Review
Jum'at, 27 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (2)
Kamis, 26 Januari 2023 | 15:53 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (1)
Kamis, 26 Januari 2023 | 14:40 WIB
KONSULTASI PERPAJAKAN
Rabu, 25 Januari 2023 | 17:15 WIB
LAPORAN DARI AUSTRALIA
Fokus
Data & Alat
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Rabu, 11 Januari 2023 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 11 JANUARI - 17 JANUARI 2022
Rabu, 04 Januari 2023 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 04 JANUARI - 10 JANUARI 2023
Reportase

Punya SIUJK, Pengusaha Bisa Dapat Tarif PPh Final yang Lebih Rendah

A+
A-
4
A+
A-
4
Punya SIUJK, Pengusaha Bisa Dapat Tarif PPh Final yang Lebih Rendah

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) menegaskan pengusaha jasa konstruksi yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) dapat dikenakan PPh final jasa konstruksi, tetapi dengan tarif yang lebih tinggi.

Penyuluh Pajak Ahli Muda Direktorat P2 Humas DJP Lintang menjelaskan izin usaha jasa konstruksi dapat dimanfaatkan pengusaha untuk mendapatkan tarif PPh final yang lebih rendah. Izin tersebut diberikan oleh pemerintah daerah tempat domisili pemilik usaha jasa konstruksi.

“Saat memulai usaha, wajib pajak harus mengurus izin usahanya atau biasa disebut NIB [Nomor Induk Berusaha] yang ada di OSS [Online Single Submission]. Nah, ketika sudah memiliki IUJK atau NIB maka step berikutnya yaitu memiliki sertifikat izin usaha atau kompetensi kerja,” ujarnya dalam Tax Live, dikutip pada Selasa (15/11/2022).

Baca Juga: Ekonomi Pulih, Sri Mulyani Sebut Skala Insentif Pajak Sudah Diturunkan

Pada Pasal 2 ayat (4) Peraturan Pemerintah (PP) No. 9/2022, usaha jasa konstruksi dibagi menjadi 3 layanan. Pertama, layanan jasa konsultansi konstruksi yang memberikan pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.

Untuk jasa tersebut dikenakan tarif 3,5% untuk jasa konsultasi yang dilakukan oleh penyedia jasa bersertifikat. Untuk jasa konsultasi yang dilakukan penyedia jasa tidak bersertifikat akan dikenakan tarif final sebesar 6%.

Kedua, pekerjaan konstruksi yang mencakup kegiatan pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali bangunan. Jika penyedia jasa bersertifikat badan usaha kualifikasi kecil atau sertifikat kompetensi kerja perorangan maka dikenai tarif 1,75%.

Baca Juga: Batas Restitusi Dipercepat Jadi Rp5 Miliar, Sri Mulyani Bilang Begini

Untuk konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa dengan kualifikasi usaha menengah, besar, atau spesialis dikenakan tarif PPh final 2,65%. Adapun untuk penyedia jasa pekerjaan konstruksi yang tidak bersertifikat akan dikenakan tarif PPh final sebesar 4%.

Ketiga, jasa pekerjaan konstruksi terintegrasi yang mencakup gabungan pekerjaan konstruksi dan jasa konstruksi, termasuk di dalamnya model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan serta model panggabungan perencanaan dan pembangunan.

Apabila jenis jasa tersebut dilakukan oleh penyedia jasa bersertifikat maka akan dikenakan tarif PPh final 2,65%. Sementara itu, apabila penyedia jasa tidak memiliki sertifikat maka akan dikenakan tarif lebih tinggi, yaitu 4%.

Baca Juga: Kepala Desa Dikumpulkan Gara-Gara Validasi NIK dan NPWP, Ada Apa?

“Tarifnya memang agak keriting, tetapi ini dibuat atas pertimbangan pembuat kebijakan dengan menggunakan data benchmarking di lapangan sehingga mendekati keadilan,” jelas Lintang. (Fikri/rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : pp 9/2022, jasa konstruksi, tarif pph umum, pajak, pph final, peraturan pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 27 Januari 2023 | 14:07 WIB
PMK 242/2014

Pemindahbukuan Beda NPWP Tak Bisa Lewat e-Pbk, Begini Mekanismenya

Jum'at, 27 Januari 2023 | 13:00 WIB
PMK 167/2018

PMK 167/2018 Turut Mengatur tentang Pemajakan Natura, Masih Berlaku?

Jum'at, 27 Januari 2023 | 12:30 WIB
KOTA BLITAR

Warga Diimbau Validasi NIK, Wali Kota: Caranya Mudah dan Bisa Online

berita pilihan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Ekonomi Pulih, Sri Mulyani Sebut Skala Insentif Pajak Sudah Diturunkan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Batas Restitusi Dipercepat Jadi Rp5 Miliar, Sri Mulyani Bilang Begini

Sabtu, 28 Januari 2023 | 13:30 WIB
PP 50/2022

Ini Maksud 'Dimulainya Penyidikan' dalam Pengungkapan Ketidakbenaran

Sabtu, 28 Januari 2023 | 13:00 WIB
KABUPATEN REMBANG

Kepala Desa Dikumpulkan Gara-Gara Validasi NIK dan NPWP, Ada Apa?

Sabtu, 28 Januari 2023 | 12:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Penawaran Perdana SUN Khusus PPS Tahun Ini, Begini Hasilnya

Sabtu, 28 Januari 2023 | 12:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Ngeri! Bea Cukai dan Polri Sita Sabu 149 Kg Jaringan Malaysia-Aceh 

Sabtu, 28 Januari 2023 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

5 Alasan Wajib Pajak Bisa Ajukan Permintaan Sertifikat Elektronik Baru

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Partai Oposisi Usulkan Pengenaan Windfall Tax untuk Danai Stimulus

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:00 WIB
PMK 203/2017

Pembebasan Bea Masuk US$500 Diberikan Per Penumpang, Bukan Per Barang

Sabtu, 28 Januari 2023 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Insentif Atas Impor Alkes dan Vaksin Covid Selama 3 Tahun Tembus Rp3 T