Berita
Jum'at, 01 Juli 2022 | 21:15 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Jum'at, 01 Juli 2022 | 20:17 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Jum'at, 01 Juli 2022 | 19:01 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Jum'at, 01 Juli 2022 | 18:35 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Fokus
Data & Alat
Rabu, 29 Juni 2022 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 26 JUNI - 5 JULI 2022
Selasa, 28 Juni 2022 | 19:00 WIB
STATISTIK CUKAI DUNIA
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Komunitas
Kamis, 30 Juni 2022 | 11:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Rabu, 29 Juni 2022 | 16:01 WIB
DDTC ACADEMY - EXCLUSIVE SEMINAR
Rabu, 29 Juni 2022 | 11:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
Selasa, 28 Juni 2022 | 20:01 WIB
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Reportase
Perpajakan ID

Presumptive Tax Sering Dikaitkan dengan Sektor yang Sulit Dipajaki

A+
A-
2
A+
A-
2
Presumptive Tax Sering Dikaitkan dengan Sektor yang Sulit Dipajaki

SETELAH mengenal sekilas mengenai presumptive tax dalam artikel kelas kebijakan pajak sebelumnya, kali ini akan ada pembahasan mengenai kaitannya dengan sektor-sektor yang sulit dipajaki.

Seperti dijelaskan dalam artikel kelas kebijakan pajak dengan topik presumptive tax pada seri pertama, salah satu tujuan yang mendasari penggunaan bentuk pemajakan ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan pajak dengan menutup kemungkinan adanya penghindaran atau pengelakan pajak.

Terkait dengan tujuan tersebut, penerapan presumptive tax erat kaitannya dengan sektor-sektor yang sulit dipajaki (hard-to-tax sector). Hal ini dikarenakan tidak teridentifikasinya penghasilan atau transaksi sebenarnya dari sektor-sektor itu, yang dapat digunakan sebagai basis pengenaan pajak.

Baca Juga: Anggota DPR Ini Minta Kejelasan Soal Waktu Implementasi Pajak Karbon

Sektor yang dapat dikategorikan sebagai sektor sulit dipajaki dapat berbeda-beda, tergantung pada jenis pajak yang dibahas. Namun, Alm et al (2004) menilai bahwa terdapat kelompok-kelompok wajib pajak tertentu yang memang berupaya untuk menjadi wajib pajak yang sulit dipajaki.

Das-Gupta (1994) menilai bahwa kelompok hard-to-tax sector merupakan sekelompok wajib pajak yang memperoleh penghasilannya dari berbagai sumber transaksi yang terpisah satu sama lain, sehingga besaran agregat sesungguhnya sulit untuk diketahui.

Sementara itu, Musgrave (1981) mengidentifikasi UMKM, orang-orang dengan profesi tertentu (yang penghasilannya berasal dari berbagai klien), dan petani sebagai kelompok hard-to-tax sectors. Argumentasi serupa juga dikemukakan oleh Tanzi dan Janscher (1989) dan Terkper (2003).

Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Implementasi Pajak Karbon Perlu Timing yang Tepat

Terdapat konsensus bahwa hard-to-tax sector tidak sebatas pada apakah wajib pajak terkait merupakan sektor formal atau informal, melakukan pencatatan keuangan atau tidak. Namun, sekelompok wajib pajak dapat dikatakan sebagai hard-to-tax sector ketika mereka dengan sengaja atau tidak ada keinginan untuk memberitahu informasi mengenai besaran penghasilan sebenarnya kepada wajib pajak.

Dengan penjelasan di atas, terdapat kemungkinan bahwa besaran penghasilan atau transaksi yang tidak tercatat oleh otoritas pajak juga tidak tercatat dalam perhitungan produktivitas ekonomi atau PDB suatu negara. Ini yang disebut dengan shadow economy. Alm et al (2004) membenarkan bahwa memang terdapat korelasi antara besaran hard-to-tax sector dengan shadow economy yang terdapat pada suatu negara.

