Fokus
Literasi
Jum'at, 26 Februari 2021 | 18:01 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 26 Februari 2021 | 17:38 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 26 Februari 2021 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Kamis, 25 Februari 2021 | 17:36 WIB
CUKAI (2)
Data & Alat
Rabu, 24 Februari 2021 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 24 FEBRUARI - 2 MARET 2021
Minggu, 21 Februari 2021 | 09:00 WIB
STATISTIK MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE
Rabu, 17 Februari 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 FEBRUARI - 23 FEBRUARI 2021
Senin, 15 Februari 2021 | 11:38 WIB
STATISTIK RASIO PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

PMK 189/2020, DJP: Agar Penagihan Pajak Lebih Adil dan Tidak Eksesif

A+
A-
8
A+
A-
8
PMK 189/2020, DJP: Agar Penagihan Pajak Lebih Adil dan Tidak Eksesif

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – Sesuai dengan ketentuan PMK 189/2020, tindakan penagihan dilakukan terhadap penanggung pajak atas wajib pajak badan secara berurutan. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Senin (14/12/2020).

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama mengatakan PMK 189/2020 memerinci kriteria penanggung pajak atas wajib pajak badan. DJP akan melakukan penagihan terhadap penanggung pajak tersebut secara berurutan dan proporsional.

“Jadi ini dimaksudkan agar tindakan penagihan lebih memberikan kepastian hukum dan fair [adil] bagi wajib pajak serta tidak bersifat eksesif,” katanya.

Baca Juga: Agar PPnBM Mobil Ditanggung Pemerintah, PKP Wajib Lakukan Ini

Pasal 7 menegaskan pelaksanaan tindakan penagihan pajak terhadap penanggung pajak atas wajib pajak badan dilakukan terhadap wajib pajak badan bersangkutan dan pengurus. Untuk perincian pengurus dapat disimak pada artikel ‘Ini Perincian Pengurus yang Jadi Penanggung Pajak WP Badan’.

Selain mengenai penagihan pajak, ada pula bahasan terkait dengan survei yang digelar DJP untuk memperbaiki serta meningkatkan kualitas pelayanan elektronik kepada wajib pajak. Ada 2 survei yang digelar otoritas di penghujung tahun ini.

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Baca Juga: Cara Mengganti Nomor Ponsel di DJP Online
  • Urutan Bisa Tidak Berlaku

Berdasarkan pada PMK 189/2020, ada 7 kondisi yang membuat pelaksanaan tindakan penagihan pajak terhadap penanggung pajak atas wajib pajak badan tidak dilakukan secara berurutan. Pertama, objek sita tidak dapat ditemukan. Kedua, dilakukan tindakan penagihan seketika dan sekaligus.

Ketiga, utang pajak sebagai dasar penagihan pajak mendekati daluwarsa penagihan. Keempat, berdasarkan data dan informasi terdapat indikasi penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu.

Kelima, terdapat tanda-tanda badan akan dibubarkan atau dilakukan perubahan bentuk lainnya. Keenam, terdapat tanda-tanda kepailitan dan/atau dalam keadaan pailit. Ketujuh, penanggung pajak dapat meyakinkan pejabat dengan membuktikan kedudukannya tidak dapat dibebani utang pajak dan biaya penagihan pajak. (DDTCNews)

Baca Juga: Tidak Lapor Harta di SPT Tahunan? DJP Bisa Terbitkan SP2DK
  • Juru Sita Pajak

Selain kepala kantor pelayanan pajak (KPP), PMK 189/2020 memberikan kewenangan kepada direktur pemeriksaan dan penagihan serta kepala kantor wilayah (Kanwil) DJP untuk mengangkat dan memberhentikan juru sita pajak.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan pemberian kewenangan pengangkatan dan pemberhentian juru sita pajak bertujuan untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi penagihan pajak.

