Review
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 11:00 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 14:34 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 11 Agustus 2020 | 09:20 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 09 Agustus 2020 | 09:00 WIB
KEPALA KKP PRATAMA JAKARTA MAMPANG PRAPATAN IWAN SETYASMOKO:
Fokus
Literasi
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 18:09 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 17:26 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 16:17 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 13 Agustus 2020 | 17:19 WIB
AKTIVITAS PEREKONOMIAN
Data & alat
Rabu, 12 Agustus 2020 | 09:14 WIB
KURS PAJAK 12 AGUSTUS-18 AGUSTUS 2020
Selasa, 11 Agustus 2020 | 14:30 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Reportase

PJAP Mau Tambah Aplikasi Layanan Perpajakan? Ini Syaratnya

A+
A-
3
A+
A-
3
PJAP Mau Tambah Aplikasi Layanan Perpajakan? Ini Syaratnya

Ilustrasi. (Ditjen Pajak)

JAKARTA, DDTCNews – Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) yang akan menambah cakupan layanan aplikasi perpajakan wajib mengajukan permohonan kepada Ditjen Pajak (DJP).

Permohonan tersebut diajukan menggunakan Surat Permohonan Penambahan Layanan Penyediaan Aplikasi Perpajakan dengan contoh format yang tercantum dalam Lampiran I huruf X Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-11/PJ/2019.

“[Permohonan tersebut] disertai dokumen kelengkapan permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf Y Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-11/PJ/2019 tentang Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan,” demikian bunyi Pasal 11 A ayat (1) PER-10/PJ/2020.

Baca Juga: Setoran Perpajakan 2021 Ditarget Tumbuh 5,5%, Ini Kata Sri Mulyani

Permohonan dapat diajukan oleh PJAP sepanjang penyediaan layanan aplikasi perpajakan disetujui oleh Dirjen Pajak dan terdapat kesiapan infrastruktur dan interkoneksi dalam penyediaan layanan aplikasi perpajakan.

Adapun yang dapat mengajukan permohonan tersebut adalah PJAP yang sebelumnya telah dinyatakan lulus pengujian teknis dan telah ditunjuk oleh Dirjen Pajak, seperti diatur dalam Pasal 10 ayat (1) PER-11/PJ/2019

Selain itu, permohonan juga bisa dilakukan oleh PJAP yang telah menyelenggarakan layanan penyediaan e-Faktur Host-to-Host (H2H), aplikasi pembuatan Kode Billing dan penyaluran SPT dalam bentuk dokumen elektronik selama 3 bulan sejak 19 Juni 2020.

Baca Juga: Simak, Ini Perincian Target Penerimaan Perpajakan RAPBN 2021

Permohonan yang disampaikan akan diproses berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 PER-11/PJ/2019. Secara ringkas, permohonan tersebut akan diproses melalui 4 tahapan.

Pertama, tahap penilaian perencanaan bisnis (business plan). Kedua, tahap prakualifikasi teknis. Ketiga, tahap reviu rencana pengembangan aplikasi (development plan). Keempat, tahap pengujian teknis.

Apabila permohonan itu disetujui, penunjukan untuk menyediakan layanan aplikasi perpajakan dilakukan dengan menerbitkan Keputusan Dirjen Pajak tentang Penunjukan Sebagai PJAP. Ini berlaku jika terhadap PJAP tersebut belum pernah diterbitkan Keputusan Dirjen Pajak Penunjukan.

Baca Juga: Cara Aktivasi e-Objection & Mengajukan Keberatan Melalui DJP Online

Namun, apabila sebelumnya telah diterbitkan Keputusan Dirjen Pajak Penunjukan Sebagai PJAP maka Dirjen Pajak mencabut dan menerbitkan kembali Keputusan Direktorat Jenderal Pajak tentang Penunjukan Sebagai PJAP.

Adapun keputusan penunjukan kembali sebagai PJAP tersebut tidak mengubah masa berlaku Keputusan Penunjukan Sebagai PJAP yang terdahulu atau yang dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) PER-11/PJ/2019.

Seperti diketahui, dengan PER-10/PJ/2020, Dirjen Pajak menerbitkan memperbarui dan memperluas cakupan layanan yang dapat disediakan penyedia jasa aplikasi perpajakan. Simak artikel ‘Ketentuan Diubah DJP, Cakupan Layanan PJAP atau ASP Diperluas’. (kaw)

Baca Juga: DJP: Beleid Ini Tandai Tahap Final Penerapan E-Bupot PPh Pasal 23/26

Topik : PER-10/PJ/2020, PER-11/PJ/2020, PJAP, ASP, layanan pajak, DJP Online, Ditjen Pajak, DJP
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 11 Agustus 2020 | 11:13 WIB
PMK 107/2020
Selasa, 11 Agustus 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 11 Agustus 2020 | 10:12 WIB
PMK 107/2020
Selasa, 11 Agustus 2020 | 08:03 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
berita pilihan
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 19:57 WIB
RAPBN 2021
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 19:25 WIB
RAPBN 2021
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 19:19 WIB
TAX LEADER GUIDE
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 18:09 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 17:26 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 17:15 WIB
WEBINAR SERIES DDTC
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 16:46 WIB
RAPBN 2021
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 16:27 WIB
RAPBN 2021 DAN NOTA KEUANGAN
Jum'at, 14 Agustus 2020 | 16:22 WIB
RAPBN 2021