Review
Jum'at, 09 April 2021 | 11:41 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 06 April 2021 | 09:23 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 04 April 2021 | 08:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP JAKARTA BARAT SUPARNO:
Selasa, 30 Maret 2021 | 09:10 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 07 April 2021 | 09:20 WIB
KURS PAJAK 7 APRIL - 13 APRIL 2021
Jum'at, 02 April 2021 | 10:00 WIB
KMK 20/2021
Rabu, 31 Maret 2021 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 31 MARET - 6 APRIL 2021
Rabu, 24 Maret 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 24 MARET - 30 MARET 2021
Komunitas
Senin, 12 April 2021 | 12:59 WIB
UNIVERSITAS SURABAYA
Minggu, 11 April 2021 | 08:01 WIB
KETUA UMUM ASPAKRINDO TEGUH KURNIAWAN HARMANDA
Sabtu, 10 April 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 09 April 2021 | 15:15 WIB
AGENDA PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Perubahan Peraturan Konsultan Pajak Harus Fokus pada Tujuan Strategis

A+
A-
6
A+
A-
6
Perubahan Peraturan Konsultan Pajak Harus Fokus pada Tujuan Strategis

Para pembicara dalam webinar bertajuk Menempatkan Lulusan Pajak dalam Ranah Profesi Konsultan Pajak yang diselenggarakan Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (Atpetsi) pada hari ini, Selasa (2/3/2021). (tangkapan layar Zoom)

JAKARTA, DDTCNews – Rencana revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 111/2014 tentang Konsultan Pajak harus dilakukan secara komprehensif dengan fokus pada tujuan strategis terkait dengan perpajakan Indonesia.

Hal tersebut menjadi bahan diskusi dalam webinar bertajuk Menempatkan Lulusan Pajak dalam Ranah Profesi Konsultan Pajak yang diselenggarakan Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (Atpetsi) pada hari ini, Selasa (2/3/2021).

Memberikan kata sambutan dalam acara tersebut, Ketua Dewan Pembina Atpetsi sekaligus Kepala Kanwil Ditjen Pajak (DJP) Jawa Timur I mengatakan pemerintah memberikan ruang bagi lulusan dari segala jurusan pendidikan untuk berkarier di bidang perpajakan.

Baca Juga: Ini Alasan Wajib Pajak Badan Diimbau Lapor SPT Tahunan Lebih Awal

“Pada PMK 111/2014 ada pemikiran dari DJP untuk mengakomodasi lulusan perpajakan dari fakultas-fakultas ekonomi, hukum, ilmu administrasi, dan Fisip yang kualitasnya terakreditasi," ujar John.

Dia berharap acara yang digelar Atpetsi ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah terkait dengan rencana revisi peraturan mengenai konsultan pajak. Masukan tersebut, terutama terkait dengan lulusan studi pajak dalam ranah profesi konsultan pajak.

Ketua Umum Atpetsi Darussalam mengatakan rencana perubahan PMK 111/2014 menjadi momentum untuk pengembangan profesi konsultan pajak pada masa mendatang. Apalagi, saat ini tengah ada persiapan integrasi pembinaan dan/atau pengawasan profesi keuangan yang dijalankan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK).

Baca Juga: Pengawasan Wajib Pajak Dilakukan DJP, Termasuk Pakai Data SPT Tahunan

Menurutnya, rencana perubahan PMK 111/2014 harus memperhatikan tujuan strategis masa depan yang ingin dicapai. Tujuan strategis itu disusun dengan mempertimbangkan situasi saat ini, seperti kinerja tax ratio dan kepatuhan formal yang masih rendah serta masih sedikitnya jumlah konsultan pajak.

Adapun jumlah konsultan pajak di Indonesia hingga saat ini masih sedikit. Hanya ada 5.589 konsultan pajak di Indonesia saat ini. Jumlah itu jauh berada di bawah Jepang yang mencapai 78.795 konsultan pajak, bahkan Italia yang sebanyak 116.000 konsultan pajak.

Dengan jumlah itu, rasio konsultan pajak terhadap jumlah penduduk di Indonesia pun masih besar, yakni 1:48.417. Padahal, rasio di Jepang dan Italia masing-masing 1:1.605 dan 1:520.

Baca Juga: Penegakan Hukum 2021, DJP Jalankan 9 Rencana Aksi

“Untuk mengejar jumlah konsultan pajak ini perlu waktu berpuluh-puluh tahun kalau PMK barunya tetap menggunakan paradigma PMK dan PP sebelumnya. Tugas PMK baru tidak semata-mata menjamin kompetensi konsultan pajak, tetapi juga melihat tujuan strategis dari sistem perpajakan kita,” kata Darussalam.

Adapun beberapa tujuan strategis itu salah satunya terkait dengan ketersediaan jumlah ahli pajak yang ideal dan kompeten, pembelajaran secara keilmuan dan praktik di kampus, serta semangat UU Cipta Kerja untuk kemudahan usaha dan penciptaan lapangan kerja.

