Review
Rabu, 21 Oktober 2020 | 14:14 WIB
KONSULTASI PAJAK
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 17:13 WIB
ANALISIS PAJAK
Rabu, 14 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 07 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:02 WIB
STATISTIK SISTEM PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 09:24 WIB
KURS PAJAK 21 OKTOBER - 27 OKTOBER 2020
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 15:24 WIB
MATRIKS AREA KEBIJAKAN
Rabu, 14 Oktober 2020 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 14 OKTOBER - 20 OKTOBER 2020
Komunitas
Kamis, 22 Oktober 2020 | 14:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Kamis, 22 Oktober 2020 | 09:54 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Rabu, 21 Oktober 2020 | 16:39 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 21 Oktober 2020 | 14:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Kolaborasi
Selasa, 20 Oktober 2020 | 14:10 WIB
KONSULTASI
Selasa, 20 Oktober 2020 | 09:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 13 Oktober 2020 | 14:13 WIB
KONSULTASI
Selasa, 13 Oktober 2020 | 11:54 WIB
KONSULTASI
Reportase

Produsen Alkes Akui Masih Butuh Insentif Perpajakan Tahun Depan

A+
A-
1
A+
A-
1
Produsen Alkes Akui Masih Butuh Insentif Perpajakan Tahun Depan

Ilustrasi. Seorang tenaga kesehatan menggunakan alat pelindung diri lengkap saat jam pertukaran shift di rumah sakit rujukan Covid-19 RSUD Kabupaten Tangerang, Banten, Senin (13/7/2020). ANTARA FOTO/Fauzan/wsj.

JAKARTA, DDTCNews – Pagu insentif perpajakan dalam program pemulihan ekonomi (PEN) pada 2021 jauh berkurang dari tahun ini. Produsen alat kesehatan (Alkes) berharap insentif masih tetap diberikan pada tahun depan.

Direktur Eksekutif Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (Aspaki) Ahyahudin Sodri mengatakan insentif perpajakan masih dibutuhkan produsen Alkes dalam negeri. Oleh karena itu, dia berharap kebijakan bebas bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) masih berlaku untuk industri Alkes pada 2021.

"Kami mengharapkan kebijakan bebas bea masuk dan PDRI masih diperpanjang untuk tahun depan," katanya, Senin (21/9/2020).

Baca Juga: IMF: Besarnya Sektor Informal Bikin Pengendalian Covid-19 Tak Efektif

Ahyahudin mengungkapkan kebijakan relaksasi fiskal masih dibutuhkan produsen Alkes dalam negeri karena beberapa pertimbangan. Pertama, insentif diperlukan untuk mendorong tetap berproduksi untuk memenuhi kebutuhan domestik yang tetap tinggi tahun depan.

Kedua, fasilitas fiskal diperlukan karena produsen Alkes masih banyak membutuhkan impor bahan baku dan bahan penolong. Relaksasi kebijakan perpajakan, sambungnya, menjadi hal krusial bagi pelaku usaha agar biaya produksi menjadi efisien sehingga harga jual menjadi terjangkau.

"Insentif tersebut dapat menjadi dorongan dan kompensasi bagi pelaku dalam menghadapi situasi b bisnis di masa Pandemi Covid-19," ungkapnya.

Baca Juga: 5 Area Risiko Pengadaan Barang dan Jasa pada Masa Pandemi versi BPKP

Sebagai informasi, pada 2021, pagu insentif pajak dalam program PEN dipatok sekitar Rp20,4 triliun. Jumlah tersebut jauh berkurang dari alokasi insentif untuk tahun ini yang mencapai Rp123.01 triliun. Terkait kebijakan relaksasi, pemerintah hanya melanjutkan beberapa insentif pajak.

Pemerintah belum merilis detail sektor usaha yang berhak mendapatkan insentif pajak dalam PEN 2021. Adapun untuk insentif tahun ini berupa bebas bea masuk dan PDRI hanya berlaku sampai akhir Desember 2020.

Fasilitas kepabeanan yang tetap bisa dimanfaatkan misalnya dengan skema yang diatur dalam PMK 171/2019 dan PMK 70/2012. PMK 171/2019 memberikan pembebasan impor barang untuk keperluan kesehatan dari bea masuk. Namun, pengguna fasilitas tersebut dikhususkan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan layanan umum.

Baca Juga: Asyik, Ada PMK Baru! Masa Pemberian BLT Dana Desa Diperpanjang

Sementara pada yayasan atau organisasi sosial, skema yang bisa dimanfaatkan yakni PMK 70/2012. Dengan skema itu, ada fasilitas pembebasan bea masuk untuk barang kiriman atau hibah, yang biasanya ditujukan kepada yayasan atau lembaga nonprofit. (kaw)

Topik : insentif, alat kesehatan. alkes, relaksasi, kebijakan fiskal, virus Corona, PEN
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 21 Oktober 2020 | 15:16 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 15:03 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Rabu, 21 Oktober 2020 | 14:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 14:54 WIB
PENGHINDARAN PAJAK
berita pilihan
Kamis, 22 Oktober 2020 | 17:34 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Kamis, 22 Oktober 2020 | 17:18 WIB
PENGADAAN BARANG DAN JASA
Kamis, 22 Oktober 2020 | 17:05 WIB
PMK 156/2020
Kamis, 22 Oktober 2020 | 17:00 WIB
KINERJA PENERIMAAN BEA DAN CUKAI
Kamis, 22 Oktober 2020 | 16:35 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Kamis, 22 Oktober 2020 | 16:30 WIB
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Kamis, 22 Oktober 2020 | 16:15 WIB
PAJAK DAERAH (21)
Kamis, 22 Oktober 2020 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 22 Oktober 2020 | 15:28 WIB
PROVINSI LAMPUNG