KEBIJAKAN CUKAI

PMK Masih Diharmonisasi, Kenaikan Cukai Rokok Berlaku Februari 2021

Dian Kurniati | Kamis, 10 Desember 2020 | 12:51 WIB
PMK Masih Diharmonisasi, Kenaikan Cukai Rokok Berlaku Februari 2021

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat memberikan paparan mengenai kebijakan cukai hasil tembakau pada 2021. (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah menyatakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok baru akan berlaku mulai 1 Februari 2021.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan hal itu untuk memberikan kesempatan kepada Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) mempersiapkan pita cukai dengan tarif yang baru serta industri merancang strategi produksi. Menurutnya, semua persiapan itu cukup dilakukan dalam waktu 2 bulan.

"Ini akan memberi kesempatan pada jajaran Bea Cukai dan industri dari mulai pencetakan [pita] cukai yang baru dan industri melakukan adjustment pelekatan tarif cukai yang baru ini," katanya melalui konferensi video, Kamis (10/12/2020). Simak artikel ‘Sri Mulyani: Tarif Cukai Rokok 2021 Naik 12,5%! Ini Perinciannya’.

Baca Juga:
Bawa Rokok Ilegal, Truk Terobos Exit Tol dan Tersangkut di Terowongan

Sri Mulyani mengatakan DJBC juga akan membentuk satuan tugas (Satgas) yang akan menerbitkan dan menetapkan pita cukai dengan tarif baru. Pasalnya, industri sudah dapat memesan pita cukai itu sejak sebulan sebelumnya.

Mengenai payung hukumnya, Sri Mulyani menyebut peraturan menteri keuangan (PMK) penetapan tarif CHT yang baru sedang dalam proses harmonisasi. Dia berharap PMK itu bisa segera diundangkan.

Secara bersamaan, menurutnya, DJBC akan memastikan semua proses transisi kebijakan tarif CHT baru dapat berjalan tanpa hambatan. Dia pun memerintahkan jajaran DJBC menggencarkan sosialisasi mengenai kenaikan tarif CHT sekaligus berbagai aturan yang terbit karena kenaikan tarif itu.

Baca Juga:
Piloting Modul Impor-Ekspor Barang Bawaan Penumpang Tahap I Dimulai

Selain itu, Sri Mulyani menambahkan Kementerian Keuangan juga akan berkoordinasi dan bersinergi dengan kementerian/lembaga lain lantaran dimensi kebijakan tarif CHT sangat luas, mulai dari kesehatan, industri, pertanian, hingga tenaga kerja.

"Saya berharap bahwa kebijakan ini bisa memberikan kepastian kepada industri dan seluruh pemangku kepentingan. Kami akan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menjalankan kenaikan cukai hasil tembakau 2021," ujar Sri Mulyani. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 02 Maret 2024 | 15:00 WIB BEA CUKAI TEGAL

Bawa Rokok Ilegal, Truk Terobos Exit Tol dan Tersangkut di Terowongan

Sabtu, 02 Maret 2024 | 08:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Piloting Modul Impor-Ekspor Barang Bawaan Penumpang Tahap I Dimulai

Jumat, 01 Maret 2024 | 15:30 WIB LAYANAN KEPABEANAN

Sinyal HP Tak Muncul Meski IMEI Terkirim ke Database CEIR, Bagaimana?

BERITA PILIHAN
Sabtu, 02 Maret 2024 | 15:00 WIB BEA CUKAI TEGAL

Bawa Rokok Ilegal, Truk Terobos Exit Tol dan Tersangkut di Terowongan

Sabtu, 02 Maret 2024 | 14:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Muncul Eror ETAX-40001 di e-Faktur, Bisa Coba Ganti Koneksi Internet

Sabtu, 02 Maret 2024 | 13:30 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Perubahan Struktur Penerimaan Perpajakan RI pada Awal Reformasi Pajak

Sabtu, 02 Maret 2024 | 12:30 WIB KABUPATEN MOJOKERTO

Catat! Rumah Makan di Daerah Ini Bakal Dipasangi Alat Pencatat Pajak

Sabtu, 02 Maret 2024 | 10:30 WIB KINERJA PERDAGANGAN

Pemerintah Waspadai Surplus Neraca Perdagangan yang Terus Mengecil

Sabtu, 02 Maret 2024 | 10:15 WIB BERITA PAJAK SEPEKAN

UMKM Tak Bisa Lagi Pakai PPh Final 0,5 Persen, Masih Ada Insentif Lain

Sabtu, 02 Maret 2024 | 10:00 WIB IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

ASN Pindah ke IKN, 47 Tower Rumah Susun Disiapkan

Sabtu, 02 Maret 2024 | 09:30 WIB KEBIJAKAN PERDAGANGAN

Indonesia Dorong AS Otorisasi Pembaharuan Fasilitas GSP