Fokus
Data & Alat
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Selasa, 10 Mei 2022 | 14:30 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan ID

Proyeksi Realisasi Serapan PEN Direvisi, Jadi Hanya 88,5 Persen

A+
A-
0
A+
A-
0
Proyeksi Realisasi Serapan PEN Direvisi, Jadi Hanya 88,5 Persen

Slide paparan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat konferensi video, Kamis (30/12/2021).

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah memproyeksikan realisasi penyerapan anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) mencapai Rp658,9 triliun atau 88,5% dari pagu Rp744,77 triliun hingga 31 Desember 2021.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan proyeksi tersebut sedikit berbeda dengan proyeksi awal pemerintah. Pemerintah sebelumnya memperkirakan realisasi anggaran PEN yang terserap mencapai Rp673,2 triliun atau 90,4%.

"Outlook-nya sampai dengan akhir tahun sebesar 88,5% dan kami akan terus monitor dalam beberapa hari ini," katanya melalui konferensi video, Kamis (30/12/2021).

Baca Juga: Catat! DJP Makin Gencar Kirim Email Imbauan PPS Berbasis Data Rekening

Airlangga menuturkan realisasi tersebut berasal dari 5 klaster pada program PEN. Realisasi anggaran klaster kesehatan diproyeksi mencapai Rp193 triliun atau 90% dari pagu Rp214,96 triliun, sedangkan pada perlindungan sosial senilai Rp170,5 triliun atau 91% dari pagu Rp186,6 triliun.

Pada klaster dukungan program prioritas, proyeksinya senilai Rp106,5 triliun atau 90% dari pagu Rp117,9 triliun, dukungan UMKM Rp116,2 triliun atau 77% dari pagu Rp162,4 triliun, dan insentif usaha Rp72,7 triliun atau 116% dari pagu Rp62,8 triliun.

Menurut Airlangga, terdapat sejumlah program PEN yang tidak berjalan atau tidak dicairkan. Sayang, ia tidak memerinci program PEN tersebut. Selain itu, pemerintah juga mencatat ada pengembalian penempatan dana dari perbankan.

Baca Juga: APBN Surplus Rp103,1 Triliun Per April 2022, Begini Kata Sri Mulyani

"Kemarin ada faktor IJP [imbal jasa penjaminan] dari sektor keuangan yang Rp30 triliun, dikembalikan karena perbankan likuiditasnya bagus," ujarnya.

Saat ini, lanjut Airlangga, pemerintah telah menyiapkan alokasi PEN 2022 sejumlah Rp414 triliun. Pagu untuk klaster kesehatan disiapkan Rp117,9 triliun, perlindungan masyarakat Rp154,8 triliun, dan penguatan pemulihan ekonomi Rp141,4 triliun.

Alokasi PEN di klaster kesehatan yang senilai Rp117,9 triliun antara lain untuk testing, tracing, dan treatment; perawatan pasien Covid-19 dengan cost sharing dari BPJS; obat Covid-19; insentif tenaga kesehatan pusat dan daerah; vaksinasi; insentif perpajakan vaksin; penanganan kesehatan lainnya di daerah; dan antisipasi kesehatan lainnya.

Baca Juga: Batas Akhir SPT Tahunan, Penerimaan PPh Badan April 2022 Tumbuh 105,3%

Pada perlindungan sosial, perkiraan pemanfaatannya antara lain untuk memberikan program keluarga harapan (PHK) kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM); kartu sembako kepada 18,8 juta KPM; kartu prakerja untuk 2,9 juta peserta; dukungan program jaminan kehilangan pekerjaan; BLT dana desa; serta antisipasi pelunasan program perlinsos lainnya.

Pada klaster penguatan pemulihan ekonomi, dananya akan dipakai untuk program yang berhubungan dengan infrastruktur konektivitas; pariwisata dan ekonomi kreatif; ketahanan pangan; ICT; kawasan industri; dukungan UMKM/korporasi/BUMN; investasi pemerintah; serta memberikan insentif perpajakan.

"Tadi Bapak Presiden telah menyetujui ada beberapa program baru yang akan di-front loading pada tahun depan, salah satunya subsidi bunga KUR (Kredit Usaha Rakyat) sebesar 3% sampai dengan Juni 2022," tutur Airlangga. (rig)

Baca Juga: Penerimaan Pajak Tumbuh 51,49% di April 2022, Sri Mulyani: Sangat Kuat

Topik : menko perekonomian airlangga hartarto, PEN, pemulihan ekonomi, insentif fiskal, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP DI YOGYAKARTA

Rekening, Tanah Hingga Perhiasan Bos Sembako Ini Disita Petugas Pajak

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis Jaminan untuk Penundaan Pembayaran Cukai

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Presiden Baru Korea Selatan Bakal Rasionalisasi Tarif Pajak Korporasi

berita pilihan

Senin, 23 Mei 2022 | 18:25 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Catat! DJP Makin Gencar Kirim Email Imbauan PPS Berbasis Data Rekening

Senin, 23 Mei 2022 | 18:09 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Perhatian! DJP Evaluasi e-Bupot, Ada Klasifikasi Jumlah Bukti Potong

Senin, 23 Mei 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu PPFTZ 01, PPFTZ 02, dan PPFTZ 03?

Senin, 23 Mei 2022 | 17:39 WIB
KINERJA FISKAL

APBN Surplus Rp103,1 Triliun Per April 2022, Begini Kata Sri Mulyani

Senin, 23 Mei 2022 | 17:25 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Batas Akhir SPT Tahunan, Penerimaan PPh Badan April 2022 Tumbuh 105,3%

Senin, 23 Mei 2022 | 17:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan Pajak Tumbuh 51,49% di April 2022, Sri Mulyani: Sangat Kuat

Senin, 23 Mei 2022 | 17:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Yellen Dukung Relaksasi Bea Masuk atas Barang-Barang Asal China

Senin, 23 Mei 2022 | 16:45 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Sri Mulyani Sebut Inflasi April 2022 Tertinggi dalam 2 Tahun Terakhir