Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Pertengahan 2017, Negeri Kangguru Bakal Pajaki Dunia Online

0
0

NEGARA yang memiliki nama resmi Persemakmuran Australia ini terkenal sebagai negara pengekspor daging dan wol terbesar di dunia. Australia Merupakan negara yang masuk dalam kategori negara maju, hal ini dikarenakan pendapatan per kapita penduduk Australia yang digolongkan tinggi.

Kendati demikian, selama 2 tahun terakhir pendapatan per kapita di negara ini justru mengalami penurunan, di tahun 2015 pendapatan per kapita Australia mencapai US$56.327.

Kinerja perekonomian Australia masih dinilai tetap kuat meskipun terjadi perlambatan ekonomi di China yang telah berdampak pada ekspor Australia.

Baca Juga: Tren Reformasi PPN & Cukai di Dunia

Sejak dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi Australia tumbuh dengan rata-rata sekitar 3% per tahun. Pada tahun 2015, pertumbuhan ekonominya berada di level 2,25% dengan nilai produk domestik bruto (PDB) Australi sekitar US$1,34 triliun.

Sistem Perpajakan

OTORITAS pajak Negeri Kangguru (ATO) menetapkan tarif pajak penghasilan (PPh) badan sebesar 30%. Namun, sejak 1 Juli 2015 tarif tersebut diturunkan menjadi 28,5% khusus bagi perusahaan yang memiliki omzet tahunan secara keseluruhan di bawah AUD2 juta (Rp19,8 miliar).

Baca Juga: Simulasi Perubahan Tarif PPh & PPN Mulai Dilakukan

Untuk PPh orang pribadi, ATO memberlakukan tarif progresif mulai dari 0-45%. Sementara, terkait dengan pajak pertambahan nilai (PPN), ATO telah menetapkan tarif standar sebesar 10% untuk semua barang dan jasa. Baru-baru ini ATO telah merilis ketentuan pemungutan atas penyerahan jasa dan penjualan produk digital dari luar negeri.

Mulai 1 Juli 2017 mendatang, berbagai jenis jasa dan produk digital, mulai dari streaming sampai mengunduh produk digital seperti film, lagu, permainan, dan e-book serta akan dikenakan PPN.

Sementara itu, pemerintah Negara Bagian Australia Selatan akan menerapkan pajak judi dengan tarif 15% kepada perusahaan penyedia jasa judi online.

Baca Juga: Ekonomi Loyo, Pemerintah Salahkan Kenaikan Tarif PPN

Selain itu, pemerintah Australia mengenakan pajak sebesar AUD55 atau setara dengan Rp556 ribu untuk setiap orang, baik warga negara Australia maupun warga negara lain, yang melakukan perjalanan ke luar negeri, baik itu menggunakan transportasi udara maupun laut, masuk dan keluar Australia.

Hingga saat ini, negara Australia telah melakukan penandatanganan perjanjian penghindaran pajak berganda (tax treaty) dengan lebih dari 50 negara. Terakit dengan aturan transfer pricing, ATO telah merilis panduan mengenai bagaimana suatu perusahaan multinasional bisa terlepas dari kewajiban untuk menyerahkan dokumentasi transfer pricing (TP Doc) berupa country-by-country reports (CbCR).

Uraian Keterangan
Sistem Pemerintahan, Politik Monarki Konstitusional
PDB Nominal US$ 1,34 triliun (2015)
Pertumbuhan ekonomi 2,25% (2015)
Populasi 23,78 juta jiwa (2015)
Tax Ratio 25,8% (2015)
Otoritas Pajak Australian Taxation Office
Sistem Perpajakan Self-Assessment System
Tarif PPh Badan 30%
Tarif PPh Orang Pribadi 0% - 45%
Tarif PPN 10%
Tarif pajak dividen 30%
Tarif pajak royalti 30%
Tarif bunga 10%
Tax Treaty 50 negara
Baca Juga: Sebanyak 23 Komoditas Perkebunan Diusulkan Bebas PPN

Kinerja perekonomian Australia masih dinilai tetap kuat meskipun terjadi perlambatan ekonomi di China yang telah berdampak pada ekspor Australia.

Baca Juga: Tren Reformasi PPN & Cukai di Dunia

Sejak dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi Australia tumbuh dengan rata-rata sekitar 3% per tahun. Pada tahun 2015, pertumbuhan ekonominya berada di level 2,25% dengan nilai produk domestik bruto (PDB) Australi sekitar US$1,34 triliun.