Selain mengupayakan perolehan dan pengelolaan informasi hard-to-tax sector, presumptive tax dapat menjadi solusi untuk memajaki sektor tersebut. (Thuronyi 2004) Bagi wajib pajak patuh, presumptive tax tidak hanya memberikan kemudahan dan menurunkan biaya kepatuhan, tapi juga menginsentif wajib pajak tersebut untuk semakin meningkatkan penghasilannya.

Baca Juga: Tren Implementasi Pajak Warisan di Negara-Negara Eropa

Walau presumptive tax memiliki banyak manfaat, penerapannya perlu dilakukan secara tepat sasaran Perlu diperhatikan bahwa tiap pemilihan cara dalam menerapkan presumptive tax memiliki dampak yang berbeda.

Tiap penentuan basis yang digunakan untuk metode penghitungan secara tidak langsung akan memiliki dampaknya tersendiri terhadap keputusan bisnis. Wajib pajak terkait akan terinsentif untuk meminimalkan nilai basis yang digunakan sebagai penghitungan nilai tersebut.

Selain memberikan dampak yang berbeda dalam perspektif bisnis, penerapan presumptive tax juga dapat menimbulkan dampak yang berbeda terhadap redistribusi pendapatan, kompleksitas sistem pajak, dan juga implikasi kewajiban administratif yang perlu dipenuhi. (Balestrino dan Galmarini, 2005)

Baca Juga: Perubahan Lanskap Pajak Sangat Dinamis, WP Harus Apa?

Selain itu, presumptive tax tepat untuk diterapkan ketika biaya untuk memperoleh informasi diperkirakan lebih besar ketimbang potensi penerimaan yang hilang akibat menerapkan presumptive tax ketimbang menggunakan ketentuan dengan perhitungan normal. (Logue dan Vettori, 2010)

Demikian penjelasan mengenai keterkaitan presumptive tax dengan hard-to-tax sector. Anda bisa memperdalam pemahaman mengenai salah satu bentuk pemajakan tersebut dengan membaca seri kelas kebijakan pajak topik presumptive tax selanjutnya. Jangan lewatkan! *

Baca Juga: 8 Kebijakan Teknis Pajak 2023
Topik : kelas pajak, presumptive tax, kebijakan pajak, biaya kepatuhan, hard to tax sector, shadow economy

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Jum'at, 01 Juli 2022 | 21:15 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Mau Tahu Hasil Pelaksanaan PPS 2022? Simak Data dari Ditjen Pajak Ini

Jum'at, 01 Juli 2022 | 20:17 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Mayoritas Harta Luar Negeri PPS Tak Direpatriasi, Ini Kata Sri Mulyani

Jum'at, 01 Juli 2022 | 19:01 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Pasca-PPS, Sri Mulyani Mulai Fokus ke Pengawasan dan Penegakan Hukum

Jum'at, 01 Juli 2022 | 18:35 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Wajib Pajak Peserta Tax Amnesty Ungkap Harta Rp399 Triliun Lewat PPS

Jum'at, 01 Juli 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Valuation Ruling dalam Kepabeanan?

Jum'at, 01 Juli 2022 | 17:00 WIB
KPP PRATAMA BENGKULU SATU

Gali Potensi Pajak, Petugas KPP Kunjungi Gudang Beras

Jum'at, 01 Juli 2022 | 16:45 WIB
DATA PPS HARI INI

PPS Ditutup! Ini Rekapitulasi Lengkap Peserta dan Harta yang Diungkap

Jum'at, 01 Juli 2022 | 16:30 WIB
KP2KP BENTENG

Datangi Alamat WP, Petugas Pajak Gali Informasi Soal Omzet Usaha

Jum'at, 01 Juli 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK

Cara Buat Faktur Pajak dengan Kode Transaksi 09 Lewat e-Faktur 3.2