Berita
Kamis, 03 Desember 2020 | 10:30 WIB
PROVINSI SUMATERA UTARA
Kamis, 03 Desember 2020 | 10:18 WIB
HARI ANTI KORUPSI SEDUNIA
Kamis, 03 Desember 2020 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Kamis, 03 Desember 2020 | 09:07 WIB
JEPANG
Review
Rabu, 02 Desember 2020 | 15:04 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 29 November 2020 | 09:01 WIB
SEKJEN ASOSIASI PERTEKSTILAN INDONESIA RIZAL TANZIL RAKHMAN:
Rabu, 25 November 2020 | 15:33 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 18 November 2020 | 16:01 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 02 Desember 2020 | 17:31 WIB
STATISTIK PAJAK KONSUMSI
Rabu, 02 Desember 2020 | 09:18 WIB
KURS PAJAK 2 DESEMBER - 8 DESEMBER 2020
Jum'at, 27 November 2020 | 17:22 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 25 November 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 25 NOVEMBER - 1 DESEMBER 2020
Komunitas
Rabu, 02 Desember 2020 | 15:20 WIB
PODTAX
Rabu, 02 Desember 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Selasa, 01 Desember 2020 | 17:14 WIB
KONFERENSI NASIONAL PERPAJAKAN
Selasa, 01 Desember 2020 | 17:00 WIB
IAIN SULTAN AMAI GORONTALO
Reportase
Glosarium

Regulasi Pajak dan Retribusi Segera Diubah

A+
A-
0
A+
A-
0
Regulasi Pajak dan Retribusi Segera Diubah

Perajin menenun dengan bahan baku benang katun impor di Kampung Tenun, Kelurahan Bandar Kidul, Kota Kediri, Jawa Timur, Kamis (15/10/2020). Wali Kota Kediri, Jawa Timur, Abdullah Abu Bakar mengajukan 4 perubahan peraturan daerah (perda) untuk kebijakan pajak dan retribusi kepada DPRD. (ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani/nz)

KEDIRI, DDTCNews - Wali Kota Kediri, Jawa Timur, Abdullah Abu Bakar mengajukan 4 perubahan peraturan daerah (perda) untuk kebijakan pajak dan retribusi kepada DPRD Kota Kediri.

Ke-4 raperda tersebut yaitu regulasi terkait dengan detail tata ruang Kota Kediri 2020-2040, perubahan atas Perda No.6/2010 tentang Pajak Daerah, Perda No.3/2012 tentang Retribusi Jasa Umum dan perubahan Perda No.7/2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri.

"Perubahan kebijakan diperlukan untuk meningkatkan kepastian hukum pada pelaku usaha. Pemkot akan mengatur ulang batasan omzet yang menjadi objek pajak restoran dan pajak hiburan," kata Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar seperti dikutip Jumat (16/10/2020).

Baca Juga: Gubernur: Potensi Besar tapi Kepatuhan Pajak Semrawut

Ia menambahkkan regulasi PBB-P2 juga memerlukan pembaruan agar menjamin keadilan dan menekan ketimpangan beban masyarakat. Untuk itu, perlu dilakukan beberapa revisi tarif pajak. yang diharapkan lebih sesuai dengan kebutuhan hukum dan masyarakat.

Abu Bakar melanjutkan kebutuhan merombak kebijakan retribusi jasa umum merupakan ajang konsolidasi retribusi jasa umum di Kediri. Beleid baru akan masuk materi perubahan terhadap retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.

Adapun perombakan regulasi perihal perangkat daerah diperlukan agar tercipta sinkronisasi regulasi atas unit kerja. Dengan demikian tidak ada tumpang tindih kewenangan dan penerbitan regulasi SKPD Kota Kediri.

Baca Juga: Pemerintah Siapkan Sanksi Bagi Kepala Daerah yang Langgar Aturan PDRD

Sementara itu, penyusunan tata ruang diperlukan untuk meningkatkan daya saing Kota Kediri dalam menarik investasi. Pemkot akan menyusun peta digital yang menjadi panduan peruntukan tata ruang di wilayah Kota Kediri agar memudahkan pelaku usaha melakukan investasi sesuai peruntukan.

"Untuk menunjang kemudahan investasi dengan mempercepat proses transparansi perizinan dan integrasi melalui online single submission, perlu adanya penetapan rencana pemanfaatan ruang di daerah dan peta digital yang lebih detail," imbuhnya seperti dilansir beritajatim.com. (Bsi)

Baca Juga: Diperpanjang! Pemutihan Pajak Kendaraan Berlaku Hingga 23 Desember
Topik : pajak daerah, perda, kediri
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 26 November 2020 | 13:45 WIB
KOTA BEKASI
Kamis, 26 November 2020 | 11:00 WIB
JAWA TENGAH
Kamis, 26 November 2020 | 10:15 WIB
KOTA PAREPARE
Rabu, 25 November 2020 | 12:15 WIB
PROVINSI BANTEN
berita pilihan
Kamis, 03 Desember 2020 | 10:30 WIB
PROVINSI SUMATERA UTARA
Kamis, 03 Desember 2020 | 10:18 WIB
HARI ANTI KORUPSI SEDUNIA
Kamis, 03 Desember 2020 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Kamis, 03 Desember 2020 | 09:07 WIB
JEPANG
Kamis, 03 Desember 2020 | 08:12 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 02 Desember 2020 | 18:59 WIB
KAMUS PAJAK DAERAH
Rabu, 02 Desember 2020 | 18:12 WIB
PMK 184/2020
Rabu, 02 Desember 2020 | 18:01 WIB
UU CIPTA KERJA
Rabu, 02 Desember 2020 | 17:31 WIB
STATISTIK PAJAK KONSUMSI