Selain itu, terkait dengan upaya menekan biaya kepatuhan dan meningkatkan kepatuhan sukarela. Ada pula tujuan pembentukan masyarakat melek dan sadar pajak serta perbaikan kontribusi penerimaan pajak. Kemudian, tujuan untuk mendukung brand konsultan pajak lokal berkompetisi di dunia internasional.

Baca Juga: Catatan Pemeriksaan Bukper dan Imbauan Pelaporan SPT Terpopuler

Darussalam pun meminta agar penyusunan perubahan PMK 111/2014 mengacu pada Pasal 32 ayat (3), Pasal 32 ayat (3a), dan Pasal 48 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Selain itu, aturan juga harus merujuk pada PP 74/2011.

Dalam acara itu, Darussalam juga berpendapat perlunya dibentuk suatu supra-organisasi profesi konsultan pajak. Dewan konsorsium supra-organisasi ini bisa diisi perwakilan DJP, organisasi konsultan pajak, akademisi pajak, dan wajib pajak.

Melalui supra-organisasi tersebut, lulusan dari bidang studi apapun dapat mengikuti ujian sertifikasi konsultan pajak yang tersedia. Supraorganisasi ini nantinya akan membuat standar minimum kurikulum perpajakan, PPL, dan standar etika bagi konsultan pajak.

Baca Juga: DJP Mulai Telisik Laporan SPT Tahunan Wajib Pajak

"Kalau dibuka [untuk lulusan bidang studi apapun] maka yang menjadi prioritas adalah lulusan dari bidang perpajakan. Dengan demikian, lulusan dari bidang studi lain boleh berprofesi tetapi disetarakan dengan lulusan pajak,” imbuhnya.

Akademisi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Adrianto Dwi Nugroho mengatakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang telah dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) harus dioptimalkan. Hal ini akan memperkaya sumber daya manusia (SDM) di bidang perpajakan.

Sebagai contoh, seorang mahasiswa hukum pajak seharusnya diperbolehkan untuk mengambil mata kuliah pada fakultas lain lain seperti ilmu hukum atau administrasi demi memperkaya pemahamannya.

Baca Juga: Optimalkan Penerimaan Pajak, KPK Berkoordinasi dengan KPP

Akademisi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya (UB) Kusdi Raharjo mengatakan untuk meningkatkan jumlah lulusan yang berkarir sebagai konsultan pajak, diperlukan suatu program inklusi perpajakan.

Kusdi mengatakan setiap orang yang memiliki ijazah sarjana ataupun diploma pada bidang perpajakan atau bukan perpajakan seharusnya bisa diberikan kesempatan untuk menjadi kuasa wajib pajak sepanjang orang tersebut memiliki kemauan dan kemampuan.

Akademisi Politeknik Ubaya sekaligus Ketua Bidang Organisasi Atpetsi Doni Budiono mengatakan peran PPL harus dikembangkan secara terus menerus guna memperkaya pengetahuan praktisi konsultan pajak. Menurutnya, revisi ketentuan konsultan pajak juga tetap perlu menampung aspirasi semua stakeholder.

Baca Juga: Punya Penghasilan dari Luar Negeri, Bagaimana Pajaknya?

Akademisi Universitas Indonesia (UI) Haula Rosdiana mengatakan negara harus berperan dalam penciptaan SDM yang kompeten dan kredibel. Hal inilah yang perlu menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan perubahan peraturan mengenai konsultan pajak.

Dia mengatakan lulusan pajak seharusnya ditempatkan sebagai prioritas dalam ranah profesi konsultan pajak. "Saya khawatir dengan masa depan keilmuan perpajakan kalau regulasinya tidak dirumuskan untuk mendorong kebijakan presiden, yakni menciptakan SDM unggul," ujar Haula. (kaw)

Baca Juga: Terbitkan SP2DK, DJP Terus Jalankan Pengawasan Wajib Pajak
Topik : konsultan pajak, PMK 111/2014, Atpetsi, Ditjen Pajak, DJP
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Selasa, 06 April 2021 | 09:49 WIB
PENEGAKAN HUKUM
Selasa, 06 April 2021 | 09:15 WIB
KONSULTASI
Selasa, 06 April 2021 | 08:02 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
berita pilihan
Senin, 12 April 2021 | 22:30 WIB
BELGIA
Senin, 12 April 2021 | 18:45 WIB
SEKOLAH KEDINASAN
Senin, 12 April 2021 | 18:45 WIB
PENGAWASAN KEUANGAN NEGARA
Senin, 12 April 2021 | 18:01 WIB
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Senin, 12 April 2021 | 17:44 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 12 April 2021 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 12 April 2021 | 16:33 WIB
SURVEI PENJUALAN ECERAN
Senin, 12 April 2021 | 16:30 WIB
PELAPORAN SPT TAHUNAN
Senin, 12 April 2021 | 16:19 WIB
CUKAI (9)