Fokus
Literasi
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Presiden Baru Korea Selatan Bakal Rasionalisasi Tarif Pajak Korporasi

A+
A-
0
A+
A-
0
Presiden Baru Korea Selatan Bakal Rasionalisasi Tarif Pajak Korporasi

Ilustrasi. Warga menikmati hari musim semi yang cerah ditengah pandemi virus corona (COVID-19) di taman sungai Han di Seoul, Korea Selatan, Selasa (19/4/2022). ANTARA FOTO/REUTERS/Kim Hong-Ji/HP/djo

SEOUL, DDTCNews - Korea Selatan di bawah pemerintahan Presiden Yoon Suk Yeol diperkirakan bakal memangkas tarif pajak korporasi yang saat ini mencapai 25%.

Menteri Keuangan Korea Selatan Choo Kyung Ho mengatakan tarif pajak maksimal pajak korporasi perlu dirasionalisasi guna meningkatkan daya saing.

"Ada kebutuhan untuk mempertimbangkan kembali tarif maksimum pajak korporasi guna meningkatkan pertumbuhan sektor swasta dan daya saingnya di level global," katanya seperti dilansir koreaherald.com, Minggu (22/5/2022).

Baca Juga: Utang Pajak Rp16 M Tak Dibayar, Puluhan Kendaraan Milik WP Disita KPP

Choo mengaku pemerintah memiliki pertimbangan yang kuat untuk menurunkan tarif pajak korporasi. Menteri keuangan juga telah mengusulkan penurunan tarif pajak korporasi dari 25% menjadi 20% sejak Juli 2020.

Tak hanya menurunkan tarif pajak, menteri keuangan kala itu juga mengusulkan mengurangi jumlah bracket penghasilan kena pajak dari saat ini sebanyak 4 bracket menjadi 2 bracket saja.

Secara historis, tarif pajak korporasi di Korea Selatan sebenarnya sempat turun dari 25% ke 22% pada era pemerintahan Presiden Lee Myung Bak. Dalam perjalanannya, tarif pajak korporasi kembali ditingkatkan menjadi 25% pada 2017.

Baca Juga: Ribuan Kendaraan Dinas Belum Bayar Pajak, Pemprov Ingatkan Soal Ini

Berdasarkan tren tersebut dan besarnya kontribusi pajak korporasi terhadap penerimaan pajak secara umum, Korea Selatan di bawah pemerintahan Yoon diperkirakan akan menurunkan tarif pajak dari 25% menjadi 22%.

Untuk diketahui, Yoon adalah presiden yang baru saja terpilih setelah memenangkan pemilihan presiden pada Maret 2022, mengalahkan calon dari partai petahana Lee Jae Myung. (rig)

Baca Juga: Temui 60 Perwakilan Industri, Kanwil Ini Sosialisasikan Insentif Pajak
Topik : korea selatan, pajak, pajak internasional, tarif pajak, pajak korporasi

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 25 Juni 2022 | 11:01 WIB
LAPORAN DARI BELANDA

Lagi, Profesional DDTC Lulus S-2 di Tilburg University Belanda

Sabtu, 25 Juni 2022 | 10:45 WIB
PENERIMAAN PERPAJAKAN

Tarif Bea Keluar Atas CPO Naik, Penerimaan Diyakini Ikut Melesat

Sabtu, 25 Juni 2022 | 08:15 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

Pengawasan akan Makin Kencang Pasca-PPS! WP Badan UMKM Perlu Ingat Ini

berita pilihan

Minggu, 26 Juni 2022 | 16:00 WIB
KPP PRATAMA BINTAN

Utang Pajak Rp16 M Tak Dibayar, Puluhan Kendaraan Milik WP Disita KPP

Minggu, 26 Juni 2022 | 15:00 WIB
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Ribuan Kendaraan Dinas Belum Bayar Pajak, Pemprov Ingatkan Soal Ini

Minggu, 26 Juni 2022 | 14:00 WIB
KANWIL DJP KALTIMTARA

Temui 60 Perwakilan Industri, Kanwil Ini Sosialisasikan Insentif Pajak

Minggu, 26 Juni 2022 | 13:00 WIB
INGGRIS

Lembaga Think Tank Ini Usulkan Garam Dikenai Cukai

Minggu, 26 Juni 2022 | 12:00 WIB
KPP PRATAMA SITUBONDO

KPP Akhirnya Sita Tanah Milik Wajib Pajak Seluas 2.104 Meter Persegi

Minggu, 26 Juni 2022 | 11:30 WIB
DATA PPS HARI INI

Tinggal 4 Hari! DJP Sudah Terbitkan 176.417 Surat Keterangan PPS

Minggu, 26 Juni 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Kriteria Hibah yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan

Minggu, 26 Juni 2022 | 10:00 WIB
HUNGARIA

Parlemen Hungaria Tolak Ketentuan Perpajakan dalam Pilar 2 OECD