Fokus
Reportase
Perpajakan.id

Apa Itu Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)?

A+
A-
2
A+
A-
2
Apa Itu Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)?

DINAMIKA pelaksanaan desentralisasi fiskal mendorong pemerintah melakukan perubahan dan penyesuaian kebijakan. Langkah ini perlu dilakukan untuk mengoptimalkan tujuan pelaksanaan desentralisasi fiskal yang telah berjalan selama 2 dasawarsa.

Penyesuaian kebijakan desentralisasi fiskal tercermin dari disahkannya Undang-Undang (UU) No.1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Payung hukum yang berlaku sejak 5 Januari 2022 itu mencabut dan menggantikan dua undang-undang yang selama ini menjadi dasar pelaksanaan desentralisasi fiskal dan pemungutan pajak daerah, yaitu UU No. 33/2004 dan UU No. 28/2009.

Baca Juga: Apa Itu Pagu Penundaan dalam Pembayaran Cukai?

Salah satu terobosan yang masuk dalam UU HKPD adalah pengaturan tentang pajak barang dan jasa tertentu (PBJT). Seperti diketahui, PBJT ini menjadi istilah baru yang belum diatur dalam undang-undang terdahulu. Lantas, apa itu PBJT?

Definisi

PBJT merupakan nomenklatur pajak baru yang diatur dalam UU HKPD. Pada dasarnya, PBJT merupakan integrasi 5 jenis pajak daerah dalam UU PDRD yang berbasis konsumsi, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, dan pajak penerangan jalan.

Berdasarkan pada Pasal 1 angka 42 UU HKPD, PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu. Barang dan/atau jasa tertentu yang menjadi objek PBJT tersebut meliputi:

Baca Juga: Apa Itu Nota Hasil Intelijen dalam Kepabeanan dan Cukai?

Pertama, makanan dan/atau minuman. Penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman yang dimaksud merupakan makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh:

  1. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian makanan dan/atau minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
  2. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
  • proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
  • penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
  • penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

Kedua, tenaga listrik. Konsumsi tenaga listrik yang menjadi objek PBJT adalah penggunaan tenaga listrik oleh pengguna akhir.

Ketiga, jasa perhotelan. Adapun jasa perhotelan yang dimaksud meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti: hotel; vila; pondok wisata; motel; losmen; wisma pariwisata; dan pesanggrahan; rumah penginapan/guest house/bungalo/resort/cottage; tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan glamping.

Baca Juga: Apa Itu Penundaan Pembayaran Cukai?

Keempat, jasa parkir. Adapun jasa parkir yang dimaksud meliputi penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).

Kelima, jasa kesenian dan hiburan. Adapun jasa kesenian dan hiburan yang dimaksud meliputi tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu; pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; kontes kecantikan; dan kontes binaraga.

Selanjutnya, pameran; pertunjukan sirkus; akrobat, dan sulap; pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor; permainan ketangkasan; serta olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran.

Baca Juga: Jasa Perhotelan yang Kena dan Tidak Kena PPN

Ada pula rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang; panti pijat dan pijat refleksi; serta diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.

Apabila disandingkan dengan ketentuan terdahulu, terlihat objek PBJT bukan hanya menggabungkan objek kelima jenis pajak daerah berbasis konsumsi sebelumnya. UU HKPD juga memperluas objek PBJT, salah satunya atas jasa memarkirkan kendaraan (valet parking).

Kendati demikian, tidak semua objek-objek tersebut akan dikenakan PBJT. UU HKPD telah mengatur objek-objek yang dikecualikan dari pengenaan PBJT, salah satunya atas restoran dengan peredaran usaha tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dalam Perda.

Baca Juga: Apa Itu Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Pajak?

Pemungutan PBJT ini menjadi wewenang pemerintah kabupaten/kota. Adapun subjek pajak, wajib pajak, dasar pengenaan, serta cara penghitungan PBJT sama dengan pengaturan dalam kelima jenis pajak berbasis konsumsi yang sebelumnya diatur dalam UU PDRD.

