Reformasi Pajak, Insentif untuk Perusahaan Migas Bakal Dikurangi

OSLO, DDTCNews - Pemerintah Norwegia menyodorkan proposal perubahan rezim perpajakan bagi perusahaan minyak dan gas kepada parlemen.

Menteri Keuangan Jan Tore Sanner mengatakan pemerintah akan menghapus beberapa jenis insentif pajak, khususnya pada kegiatan eksplorasi ladang migas. Apabila proposal disetujui parlemen, dosis insentif bagi perusahaan migas akan berkurang.

"Perubahan tersebut berarti kondisi pajak akan lebih ketat," katanya, dikutip pada Kamis (2/9/2021).

Sanner menjelaskan rencana perubahan kebijakan pajak bagi perusahaan migas akan membuat kadar investasi sektor migas menjadi lebih netral. Dia memerinci beberapa jenis insentif yang akan dicabut pemerintah melalui RUU baru.

Proposal aturan yang diajukan pemerintah antara lain menghapus skema penggantian biaya eksplorasi untuk mencari ladang baru migas. Insentif tersebut sudah berlaku sejak 2005 untuk mengurangi risiko keuangan dan mendorong kegiatan eksplorasi baru.

Selanjutnya, beban pajak khusus kegiatan bisnis migas akan naik dari 56% menjadi 71,8%. Namun demikian, pemerintah menjamin tarif pajak efektif tidak akan mengalami perubahan yaitu sebesar 78%.

Perubahan arah kebijakan perpajakan menjadi kejutan bagi pelaku usaha migas di Norwegia. Bahkan, perusahaan minyak terbesar di Norwegia Equinor yang sahamnya dikuasai negara tidak mengetahui rencana perubahan tersebut.

Perubahan kebijakan perpajakan akan memengaruhi iklim bisnis sektor migas di Norwegia. Sebab, tak sedikit perusahaan yang beroperasi di landas kontinen Norwegia seperti TotalEnergies, Equinor, Shell, ConocoPhillips, serta Aker BP dan Lundin Energy.

"Itu adalah perubahan ekstensif dalam rezim pajak dan kami membutuhkan lebih banyak waktu untuk memahaminya," kata Jubir Equinor Sisel Rinde seperti dikutip dari upstreamonline.com. (rig)