Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Senin, 27 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 27 September 2021 | 15:30 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Senin, 27 September 2021 | 19:23 WIB
AGENDA PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

PPKM Level 4 Diperpanjang Hingga 9 Agustus 2021, Ini Penjelasan Jokowi

A+
A-
1
A+
A-
1
PPKM Level 4 Diperpanjang Hingga 9 Agustus 2021, Ini Penjelasan Jokowi

Presiden Joko Widodo. (tangkapan layer Youtube)

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi memperpanjang kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 pada 3-9 Agustus 2021.

Jokowi mengatakan pemberlakuan PPKM level 4 telah berdampak pada perbaikan penanganan pandemi secara nasional dalam beberapa hari terakhir. Namun, pemerintah memperpanjang kebijakan pembatasan mobilitas tersebut untuk menekan penambahan kasus Covid-19.

"Dengan mempertimbangkan perkembangan beberapa indikator kasus pada minggu ini, pemerintah memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 3 sampai dengan 9 Agustus 2021 di beberapa kabupaten/kota tertentu," katanya melalui konferensi video, Senin (2/8/2021).

Baca Juga: Level PPKM di Jawa-Bali Kini Berlaku 2 Minggu

Jokowi mengatakan perpanjangan PPKM level 4 akan dilakukan dengan menyesuaikan pengaturan aktivitas dan mobilitas masyarakat sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Dia menjelaskan ‘gas dan rem; tetap harus dilakukan secara dinamis sesuai dengan kondisi penyebaran Covid-19.

Menurutnya, pemerintah tidak bisa membuat kebijakan yang sama dalam durasi yang panjang sehingga harus ditentukan derajat pembatasan yang tepat untuk isu kesehatan maupun perekonomian.

Jokowi menyebut kebijakan penanganan pandemi Covid-19 akan bertumpu pada 3 pilar utama, yakni kecepatan vaksinasi, penerapan protokol kesehatan secara masif, serta kegiatan testing, tracing, isolasi, dan treatment. Walaupun sudah mulai menunjukkan perbaikan, lanjutnya, perkembangan kasus Covid-19 masih sangat dinamis dan fluktuatif.

Baca Juga: Tak Ada Lagi Daerah Level 4 di Jawa-Bali, PPKM Masih Diperpanjang

"Sekali lagi, kita harus terus waspada dalam melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan kasus Covid-19 ini," ujarnya.

Jokowi menambahkan pemerintah akan terus mempercepat penyaluran berbagai bantuan sosial untuk mengurangi beban masyarakat akibat berbagai pembatasan mobilitas. Bantuan sosial itu seperti program keluarga harapan (PKH), bantuan sosial tunai, BLT dana desa, serta subsidi gaji.

Sementara pada pelaku usaha mikro dan kecil, pemerintah menyiapkan program banpres produktif usaha mikro. (kaw)

Baca Juga: Pengumuman! Jokowi Wajibkan PNS Laporkan Harta Kekayaan

Topik : PPKM, PPKM level 4, Presiden Jokowi

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Reyno Marchel

Senin, 02 Agustus 2021 | 20:12 WIB
Semoga kasus covid di Indonesia cepat menurun
1

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 16 Agustus 2021 | 12:36 WIB
RAPBN 2022

Jokowi Sebut Rencana Defisit Anggaran 2022 Punya Arti Penting

Senin, 16 Agustus 2021 | 12:30 WIB
RAPBN 2022 DAN NOTA KEUANGAN

Jokowi Beberkan Strategi Pengumpulan Pajak Tahun Depan

Senin, 16 Agustus 2021 | 11:56 WIB
RAPBN 2022 DAN NOTA KEUANGAN

Serahkan RAPBN 2022 ke DPR, Jokowi Jelaskan Arah Kebijakan Fiskal

berita pilihan

Senin, 27 September 2021 | 19:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penyaluran Insentif Diklaim Lebih Baik, DJP Janji Dengarkan Pengusaha

Senin, 27 September 2021 | 19:23 WIB
AGENDA PAJAK

Ada Forum Gratis Bahas Kebijakan Pajak Karbon, Tertarik?

Senin, 27 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Kunjungan (Visit) Pegawai Pajak?

Senin, 27 September 2021 | 18:17 WIB
KINERJA FISKAL

Anggaran TIK Kemenkeu Naik, Downtime Layanan Seharusnya Teratasi

Senin, 27 September 2021 | 18:03 WIB
BANTUAN SOSIAL

Dekati Batas Akhir, Nyaris 5 Juta Pekerja Sudah Terima Subsidi Gaji

Senin, 27 September 2021 | 18:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA

Penerimaan Negara Bukan Pajak Tumbuh 20%, Begini Perinciannya

Senin, 27 September 2021 | 17:47 WIB
KINERJA PEMERINTAH

Indeks Efektivitas Pemerintah Naik, KSP: Tak Boleh Ada Lagi Pungli

Senin, 27 September 2021 | 17:30 WIB
SE-49/PJ/2021

Ditjen Pajak Terbitkan Surat Edaran Soal Prosedur Persetujuan Bersama

Senin, 27 September 2021 | 17:11 WIB
INGGRIS

Perusahaan Minyak Ini Memohon Perpanjangan Deadline Tunggakan PPN

Senin, 27 September 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pulihkan Pariwisata, Sri Mulyani: Insentif Diberikan, Termasuk Pajak