Sementara itu, tarif PBJT ditetapkan seragam sebesar maksimum 10%. Namun demikian, Pemda tetap diberikan ruang untuk menetapkan tarif pajak lebih tinggi atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa, yaitu paling rendah 40% dan paling tinggi 75%.

Selain itu, ada 2 tarif khusus yang berlaku atas tenaga listrik. Pertama, konsumsi tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan paling tinggi sebesar 3%. Kedua, konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan paling tinggi 1,5%.

Baca Juga: Apa Itu Pajak Perapian atau Hearth Tax?

Simpulan

INTINYA PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu. Barang dan jasa tertentu yang menjadi objek PBJT tersebut meliputi makanan dan/atau minuman; tenaga listrik; jasa perhotelan; jasa parkir; serta jasa kesenian dan hiburan.

Kendati merupakan nomenklatur baru, PBJT sebenarnya merupakan penggabungan 5 jenis pajak berbasis konsumsi dalam UU PDRD yang sebelumnya diatur secara terpisah. Kelima jenis pajak itu meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, dan pajak penerangan jalan.

Merujuk Naskah Akademik (NA) UU HKPD, pembedaan 5 jenis pajak yang memiliki karakteristik sama tersebut selama ini menimbulkan beban administrasi yang tidak sederhana bagi wajib pajak yang mempunyai usaha hotel, restoran, hiburan, parkir, serta menggunakan tenaga listrik sekaligus.

Baca Juga: Apa Itu Laporan Keuangan Berbasis XBRL?

Pasalnya, dalam implementasi UU PDRD, apabila terdapat 1 wajib pajak yang menyelenggarakan kelima aktivitas tersebut maka wajib membayar 5 jenis pajak daerah dan melaporkan 5 jenis Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

Untuk itu, kelima jenis pajak yang berkarakteristik sama itu diintegrasikan menjadi satu jenis pajak, yaitu PBJT. Integrasi itu dimaksudkan untuk menyederhanakan administrasi wajib pajak serta memudahkan pemantauan pemungutan pajak terintegrasi oleh Pemda. (kaw)

Baca Juga: Apa Itu Pajak Jendela?
Topik : kamus, kamus pajak, kamus pajak daerah, pajak barang dan jasa tertentu, PBJT, UU HKPD

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 09 April 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Ketentuan Pajak Alat Berat dalam UU HKPD

Jum'at, 08 April 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Pedagang Fisik Aset Kripto?

Rabu, 06 April 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa itu Asean Harmonized Tariff Nomenclature?

Senin, 04 April 2022 | 17:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Pajak Alat Berat?

berita pilihan

Senin, 16 Mei 2022 | 16:00 WIB
PER-19/PJ/2021

Ketidaksesuaian Penyetoran Pajak Belanja Daerah, KPP Bisa Minta Ini

Senin, 16 Mei 2022 | 15:30 WIB
PER-19/PJ/2021

Uji dan Awasi Setoran Pajak atas Belanja Daerah, DJP Gunakan Ini

Senin, 16 Mei 2022 | 14:30 WIB
PER-03/PJ/2022

Pengecualian Ketentuan Faktur Pajak yang Dibuat PKP Pedagang Eceran

Senin, 16 Mei 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pemerintah Bakal Evaluasi Aturan Pajak dari Luar Daerah Pabean

Senin, 16 Mei 2022 | 13:00 WIB
CHINA

Bantu UMKM dan Manufaktur, China Percepat Restitusi PPN

Senin, 16 Mei 2022 | 12:55 WIB
DATA PPS HARI INI

4,5 Bulan PPS Berjalan, Harta WP yang Diungkap Tembus Rp86,7 Triliun

Senin, 16 Mei 2022 | 12:30 WIB
KAMUS CUKAI

Apa Itu Pagu Penundaan dalam Pembayaran Cukai?

Senin, 16 Mei 2022 | 12:00 WIB
CALL FOR PAPER DJP 2022

DJP Adakan Lomba Penulisan Makalah dengan Total Hadiah Rp52,5 Juta

Senin, 16 Mei 2022 | 11:30 WIB
TIPS PAJAK

Cara Menginput Nomor Seri Faktur Pajak di e-Faktur Versi 3.2