi Tetap Masuk SPT

Selasa, 16 April 2024 | 16:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tarif PPN untuk 5 Jasa Tertentu Ini Bakal Naik Tahun Depan, Asalkan...

Selasa, 16 April 2024 | 15:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ajukan Perpanjangan Lapor SPT, WP Badan Harus Lunasi Dulu PPh Terutang