Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Perlu Cap Pajak Pada Bungkus Rokok

0
0

LAHORE, DDTCNews – Federal Board of Revenue (FBR) Pakistan berinisiatif untuk menerapkan cap pajak guna membatasi penggelapan pajak di industri rokok. Hal ini menyusul semakin maraknya sektor rokok ilegal sejak 2014 silam. Pada saat itu sektor rokok ilegal mencapai 23,7% dari total peredaran rokok di pasar.

Laporan Nielsen Pakistan mengungkapkan produk industri rokok ilegal dibandrol dengan harga yang sangat murah, yakni hanya ₹15 atau sekitar Rp2.900 saja. Padahal, pajak yang harus ditanggung dalam satu bungkus rokok adalah sekitar ₹36, atau Rp4.600.

“Industri rokok ilegal setidaknya menghilangkan pendapatan negara sampai sekitar ₹25 miliar (sekitar Rp3,2 triliun) dalam setahun,” ungkap penelitian yang dilakukan oleh Nielsen Pakistan.

Baca Juga: Dirjen Bea Cukai: Tidak Cukup Hanya Fokus di Instrumen Tarif

Tingginya jumlah sektor rokok ilegal, tentunya sangat memberatkan bagi industri legal yang terbebani biaya pajak. Sektor ilegal ini termasuk pada rokok selundupan, rokok palsu, dan industri rokok ilegal.

Laporan tersebut juga menyatakan, dengan mengambil kebijakan cap tanda bayar pajak pada bungkus rokok, Pakistan mengikuti langkah Filipina dan Malaysia yang telah berhasil menggunakan berbagai teknologi untuk mengatasi masalah perdagangan gelap di masing-masing negara.

Sejak 2015 lalu, Otoritas Filipina Bureau of Internal Revenue (BIR) telah menerapkan Internal Revenue Stamps Integrated System (IRSIS). IRSIS merupakan sistem yang menggunakan teknologi pencarian untuk membatasi perdagangan gelap.

Baca Juga: Pakar Kesehatan Usul Pajak Tembakau Dinaikkan

Industri rokok ilegal berbeda dengan rokok selundupan, biasanya industri ini telah menyesuaikan percetakan dengan menyamakan hasil cetak bungkus rokok lokal. Karena itu, sangat sulit membedakan mana rokok legal dan mana yang ilegal. Pemberian cap tanda bayar pajak ini akan memungkinkan aparat untuk memantau perdagangan rokok ilegal itu.

Pakistan kini telah bekerja sama dengan penyedia layanan dan teknologi untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Pihak yang bekerja sama antara lain, Philippines’ APO Production Unit, dan Pakistan Security Printing Corporation (PSPC).

Penyedia layanan ini, seperti dikutip Tribune.com.pk, adalah pihak yang memiliki kewenangan untuk mencetak perangko/cap pajak dan label cukai untuk tembakau. Mereka sudah menjadi ‘langganan’ dalam hal percetakan uang kertas, paspor/visa, cek pemerintah dan produk anti-pemalsuan lain yang berkualitas tinggi. (Amu)

Baca Juga: Biayai Layanan Kesehatan, Pajak Rokok Diusulkan Naik

“Industri rokok ilegal setidaknya menghilangkan pendapatan negara sampai sekitar ₹25 miliar (sekitar Rp3,2 triliun) dalam setahun,” ungkap penelitian yang dilakukan oleh Nielsen Pakistan.

Baca Juga: Dirjen Bea Cukai: Tidak Cukup Hanya Fokus di Instrumen Tarif

Tingginya jumlah sektor rokok ilegal, tentunya sangat memberatkan bagi industri legal yang terbebani biaya pajak. Sektor ilegal ini termasuk pada rokok selundupan, rokok palsu, dan industri rokok ilegal.

Laporan tersebut juga menyatakan, dengan mengambil kebijakan cap tanda bayar pajak pada bungkus rokok, Pakistan mengikuti langkah Filipina dan Malaysia yang telah berhasil menggunakan berbagai teknologi untuk mengatasi masalah perdagangan gelap di masing-masing negara.

Sejak 2015 lalu, Otoritas Filipina Bureau of Internal Revenue (BIR) telah menerapkan Internal Revenue Stamps Integrated System (IRSIS). IRSIS merupakan sistem yang menggunakan teknologi pencarian untuk membatasi perdagangan gelap.

Baca Juga: Pakar Kesehatan Usul Pajak Tembakau Dinaikkan

Industri rokok ilegal berbeda dengan rokok selundupan, biasanya industri ini telah menyesuaikan percetakan dengan menyamakan hasil cetak bungkus rokok lokal. Karena itu, sangat sulit membedakan mana rokok legal dan mana yang ilegal. Pemberian cap tanda bayar pajak ini akan memungkinkan aparat untuk memantau perdagangan rokok ilegal itu.

Pakistan kini telah bekerja sama dengan penyedia layanan dan teknologi untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Pihak yang bekerja sama antara lain, Philippines’ APO Production Unit, dan Pakistan Security Printing Corporation (PSPC).

Penyedia layanan ini, seperti dikutip Tribune.com.pk, adalah pihak yang memiliki kewenangan untuk mencetak perangko/cap pajak dan label cukai untuk tembakau. Mereka sudah menjadi ‘langganan’ dalam hal percetakan uang kertas, paspor/visa, cek pemerintah dan produk anti-pemalsuan lain yang berkualitas tinggi. (Amu)

Baca Juga: Biayai Layanan Kesehatan, Pajak Rokok Diusulkan Naik
Topik : cap pajak, pajak rokok, rokok ilegal
Komentar
Dapatkan hadiah berupa merchandise DDTCNews masing-masing senilai Rp250.000 yang diberikan kepada dua orang pemenang. Redaksi akan memilih pemenang setiap dua minggu sekali, dengan berkomentar di artikel ini! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Jum'at, 11 November 2016 | 17:27 WIB
BRASIL
Kamis, 08 Juni 2017 | 14:18 WIB
ARAB SAUDI
Rabu, 05 Oktober 2016 | 12:33 WIB
AFRIKA SELATAN
Jum'at, 21 Oktober 2016 | 10:03 WIB
SUDAN SELATAN
berita pilihan
Jum'at, 20 September 2019 | 14:55 WIB
AFRIKA SELATAN
Jum'at, 20 September 2019 | 14:26 WIB
KENYA
Jum'at, 20 September 2019 | 11:57 WIB
BRASIL
Kamis, 19 September 2019 | 15:23 WIB
LATVIA
Rabu, 18 September 2019 | 14:09 WIB
AUSTRALIA
Rabu, 18 September 2019 | 11:09 WIB
INGGRIS
Selasa, 17 September 2019 | 20:09 WIB
LUKSEMBURG
Selasa, 17 September 2019 | 18:29 WIB
INDIA
Selasa, 17 September 2019 | 14:48 WIB
UNI EROPA
Senin, 16 September 2019 | 19:22 WIB
PENYELESAIAN SENGKETA