Review
Jum'at, 29 Mei 2020 | 05:58 WIB
Seri Tax Control Framework (11)
Kamis, 28 Mei 2020 | 05:22 WIB
Seri Tax Control Framework (10)
Rabu, 27 Mei 2020 | 06:06 WIB
Seri Tax Control Framework (9)
Selasa, 26 Mei 2020 | 14:16 WIB
Seri Tax Control Framework (8)
Fokus
Data & alat
Rabu, 27 Mei 2020 | 15:03 WIB
STATISTIK IKLIM PAJAK
Minggu, 24 Mei 2020 | 12:00 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 22 Mei 2020 | 10:08 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 20 Mei 2020 | 09:59 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Reportase

Pertengahan 2017, Negeri Kangguru Bakal Pajaki Dunia Online

A+
A-
0
A+
A-
0
Pertengahan 2017, Negeri Kangguru Bakal Pajaki Dunia Online

NEGARA yang memiliki nama resmi Persemakmuran Australia ini terkenal sebagai negara pengekspor daging dan wol terbesar di dunia. Australia Merupakan negara yang masuk dalam kategori negara maju, hal ini dikarenakan pendapatan per kapita penduduk Australia yang digolongkan tinggi.

Kendati demikian, selama 2 tahun terakhir pendapatan per kapita di negara ini justru mengalami penurunan, di tahun 2015 pendapatan per kapita Australia mencapai US$56.327.

Kinerja perekonomian Australia masih dinilai tetap kuat meskipun terjadi perlambatan ekonomi di China yang telah berdampak pada ekspor Australia.

Baca Juga: Menjamin Digitalisasi Sistem Administrasi Pajak yang Adil bagi UMKM

Sejak dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi Australia tumbuh dengan rata-rata sekitar 3% per tahun. Pada tahun 2015, pertumbuhan ekonominya berada di level 2,25% dengan nilai produk domestik bruto (PDB) Australi sekitar US$1,34 triliun.

Sistem Perpajakan

OTORITAS pajak Negeri Kangguru (ATO) menetapkan tarif pajak penghasilan (PPh) badan sebesar 30%. Namun, sejak 1 Juli 2015 tarif tersebut diturunkan menjadi 28,5% khusus bagi perusahaan yang memiliki omzet tahunan secara keseluruhan di bawah AUD2 juta (Rp19,8 miliar).

Baca Juga: DJP: Selama Ini Pungutan PPN Baru untuk Produk Digital Dalam Negeri

Untuk PPh orang pribadi, ATO memberlakukan tarif progresif mulai dari 0-45%. Sementara, terkait dengan pajak pertambahan nilai (PPN), ATO telah menetapkan tarif standar sebesar 10% untuk semua barang dan jasa. Baru-baru ini ATO telah merilis ketentuan pemungutan atas penyerahan jasa dan penjualan produk digital dari luar negeri.

Mulai 1 Juli 2017 mendatang, berbagai jenis jasa dan produk digital, mulai dari streaming sampai mengunduh produk digital seperti film, lagu, permainan, dan e-book serta akan dikenakan PPN.

Sementara itu, pemerintah Negara Bagian Australia Selatan akan menerapkan pajak judi dengan tarif 15% kepada perusahaan penyedia jasa judi online.

Baca Juga: Bantu Orang Tua Murid, Pemerintah Bebaskan PPN Perlengkapan Sekolah

Selain itu, pemerintah Australia mengenakan pajak sebesar AUD55 atau setara dengan Rp556 ribu untuk setiap orang, baik warga negara Australia maupun warga negara lain, yang melakukan perjalanan ke luar negeri, baik itu menggunakan transportasi udara maupun laut, masuk dan keluar Australia.

Hingga saat ini, negara Australia telah melakukan penandatanganan perjanjian penghindaran pajak berganda (tax treaty) dengan lebih dari 50 negara. Terakit dengan aturan transfer pricing, ATO telah merilis panduan mengenai bagaimana suatu perusahaan multinasional bisa terlepas dari kewajiban untuk menyerahkan dokumentasi transfer pricing (TP Doc) berupa country-by-country reports (CbCR).

Uraian Keterangan
Sistem Pemerintahan, Politik Monarki Konstitusional
PDB Nominal US$ 1,34 triliun (2015)
Pertumbuhan ekonomi 2,25% (2015)
Populasi 23,78 juta jiwa (2015)
Tax Ratio 25,8% (2015)
Otoritas Pajak Australian Taxation Office
Sistem Perpajakan Self-Assessment System
Tarif PPh Badan 30%
Tarif PPh Orang Pribadi 0% - 45%
Tarif PPN 10%
Tarif pajak dividen 30%
Tarif pajak royalti 30%
Tarif bunga 10%
Tax Treaty 50 negara
Baca Juga: Genjot Investasi, Pemerintah Buka Zona Ekonomi Bebas Baru
Topik : profil negara, profil perpajakan australia, ppn
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 18 Mei 2020 | 16:16 WIB
PMK 48/2020
Senin, 18 Mei 2020 | 16:06 WIB
PMK 48/2020
Senin, 18 Mei 2020 | 11:40 WIB
ANALISIS PAJAK
berita pilihan
Jum'at, 29 Mei 2020 | 12:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Jum'at, 29 Mei 2020 | 11:41 WIB
PMK 55/2020
Jum'at, 29 Mei 2020 | 11:19 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Jum'at, 29 Mei 2020 | 11:11 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Jum'at, 29 Mei 2020 | 09:22 WIB
PMK 54/2020
Jum'at, 29 Mei 2020 | 09:01 WIB
EFEK VIRUS CORONA
Jum'at, 29 Mei 2020 | 08:53 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Jum'at, 29 Mei 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI