UU HKPD

Ramai Protes Tarif Pajak Hiburan, Kini Giliran Inul Daratista

Nora Galuh Candra Asmarani | Senin, 15 Januari 2024 | 11:15 WIB
Ramai Protes Tarif Pajak Hiburan, Kini Giliran Inul Daratista

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Ketentuan tarif pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa, yang ditetapkan paling rendah 40% hingga paling tinggi 75% menuai beragam protes.

Protes tersebut, salah satunya, dilayangkan oleh selebritas yang memiliki usaha tempat hiburan. Setelah pengacara kondang Hotman Paris, kini pedangdut Inul Daratista meluapkan protesnya melalui media sosial X. Inul mengeluhkan kenaikan tarif pajak hiburan dari 25% menjadi 40% hingga 75% yang dinilainya bisa mematikan industri hiburan.

"Pajak hiburan naik dari 25% ke 40-75% sing nggawe aturan mau ngajak modyar tah," tulis Inul melalui akun X @daratista_inul, dikutip pada Senin (15/1/2024).

Baca Juga:
Optimalkan Pemungutan Pajak di Daerah, DJP Tukar Data dengan Bapenda

Pemilik karaoke Inul Vizta itu juga menyinggung imbas kenaikan tarif pajak hiburan pada potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan. Terlebih sebelumnya, Inul sudah sempat merumahkan sejumlah karyawannya sebagai dampak Covid-19.

"Tarif pajak 25% aja kondisinya seperti ini [sepi], pajak 25% aja tamunya sudah teriak-teriak. Karyawan saya satu outlet dulu bisa 50, sekarang sudah turun jadi 40, turun lagi sekarang 30 apa 35," sebut Inul dalam video yang diunggahnya melalui akun X.

Dalam video yang sama, Inul berharap pemerintah mengkaji ulang kenaikan tarif pajak hiburan. Dia juga berharap agar Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mau melakukan diskusi dengan pelaku usaha tempat hiburan.

Baca Juga:
Bekasi Bakal Gali Potensi Pajak Katering dan Sewa Apartemen

"Pak Jokowi tolong UU ini dikaji ulang lagi, karena ketika Bapak naikkan pajak banyak orang yang tidak bisa bekerja lagi. Jadi minta tolong untuk Pak Sandiaga Uno juga saya tunggu ngopi-nya. Biar kita semuanya tidak gelisah. Karena tamu dengan pajak 25% aja sudah teriak-teriak,” pungkas Inul.

Sehubungan dengan protes tersebut, Sandiaga menyatakan dalam akun X-nya bahwa ketentuan yang mengatur tarif pajak hiburan tengah dalam tahap peninjauan kembali (judicial review). Dia mengaku siap mendengar semua masukan dari para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif.

"Kami siap mendengar semua masukan dari pelaku pariwisata & ekonomi kreatif. Kami akan terus berjuang untuk kesejahteraan pelaku parekraf, untuk terciptanya lapangan pekerjaan, dan kami pastikan tidak akan mematikan industri parekraf yang sudah bangkit ini," tulis Sandiaga melalui akun X @sandiuno.

Baca Juga:
Apa Itu Pajak Air Permukaan dalam UU HKPD?

Sebagai informasi, pemerintah sebelumnya mengintegrasikan pajak daerah berbasis konsumsi, termasuk pajak hiburan, menjadi PBJT. Perubahan tersebut dilakukan melalui UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD).

Selain itu, berdasarkan Pasal 58 ayat (2) UU HKPD, pemerintah menetapkan tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% dan paling tinggi 75%.

Apabila dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya, UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) hanya menetapkan tarif pajak hiburan untuk sektor tersebut maksimal paling tinggi sebesar 75%,. Sebelumnya, tidak ada ketentuan tarif pajak minimal 40% untuk industri hiburan sektor tersebut. (sap)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 21 Februari 2024 | 17:30 WIB KABUPATEN BEKASI

Bekasi Bakal Gali Potensi Pajak Katering dan Sewa Apartemen

Rabu, 21 Februari 2024 | 15:30 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu Pajak Air Permukaan dalam UU HKPD?

BERITA PILIHAN
Kamis, 22 Februari 2024 | 18:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Laksanakan Bantuan Penagihan Pajak, DJP: Perpres Perlu Direvisi

Kamis, 22 Februari 2024 | 18:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Reorganisasi Instansi Vertikal DJP Berlanjut? Ini Kata Dirjen Pajak

Kamis, 22 Februari 2024 | 18:07 WIB KEBIJAKAN PAJAK

60 Juta NIK Sudah Dipadankan Dengan NPWP

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:45 WIB KONSULTASI PAJAK

Pengajuan Permohonan IKH secara Online, Bagaimana Tata Caranya?

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:30 WIB BEA CUKAI MALANG

Cegat Bus Antarkota di Pintu Tol, DJBC Amankan 30 Koli Rokok Ilegal

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:27 WIB KEPATUHAN PAJAK

4,3 Juta WP Sudah Lapor SPT Tahunan 2023, Mayoritas Gunakan e-Filing

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:01 WIB KINERJA FISKAL

APBN Catatkan Surplus Rp31,3 Triliun pada Januari 2024

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ikut Lelang Barang-Barang Sitaan Pajak

Kamis, 22 Februari 2024 | 16:37 WIB PENERIMAAN PAJAK

Kontraksi, Penerimaan Pajak Terkumpul Rp149,25 Triliun di Januari 2024

Kamis, 22 Februari 2024 | 16:30 WIB PMK 7/2024

Beli Rumah Lain, WP OP Tak Boleh Lagi Pakai Fasilitas PPN DTP 2024