FINLANDIA

Perkuat Jaminan Sosial, Penerapan Skema PPh Negatif Dijajaki

Redaksi DDTCNews | Kamis, 09 September 2021 | 11:00 WIB
Perkuat Jaminan Sosial, Penerapan Skema PPh Negatif Dijajaki

Ilustrasi.

HELSINKI, DDTCNews - Pemerintah Finlandia tengah menjajaki opsi penerapan rezim pajak penghasilan negatif (negative income tax/NIT).

Menteri Keuangan Annika Saarikko mengatakan pemerintah telah membentuk kelompok kerja yang terdiri atas unsur Kemenkeu, Kemensos, Kemenkes, lembaga asuransi sosial, dan administrasi pajak. Menurutnya, pokja sistem NIT akan bekerja hingga tahun depan.

"Kelompok kerja akan bertugas hingga 30 Juni 2022," katanya dikutip pada Kamis (9/9/2021).

Baca Juga:
Dukung Penerapan Opsen Pajak, DJPK Susun Program Penguatan Basis Data

Saarikko mengatakan Pokja akan bertugas merampungkan dokumen berisikan pedoman penerapan sistem NIT di Finlandia. Studi ilmiah tentang NIT juga menjadi bagian penting dari upaya pemerintah memberikan perlindungan sosial yang lebih luas melalui sistem perpajakan.

Nanti, sistem NIT akan diimplementasikan secara bertahap. Pemerintah akan menggunakan proyek percontohan untuk menilai dampak penerapan kebijakan NIT.

Program percontohan akan dimulai pada awal tahun fiskal 2023. Dia menyampaikan pemerintah sudah memiliki basis pengalaman uji coba sistem pajak baru pada 2017-2018 sebagai landasan penerapan sistem NIT.

Baca Juga:
Tenang, Saldo Deposit WP pada Coretax System Tidak akan Ter-Autodebet

"Alangkah baiknya jika sistem perpajakan dapat mendukung tujuan ini [jaminan sosial] menjadi lebih baik lagi," jelas Saarikko seperti dilansir Tax Notes International.

Kemenkeu menyatakan proyek percontohan sistem NIT akan mengukur dampak kebijakan pada jaminan sosial warga negara dan tetap memberikan dukungan pada penerimaan. Adapun sistem NIT merupakan skema yang dapat membalikkan arah pembayaran pajak.

Dengan skema NIT, individu dengan penghasilan di bawah ambang batas tertentu akan mendapatkan uang dari pemerintah, sedangkan individu dengan penghasilan pada kisaran ambang batas dapat diberikan pembebasan pembayaran pajak.

Sementara itu, warga dengan penghasilan di atas ambang batas akan membayar pajak secara proporsional. Kelebihan penghasilan dari ambang batas menjadi basis perhitungan PPh orang pribadi. Adapun skema NIT juga dapat berbentuk kredit pajak yang dapat dikembalikan (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 12 Juni 2024 | 18:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Dukung Penerapan Opsen Pajak, DJPK Susun Program Penguatan Basis Data

Rabu, 12 Juni 2024 | 17:45 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tenang, Saldo Deposit WP pada Coretax System Tidak akan Ter-Autodebet

Rabu, 12 Juni 2024 | 17:41 WIB KAMUS PAJAK

Update 2024: Apa Itu Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN)?

Rabu, 12 Juni 2024 | 17:30 WIB KPP PRATAMA JAKARTA PASAR REBO

Utang Pajak Tak Dilunasi, Saldo Rekening WP Akhirnya Disita

BERITA PILIHAN
Rabu, 12 Juni 2024 | 19:00 WIB PENGAWASAN BEA CUKAI

Bea Cukai Musnahkan BKC Ilegal Rp 4 Miliar, Terbanyak Rokok dan Miras

Rabu, 12 Juni 2024 | 18:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK DAERAH

Dukung Penerapan Opsen Pajak, DJPK Susun Program Penguatan Basis Data

Rabu, 12 Juni 2024 | 17:45 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Tenang, Saldo Deposit WP pada Coretax System Tidak akan Ter-Autodebet

Rabu, 12 Juni 2024 | 17:41 WIB KAMUS PAJAK

Update 2024: Apa Itu Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN)?

Rabu, 12 Juni 2024 | 17:14 WIB PP 49/2022

Ini Ketentuan PPN Pakan Ternak dan Hewan Kesayangan

Rabu, 12 Juni 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Anak Sekolah Perlu NPWP untuk Administrasi, Bisa Pakai Milik Orang Tua

Rabu, 12 Juni 2024 | 16:03 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Meski Sulit Dicapai, Jokowi Tetap Targetkan Stunting Turun ke 14%