Sistem Perpajakan

OTORITAS pajak Negeri Kangguru (ATO) menetapkan tarif pajak penghasilan (PPh) badan sebesar 30%. Namun, sejak 1 Juli 2015 tarif tersebut diturunkan menjadi 28,5% khusus bagi perusahaan yang memiliki omzet tahunan secara keseluruhan di bawah AUD2 juta (Rp19,8 miliar).

Baca Juga: Simulasi Perubahan Tarif PPh & PPN Mulai Dilakukan

Untuk PPh orang pribadi, ATO memberlakukan tarif progresif mulai dari 0-45%. Sementara, terkait dengan pajak pertambahan nilai (PPN), ATO telah menetapkan tarif standar sebesar 10% untuk semua barang dan jasa. Baru-baru ini ATO telah merilis ketentuan pemungutan atas penyerahan jasa dan penjualan produk digital dari luar negeri.

Mulai 1 Juli 2017 mendatang, berbagai jenis jasa dan produk digital, mulai dari streaming sampai mengunduh produk digital seperti film, lagu, permainan, dan e-book serta akan dikenakan PPN.

Sementara itu, pemerintah Negara Bagian Australia Selatan akan menerapkan pajak judi dengan tarif 15% kepada perusahaan penyedia jasa judi online.

Baca Juga: Ekonomi Loyo, Pemerintah Salahkan Kenaikan Tarif PPN

Selain itu, pemerintah Australia mengenakan pajak sebesar AUD55 atau setara dengan Rp556 ribu untuk setiap orang, baik warga negara Australia maupun warga negara lain, yang melakukan perjalanan ke luar negeri, baik itu menggunakan transportasi udara maupun laut, masuk dan keluar Australia.

Hingga saat ini, negara Australia telah melakukan penandatanganan perjanjian penghindaran pajak berganda (tax treaty) dengan lebih dari 50 negara. Terakit dengan aturan transfer pricing, ATO telah merilis panduan mengenai bagaimana suatu perusahaan multinasional bisa terlepas dari kewajiban untuk menyerahkan dokumentasi transfer pricing (TP Doc) berupa country-by-country reports (CbCR).

Uraian Keterangan
Sistem Pemerintahan, Politik Monarki Konstitusional
PDB Nominal US$ 1,34 triliun (2015)
Pertumbuhan ekonomi 2,25% (2015)
Populasi 23,78 juta jiwa (2015)
Tax Ratio 25,8% (2015)
Otoritas Pajak Australian Taxation Office
Sistem Perpajakan Self-Assessment System
Tarif PPh Badan 30%
Tarif PPh Orang Pribadi 0% - 45%
Tarif PPN 10%
Tarif pajak dividen 30%
Tarif pajak royalti 30%
Tarif bunga 10%
Tax Treaty 50 negara
Baca Juga: Sebanyak 23 Komoditas Perkebunan Diusulkan Bebas PPN
Topik : profil negara, profil perpajakan australia, ppn
artikel terkait
Jum'at, 26 Januari 2018 | 11:50 WIB
PROFIL PERPAJAKAN ISLE OF MAN
Selasa, 08 Agustus 2017 | 09:49 WIB
PROFIL PERPAJAKAN ESTONIA
Jum'at, 22 Februari 2019 | 17:17 WIB
PROFIL PERPAJAKAN BAHAMA
Kamis, 03 November 2016 | 17:59 WIB
PROFIL PERPAJAKAN KYRGYZSTAN
berita pilihan
Selasa, 18 Oktober 2016 | 09:36 WIB
PROFIL PERPAJAKAN YORDANIA
Senin, 24 Oktober 2016 | 17:30 WIB
PROFIL PERPAJAKAN UZBEKISTAN
Selasa, 08 November 2016 | 06:37 WIB
PROFIL PERPAJAKAN TURKMENISTAN
Jum'at, 16 Desember 2016 | 10:34 WIB
PROFIL PERPAJAKAN SWISS
Selasa, 06 Juni 2017 | 16:15 WIB
PROFIL PERPAJAKAN SWEDIA
Selasa, 31 Januari 2017 | 10:26 WIB
PROFIL PERPAJAKAN SPANYOL
Jum'at, 27 Oktober 2017 | 13:47 WIB
PROFIL PERPAJAKAN SELANDIA BARU
Jum'at, 28 April 2017 | 17:31 WIB
PROFIL PERPAJAKAN RUSIA
Selasa, 22 Januari 2019 | 16:40 WIB
PROFIL PERPAJAKAN RUMANIA
Kamis, 06 Juli 2017 | 17:15 WIB
PROFIL PERPAJAKAN REPUBLIK CEKO
Terpopuler