“Memang nantinya di Kanwil dan Kantor Pusat akan ada juru sita juga. Mereka akan mendukung pelaksanaan tugas juru sita KPP, terutama jika objek sita tidak berada di wilayah KPP yang bersangkutan. Jadi ini untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensinya saja," ujarnya. (DDTCNews/Kontan)

Baca Juga: DJP: Masih Banyak yang Tidak Isi Laporan Harta dalam SPT Tahunan
  • Survei Layanan Elektronik DJP

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan terdapat 2 kegiatan survei yang dilakukan DJP pada akhir 2020. Kedua survei tersebut terdiri dari survei eksternal dan internal.

Untuk survei eksternal, DJP melibatkan 3.800 wajib pajak untuk mengetahui respons mereka terhadap layanan program click, call, dan counter (3C). Adapun survei internal ditujukan untuk account representative pengawasan dan konsultasi (Waskon) 1 dan pelaksana di seksi pelayanan. Simak artikel ‘DJP Gelar Dua Survei di Akhir Tahun ‘. (DDTCNews)

  • Penerimaan Cukai

Melalui Peraturan Presiden (Perpres) 113/2020, pemerintah sudah memasukkan target penerimaan cukai plastik senilai Rp500 miliar pada tahun depan. Adapun penerimaan dari cukai minuman mengandung etil alkohol (MMEA) ditargetkan senilai Rp5,56 triliun.

Baca Juga: Sudah Bayar Pajak? DJP: Tetap Wajib Lapor SPT Tahunan

Penerimaan dari cukai EA pada tahun depan ditargetkan senilai Rp155,9 miliar. Sementara target penerimaan cukai terbesar masih berasal dari cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok senilai Rp173,78 triliun. Simak pula artikel ‘PMK Masih Diharmonisasi, Kenaikan Cukai Rokok Berlaku Februari 2021’. (DDTCNews)

  • Kawasan Industri Hasil Tembakau

Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap pemerintah daerah memanfaatkan dana bagi hasil (DBH) CHT yang diterimanya untuk membentuk kawasan industri hasil tembakau (KIHT) terpadu bersama dengan Ditjen Bea dan Cukai (DJBC).

Sri Mulyani mengatakan KIHT terpadu bisa menjadi wadah untuk menampung dan memberdayakan produsen rokok skala UMKM. Dia menyebut jumlah KIHT terpadu akan segera bertambah menjadi 9 titik, dari yang saat ini 2 titik.

Baca Juga: Tidak Perlu Ada Lagi Stigma Takut Berdekatan dengan Instansi Pajak

"Pembentukan kawasan industri hasil tembakau atau KIHT tujuannya untuk memberikan lokasi bagi UMKM dan sekaligus untuk mengawasi peredaran rokok ilegal," katanya. (DDTCNews/Kontan) (kaw)

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, PMK 189/2020, penagihan pajak, Ditjen Pajak, DJP
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 23 Februari 2021 | 14:20 WIB
KONSULTASI
Selasa, 23 Februari 2021 | 14:10 WIB
KOTA PALOPO
Selasa, 23 Februari 2021 | 11:14 WIB
JAWA TIMUR
Selasa, 23 Februari 2021 | 10:57 WIB
SUMATRA UTARA
berita pilihan
Sabtu, 27 Februari 2021 | 07:01 WIB
SIDANG WTO
Sabtu, 27 Februari 2021 | 06:01 WIB
PMK 20/2021
Jum'at, 26 Februari 2021 | 19:16 WIB
PMK 20/2021
Jum'at, 26 Februari 2021 | 19:06 WIB
KABUPATEN KUNINGAN
Jum'at, 26 Februari 2021 | 19:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Jum'at, 26 Februari 2021 | 18:14 WIB
KARTU PRAKERJA
Jum'at, 26 Februari 2021 | 18:01 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 26 Februari 2021 | 18:00 WIB
PELAPORAN SPT
Jum'at, 26 Februari 2021 | 17:58 WIB
UNI EROPA
Jum'at, 26 Februari 2021 | 17:38 WIB
TIPS PAJAK